Jakarta: Calon presiden petahana Joko Widodo menyatakan, tingkat ketimpangan menjadi salah satu fokusnya dalam membangun Indonesia. Menurut Jokowi, tingkat ketimpangan di Indonesia juga perlu diperbaiki.
Dalam debat terakhir capres 2019, Jokowi menyatakan, pembangunan ekonomi tak hanya soal pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pemerataan ekonomi juga perlu dipikirkan.
"Sejak awal kita tidak ingin bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga pemerataan. Tanpa pemerataan bisa menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan adalah wujud ketidakadilan.," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin. Jika ditelisik lebih jauh, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401, turun dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,404 dan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407.
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320.
Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,29 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,15 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DMR))