KPU Sebut Tak Semua Lapas Ada TPS Khusus
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman--Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tidak semua lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) akan dibentuk tempat pemungutan suara (TPS) khusus. Hanya jumlah pemilihnya cukup saja yang akan dibuat TPS.
Demikian diutarakan Ketua KPU RI Arief Budiman di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 17 Januari 2019.
"Kalau lapas atau rutan yang cukup jumlah pemilihnya akan ada TPS. Namun, ada juga lapas di daerah mungkin pemilih yang penuhi syarat cuma 10 atau 20. Maka akan kita masukkan ke TPS terdekat, itu yang akan kita lakukan," ucap Arief.
Dia menyebutkan, untuk warga DKI Jakarta yang menjadi tahanan, maka dia akan mendapatkan surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Jika bukan warga DKI, maka dia hanya berkesempatan melakukan Pilpres. "Begitu juga sebaliknya di daerah lain. Seperti warga DKI saja," jelas dia.
Pada saat ini, dia menjelaskan, hanya sebanyak 79.763 orang atau hanya 31 persen dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sah sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan sisanya masih belum terdata. "Mereka yang belum terdata, dikarenakan tidak adanya KTP elektronik (KTP-el)," sebut dia.
Baca: DPT Pemilu 2019 Sebanyak 187 Juta Jiwa
Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sedang menggenjot pelaksanaan rekam cetak KTP-el di seluruh Indonesia pada 17-19 Januari 2019. Sebab, Kemenhumham menginginkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa memanfatkan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Makanya tiga hari ini sedang rekam dan cetak KTP-el di seluruh rutan atau lapas. Jika kurang akan ada sesi II. Ini yang kami lakukan sudah disiapkan sejak lama," ujar Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami telah mengatakan, karena isi lapas dan rutan cenderung fluktuatif, maka rekam cetak KTP-el akan dilaksanakan kembali pada Februari 2019 dan 30 hari sebelum masa pencoblosan.
"Rekam dan cetak itu juga bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang hingga bulan April sudah 17 tahun," sebut Sri Puguh.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Demikian diutarakan Ketua KPU RI Arief Budiman di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 17 Januari 2019.
"Kalau lapas atau rutan yang cukup jumlah pemilihnya akan ada TPS. Namun, ada juga lapas di daerah mungkin pemilih yang penuhi syarat cuma 10 atau 20. Maka akan kita masukkan ke TPS terdekat, itu yang akan kita lakukan," ucap Arief.
Dia menyebutkan, untuk warga DKI Jakarta yang menjadi tahanan, maka dia akan mendapatkan surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Jika bukan warga DKI, maka dia hanya berkesempatan melakukan Pilpres. "Begitu juga sebaliknya di daerah lain. Seperti warga DKI saja," jelas dia.
Pada saat ini, dia menjelaskan, hanya sebanyak 79.763 orang atau hanya 31 persen dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sah sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Sedangkan sisanya masih belum terdata. "Mereka yang belum terdata, dikarenakan tidak adanya KTP elektronik (KTP-el)," sebut dia.
Baca: DPT Pemilu 2019 Sebanyak 187 Juta Jiwa
Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sedang menggenjot pelaksanaan rekam cetak KTP-el di seluruh Indonesia pada 17-19 Januari 2019. Sebab, Kemenhumham menginginkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa memanfatkan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Makanya tiga hari ini sedang rekam dan cetak KTP-el di seluruh rutan atau lapas. Jika kurang akan ada sesi II. Ini yang kami lakukan sudah disiapkan sejak lama," ujar Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly.
Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami telah mengatakan, karena isi lapas dan rutan cenderung fluktuatif, maka rekam cetak KTP-el akan dilaksanakan kembali pada Februari 2019 dan 30 hari sebelum masa pencoblosan.
"Rekam dan cetak itu juga bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang hingga bulan April sudah 17 tahun," sebut Sri Puguh.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
