Wiranto: Mengajak Golput Berarti Mengacau
Menko Polhukam Wiranto. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Menteri Koordinator didang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto merespons potensi golongan putih (golput) yang marak menjelang pemilihan umum. Ia meminta tak ada pihak yang memperbesar jumlah golput dengan mengajak pemilih lain.
"Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Wiranto berpandangan mereka bisa dikenakan sanksi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan dia, perbuatan mengajak pihak lain untuk tak memilih, sama dengan mengacaukan sebuah negara.
"Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bisa, ada UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bisa," kata Wiranto.
Aturan-aturan itu disebutnya relevan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Ia memastikan pihak yang membuat situasi tidak tertib dan membuat kacau pasti dikenai sanksi.
Di sisi lain, dia meminta masyarakat agar tak terpengaruh ajakan untuk golput. Wiranto mencontohkan ajakan yang bersifat menakut-nakuti, seperti tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan konflik dan sebagainya.
"Itu yang saya terus menerus menyampaikan pesan kepada masyarakat ayolah datang ke TPS, aman kok," ujar Wiranto.
Menurut dia, memang ada sejumlah potensi masalah yang belum bisa diatasi. Namun, hal tersebut akan terus dicarikan jalan keluar. Wiranto ingin agar masyarakat tak menyia-nyiakan hak suaranya dalam pemilu 17 April 2019.
"Masyarakat kami imbau supaya jangan golput. Semua melaksanakan hak pilihnya yang lima tahun sekali agar hak politiknya tidak disia-siakan," ungkap dia.
Baca: MUI: Golput Haram
Sementara itu, majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Pasalnya, secara agama, menyalurkan hak pilih hukumnya wajib.
"Tidak boleh golput, dalam agama tidak boleh. Golput haram" kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Pusat, Muhyiddin Junaidi, Senin, 25 Maret 2019.
Menurut dia, setiap negara harus memiliki pemimpin. Untuk itu, partisipasi masyarakat diperlukan demi menentukan pemimpin yang terbaik. "Kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, kalau terjadi kaos, kesalahan Anda," ucap dia
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.
Wiranto berpandangan mereka bisa dikenakan sanksi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pertimbangan dia, perbuatan mengajak pihak lain untuk tak memilih, sama dengan mengacaukan sebuah negara.
"Kalau UU Terorisme tidak bisa UU lain masih bisa, ada UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bisa," kata Wiranto.
Aturan-aturan itu disebutnya relevan, mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Ia memastikan pihak yang membuat situasi tidak tertib dan membuat kacau pasti dikenai sanksi.
Di sisi lain, dia meminta masyarakat agar tak terpengaruh ajakan untuk golput. Wiranto mencontohkan ajakan yang bersifat menakut-nakuti, seperti tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan konflik dan sebagainya.
"Itu yang saya terus menerus menyampaikan pesan kepada masyarakat ayolah datang ke TPS, aman kok," ujar Wiranto.
Menurut dia, memang ada sejumlah potensi masalah yang belum bisa diatasi. Namun, hal tersebut akan terus dicarikan jalan keluar. Wiranto ingin agar masyarakat tak menyia-nyiakan hak suaranya dalam pemilu 17 April 2019.
"Masyarakat kami imbau supaya jangan golput. Semua melaksanakan hak pilihnya yang lima tahun sekali agar hak politiknya tidak disia-siakan," ungkap dia.
Baca: MUI: Golput Haram
Sementara itu, majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Pasalnya, secara agama, menyalurkan hak pilih hukumnya wajib.
"Tidak boleh golput, dalam agama tidak boleh. Golput haram" kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Pusat, Muhyiddin Junaidi, Senin, 25 Maret 2019.
Menurut dia, setiap negara harus memiliki pemimpin. Untuk itu, partisipasi masyarakat diperlukan demi menentukan pemimpin yang terbaik. "Kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, kalau terjadi kaos, kesalahan Anda," ucap dia
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
