Jakarta: Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ari Budiman meminta seluruh tenaga pengajar di DKI Jakarta netral. Kalaupun memiliki pandangan politik, mereka tidak boleh memperlihatkannya.

"Seluruh komunitas pendidikan DKI termasuk kepala sekolah, guru, dan semuanya di bawah Dinas Pendidikan harus netral. Tidak ada simbol atau kata-kata yang mempengaruhi satu sama lain," kata Ari saat dihubungi, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Oktober 2018.

Ari menyampaikan aturan itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan. Surat itu sudah diterbitkan jauh sebelum masa kampanye. "Sebelum kejadian ini (Guru SMA 87 diduga mendoktrin siswa)," kata dia.

Dugaan doktrin politik di sekolah beredar setelah seorang ibu menceritakan kejadian yang menimpa anaknya di SMA 87 Jakarta ke akun Facebook. Anaknya didoktrin untuk membenci Presiden Joko Widodo. 

Baca: Larangan Kampanye di Sekolah Sesuai UU

Doktrin ini bermula ketika Nelty Khairiyah, guru SMA 87, mengumpulkan siswa dan memperlihatkan video gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah penayangan video itu, guru tersebut bertanya penyebab musibah tersebut. 

"Kemudian ibu guru itu bertanya kepada muridnya. Ini salah siapa? Salah pemerintah. Salah Jokowi," kata orang tua murid itu meniru ucapan guru. 

Nelty meminta siswanya tidak memilih Jokowi di pilpres mendatang. Cerita ini kemudian viral di media sosial dan mendapat respons dari masyarakat. 


Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))