Alumni Trisakti Minta pendukung Jokowi dan Prabowo Bersatu
Alumni Trisakti Untuk Jokowi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta: Alumni Trisakti Untuk Jokowi mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta pendukung kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali bergandengan tangan.
“Kami sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh MK selama masa persidangan,” kata Ketua Umum Trisakti Untuk Jokowi (TUJ) Muhanto Hatta di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.
Muhanto mengimbau semua pihak menerima dengan lapang dada keputusan MK. Dia meminta perselisihan yang terjadi selama ini diakhiri dan kembali bersatu.
"Lupakan 01, 02, kampret, dan cebong. Kita ini adalah persatuan Indonesia. Kita kembali kerja, kerja, dan kerja agar bisa membawa bangsa ini semakin maju dan menjadi lebih baik lagi," ujar Muhanto.
Senada, Sekretaris Jenderal TUJ Sarah Wijanarko mengatakan Indonesia tidak boleh terpecah karena perbedaan politik. Pasalnya, tatanan negara bakal rusak.
“Bangsa kita adalah bangsa yang besar di mana Bhineka Tunggal Ika adalah ciri khas kita. Jangan karena berbeda dalam politik maka kita rusak tatanan negara yang sudah kuat secara fundamental ini" kata Sarah.
Dia mengatakan keputusan MK adalah upaya hukum terakhir sengketa Pilpres. Apapun keputusan MK, kata Sarah, merupakan putusan hukum tertinggi dan bersifat final dan mengikat.
Sarah menyebut masyararakat perlu mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme. Dia menilai ada upaya-upaya menghancurkan rasa persatuan di masyarakat dengan permasalahan tersebut.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menerima dengan baik keputusan MK ini. Untuk pihak yang kalah, janganlah melakukan provokasi sehingga menimbulkan kerusuhan dan untuk pihak yang menang agar tidak sombong dan tetap merangkul semua pihak," pungkas dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Di antaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan 68.650.239 suara atau 52 persen, sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
“Kami sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh MK selama masa persidangan,” kata Ketua Umum Trisakti Untuk Jokowi (TUJ) Muhanto Hatta di Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.
Muhanto mengimbau semua pihak menerima dengan lapang dada keputusan MK. Dia meminta perselisihan yang terjadi selama ini diakhiri dan kembali bersatu.
"Lupakan 01, 02, kampret, dan cebong. Kita ini adalah persatuan Indonesia. Kita kembali kerja, kerja, dan kerja agar bisa membawa bangsa ini semakin maju dan menjadi lebih baik lagi," ujar Muhanto.
Senada, Sekretaris Jenderal TUJ Sarah Wijanarko mengatakan Indonesia tidak boleh terpecah karena perbedaan politik. Pasalnya, tatanan negara bakal rusak.
“Bangsa kita adalah bangsa yang besar di mana Bhineka Tunggal Ika adalah ciri khas kita. Jangan karena berbeda dalam politik maka kita rusak tatanan negara yang sudah kuat secara fundamental ini" kata Sarah.
Dia mengatakan keputusan MK adalah upaya hukum terakhir sengketa Pilpres. Apapun keputusan MK, kata Sarah, merupakan putusan hukum tertinggi dan bersifat final dan mengikat.
Sarah menyebut masyararakat perlu mewaspadai isu intoleransi dan radikalisme. Dia menilai ada upaya-upaya menghancurkan rasa persatuan di masyarakat dengan permasalahan tersebut.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Indonesia menerima dengan baik keputusan MK ini. Untuk pihak yang kalah, janganlah melakukan provokasi sehingga menimbulkan kerusuhan dan untuk pihak yang menang agar tidak sombong dan tetap merangkul semua pihak," pungkas dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK menilai gugatan yang diajukan kubu Prabowo tak berlandaskan hukum.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.
Dalam rangkaian sidang PPHPU Pilpres 2019, kubu Prabowo mengajukan 15 petitum. Saat persidangan putusan beberapa dalil terbukti dikandaskan hakim MK. Di antaranya dalil mengenai perolehan suara Prabowo yang mengklaim kemenangan 68.650.239 suara atau 52 persen, sedangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut mendapat 63.573.169 suara atau 48 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
