KPU Disarankan Jalankan Putusan MK
Gedung KPU. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD. KPU disarankan tetap menjalankan PKPU tersebut.
"KPU sejauh ini harus menjalankan PKPU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari kepada Medcom.id, Rabu, 31 Oktober 2018.
Feri menyarankan hal tersebut lantaran putusan MK telah menafsirkan UU Pemilu melarang pengurus parpol nyaleg menjadi anggota DPD melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagaimana diatur dalam PKPU tersebut.
Feri menduga hakim MA yang memutus gugatan OSO Nomor 65 P/HUM/2018 tidak memahami isi putusan MK. Padahal PKPU 26 Tahun 2018 sudah sejalan dengan putusan tersebut.
"Hemat saya karena masih memiliki dasar hukum, PKPU itu harus terus diberlakukan. Karena putusan MA harus berpihak pada konstitusi, saya khawatir hakim MA belum membaca putusan MK," tuturnya.
Baca: ICW: Kemenangan OSO di MA Aneh bin Ajaib
PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. Aturan ini menjadi tolok ukur KPU mencoret nama OSO.
Ketua DPD RI itu sempat menggugat putusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Gugatan ditolak. Pencoretan yang dilakukan KPU sah.
Dia membawa perkara itu ke MA. Gugatan OSO terdaftar dengan Nomor 65/P/HUM/2018.
KPU menjadi pihak termohon. Keputusan itu dikabulkan majelis yang dipimpin Hakim Agung Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yulius. OSO menang melalui ketok palu hakim, Kamis, 25 Oktober 2018.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDM67mk" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
"KPU sejauh ini harus menjalankan PKPU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari kepada Medcom.id, Rabu, 31 Oktober 2018.
Feri menyarankan hal tersebut lantaran putusan MK telah menafsirkan UU Pemilu melarang pengurus parpol nyaleg menjadi anggota DPD melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 sebagaimana diatur dalam PKPU tersebut.
Feri menduga hakim MA yang memutus gugatan OSO Nomor 65 P/HUM/2018 tidak memahami isi putusan MK. Padahal PKPU 26 Tahun 2018 sudah sejalan dengan putusan tersebut.
"Hemat saya karena masih memiliki dasar hukum, PKPU itu harus terus diberlakukan. Karena putusan MA harus berpihak pada konstitusi, saya khawatir hakim MA belum membaca putusan MK," tuturnya.
Baca: ICW: Kemenangan OSO di MA Aneh bin Ajaib
PKPU Nomor 26 Tahun 2018 melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI. Aturan ini menjadi tolok ukur KPU mencoret nama OSO.
Ketua DPD RI itu sempat menggugat putusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Gugatan ditolak. Pencoretan yang dilakukan KPU sah.
Dia membawa perkara itu ke MA. Gugatan OSO terdaftar dengan Nomor 65/P/HUM/2018.
KPU menjadi pihak termohon. Keputusan itu dikabulkan majelis yang dipimpin Hakim Agung Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yulius. OSO menang melalui ketok palu hakim, Kamis, 25 Oktober 2018.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDM67mk" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
