Bawaslu DKI Putuskan Munajat 212 Tak Langgar Pemilu
Massa aksi Munajat 212. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menghentikan proses laporan dugaan pelanggaran pemilu dalan acara Munajat 212. Bawaslu DKI menilai laporan itu tak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
Hal itu diketahui dari surat pemberitahuan tentang status laporan yang ditandatangani ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri.
"Laporan tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu," dikutip Medcom.id dari salinan surat pemberitahuan Bawaslu DKI, Selasa, 26 Maret 2019.
Bawaslu DKI berpandangan laporan yang teregistrasi di nomor 011/LP/PP/Prov/12.00/III/2019 dan 012/LP/PP/Prov/12.00/III/2019 itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 492 juncto pasal 276 dan pasal 275 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Baca: Kekerasan terhadap Jurnalis di Munajat 212 Harus Diusut
Sebelum memutus perkara ini, Bawaslu telah memanggil sejumlah pihak sebagai terlapor, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Perwakilan MUI DKI Jakarta dan Neno Warisman. Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait adanya dugaan kampanye di luar jadwal dalam acara tersebut.
Dugaan adanya kampanye pada acara keagamaan itu terlihat dari hadirnya sejumlah tokoh politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Petinggi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan secara tidak langsung dalam pidatonya mengajak peserta Munajat 212 untuk memilih Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. "Bahwa pemilihan menentukan nasib kita, menentukan arah Indonesia. Persatuan nomor satu, soal Presiden? (Massa jawab nomor dua). Persatuan nomor satu, soal Presiden? (Massa jawab nomor dua)," tutur Zulkifli di acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
Hal itu diketahui dari surat pemberitahuan tentang status laporan yang ditandatangani ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri.
"Laporan tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu," dikutip Medcom.id dari salinan surat pemberitahuan Bawaslu DKI, Selasa, 26 Maret 2019.
Bawaslu DKI berpandangan laporan yang teregistrasi di nomor 011/LP/PP/Prov/12.00/III/2019 dan 012/LP/PP/Prov/12.00/III/2019 itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 492 juncto pasal 276 dan pasal 275 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Baca: Kekerasan terhadap Jurnalis di Munajat 212 Harus Diusut
Sebelum memutus perkara ini, Bawaslu telah memanggil sejumlah pihak sebagai terlapor, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Perwakilan MUI DKI Jakarta dan Neno Warisman. Mereka dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait adanya dugaan kampanye di luar jadwal dalam acara tersebut.
Dugaan adanya kampanye pada acara keagamaan itu terlihat dari hadirnya sejumlah tokoh politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Petinggi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan secara tidak langsung dalam pidatonya mengajak peserta Munajat 212 untuk memilih Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. "Bahwa pemilihan menentukan nasib kita, menentukan arah Indonesia. Persatuan nomor satu, soal Presiden? (Massa jawab nomor dua). Persatuan nomor satu, soal Presiden? (Massa jawab nomor dua)," tutur Zulkifli di acara Munajat 212, Kamis, 21 Februari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
