Jakarta: Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyimak sejumlah langkah penegakan hukum belakangan ini. Terutama yang dilakukan dalam tahun politik. Anies mengingatkan agar penegakan hukum tidak dijadikan alat politik.

"Kalau ada pelanggaran ya harus ditindak. Kalau ada SOP yang salah, ya dikoreksi. Tapi jangan itu dibiarkan yang kemudian menjadi alat politik di kemudian hari. Karena tujuan utama dari menegakkan hukum adalah menghadirkan rasa keadilan bukan menegakkan hukum untuk tujuan-tujuan kekuasaan," kata Anies dalam YouTube Karni Ilyas yang dikutip Minggu, 30 Juli 2023.

Baca juga: Ditanya Soal Cawapres, Anies: Ini Bukan Penentuan Kepala Dinas

Anies sangat mendukung penegakan hukum dilakukan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan berdemokrasi dan bernegara. Hukum mutlak sebagai alat agar tidak ada penyimpangan dan tidak membuat tujuan bernegara menjadi terganggu.

"Nah sekarang kita sering menyaksikan fenomena itu. Lalu awam bisa mengambil kesimpulan, oh bila langkah yang dilakukan itu tidak dikehendaki (penguasa) maka terjadilah konsekuensi hukum. Bila langkahnya dikerjakan sesuai yang dikehendaki (penguasa), tidak terjadi konsekuensi hukum (kriminalisasi)," ujarnya.

Anies merupakan bakal capres dari KPP. Ia didukung tiga partai politik, yakni Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.

Sementara itu terdapat dua bakal capres lain yang dinilai sangat dekat dengan pemerintah. Mulai dari Ganjar Pranowo yang diusung PDIP Cs dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DHI))