PTTUN Desak KPU Segera Eksekusi Putusan OSO
Ilustrasi palu hakim--Medcom.id
Jakarta: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) telah mengirim surat eksekusi putusan terkait gugatan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat bernomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu dikirimkan Senin, 21 Januari 2019.
Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah mengatakan, dalam surat itu, PTTUN meminta KPU segera membatalkan syarat calon anggota DPD bukan dari anggota partai.
Menurut Ujang, imbas tak dilaksanakannya putusan ini berdampak pada legalitas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu 2019. Bahkan, pelantikan presiden terpilih dapat digugat lantaran persoalan tersebut.
"Sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2017, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan di PTUN. Pasal 115 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan,” ujar Ujang di Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
Ujang menyatakan ketua PTUN berkewajiban mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai ketentuan Pasal 116 ayat 3 UU Nomor 51 Tahun 2009, PTTUN memerintahkan KPU melaksanakan putusan itu.
“Perlu kami tegaskan, eksekusi putusan PTTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tegaknya hukum dan keadilan. Bila telah melaksanakan putusan tersebut, beritahukan kepada kami,” kata Ujang.
Selain dikirim kepada KPU, surat perintah eksekusi PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu juga ditembuskan kepada Presiden, Ketua MA, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir mengaku telah menerima salinan putusan PTUN Jakarta terkait sengketa yang dimenangi kliennya. Menurut Dodi, jika KPU tak melaksanakan putusan itu dalam waktu dekat, pengadilan akan mengumumkan ketidakpatuhan penyelengara pemilu terhadap putusan peradilan di media massa.
“Kalau tidak dilaksanakan juga (setelah pengumuman di media), pengadilan akan meminta Presiden dan DPR memaksa KPU melaksanakan putusan tersebut,” tegas Dodi.
Menurut dia, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTTUN Jakarta juga berdampak besar terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. KPU tidak dapat mencetak surat suara Pemilu anggota DPD karena keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT pemilu anggota DPD telah dicabut.
“Kalau mereka mencetak surat suara, apa dasarnya? Sekarang, sudah tidak ada DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kami akan laporkan komisioner KPU melakukan dugaan korupsi karena menggunakan APBN tanpa dasar hukum yang sah,” jelas Dodi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah mengatakan, dalam surat itu, PTTUN meminta KPU segera membatalkan syarat calon anggota DPD bukan dari anggota partai.
Menurut Ujang, imbas tak dilaksanakannya putusan ini berdampak pada legalitas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu 2019. Bahkan, pelantikan presiden terpilih dapat digugat lantaran persoalan tersebut.
"Sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2017, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan di PTUN. Pasal 115 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan,” ujar Ujang di Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
Ujang menyatakan ketua PTUN berkewajiban mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai ketentuan Pasal 116 ayat 3 UU Nomor 51 Tahun 2009, PTTUN memerintahkan KPU melaksanakan putusan itu.
“Perlu kami tegaskan, eksekusi putusan PTTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tegaknya hukum dan keadilan. Bila telah melaksanakan putusan tersebut, beritahukan kepada kami,” kata Ujang.
Selain dikirim kepada KPU, surat perintah eksekusi PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu juga ditembuskan kepada Presiden, Ketua MA, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Kuasa Hukum OSO, Dodi Abdul Kadir mengaku telah menerima salinan putusan PTUN Jakarta terkait sengketa yang dimenangi kliennya. Menurut Dodi, jika KPU tak melaksanakan putusan itu dalam waktu dekat, pengadilan akan mengumumkan ketidakpatuhan penyelengara pemilu terhadap putusan peradilan di media massa.
“Kalau tidak dilaksanakan juga (setelah pengumuman di media), pengadilan akan meminta Presiden dan DPR memaksa KPU melaksanakan putusan tersebut,” tegas Dodi.
Menurut dia, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTTUN Jakarta juga berdampak besar terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. KPU tidak dapat mencetak surat suara Pemilu anggota DPD karena keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT pemilu anggota DPD telah dicabut.
“Kalau mereka mencetak surat suara, apa dasarnya? Sekarang, sudah tidak ada DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kami akan laporkan komisioner KPU melakukan dugaan korupsi karena menggunakan APBN tanpa dasar hukum yang sah,” jelas Dodi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
