Masa Tenang Paling Rawan Pelanggaran Pemilu
Kotak suara. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewaspadai masa tenang 14-16 April menuju Pemilu 2019. Masa ini paling rawan terjadinya praktik pelanggaran pemilu seperti politik uang.
"Kita dapat info bahwa hari tenang ini justru membuat banyak peserta pemilu ibaratnya tidak tenang," ujar Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi, dalam diskusi 'Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2019.
Ratna mengatakan masa tenang ini rawan dimanfaatkan peserta pemilu untuk politik uang. Hal ini dilakukan mulai dari ruang-ruang tertutup hingga secara terang-terangan di ruang publik.
Mengantisipasi hal itu, Bawaslu telah membentuk berbagai kegiatan pengawasan dan patroli mencegah politik yang di masa tenang. Pengawasan misi dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Menghadapi hari tenang dan pemungutan suara, kami sudah desain kegiatan untuk mencegah beredarnya yang di hari tenang. Kami akan berpatroli mengecek seluruh ruang terbuka dan diharapkan bisa mendeteksi ruang-ruang tertutup yang sering tidak mudah terdeteksi," ujar Ratna.
Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut masa rawan lainnya saat perhitungan suara di TPS. Durasi perhitungan suara yang panjang rawan potensi terjadinya kecurangan.
"Masyarakat harus mau partisipasi mengawal penghitungan di TPS," ujar Titi.
Peran masyarakat dibutuhkan karena diperkirakan potensi kecurangan besar terjadi. Hal ini khususnya saat penghitungan surat suara calon anggota legislatif. "Presiden dihitung duluan, setelah itu pengawasan kemungkinan akan melemah," ujar Titi.
Baca: Mahasiswa Diminta Aktif Kawal Pemilu 2019
Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno meminta penyelenggara pemilu mengintensifkan patroli aktif pada pencoblosan 17 April 2019. Dia menduga politik uang berupa serangan fajar bakal marak.
“Mereka harus memeriksa atau menginvestigasi pihak-pihak tertentu, atau bahkan kendaraan yang dicurigai membawa logistik serangan fajar,” kata Adi kepada Medcom.id, Selasa, 2 April 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perlu bersinergi untuk mengantisipasi. Ia berharap penegakan hukum tak hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus menimbulkan efek jera.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Kita dapat info bahwa hari tenang ini justru membuat banyak peserta pemilu ibaratnya tidak tenang," ujar Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi, dalam diskusi 'Mendorong Akuntabilitas Pengadilan dalam Menangani Perkara Pemilu' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 2 April 2019.
Ratna mengatakan masa tenang ini rawan dimanfaatkan peserta pemilu untuk politik uang. Hal ini dilakukan mulai dari ruang-ruang tertutup hingga secara terang-terangan di ruang publik.
Mengantisipasi hal itu, Bawaslu telah membentuk berbagai kegiatan pengawasan dan patroli mencegah politik yang di masa tenang. Pengawasan misi dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa dan tempat pemungutan suara (TPS).
"Menghadapi hari tenang dan pemungutan suara, kami sudah desain kegiatan untuk mencegah beredarnya yang di hari tenang. Kami akan berpatroli mengecek seluruh ruang terbuka dan diharapkan bisa mendeteksi ruang-ruang tertutup yang sering tidak mudah terdeteksi," ujar Ratna.
Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut masa rawan lainnya saat perhitungan suara di TPS. Durasi perhitungan suara yang panjang rawan potensi terjadinya kecurangan.
"Masyarakat harus mau partisipasi mengawal penghitungan di TPS," ujar Titi.
Peran masyarakat dibutuhkan karena diperkirakan potensi kecurangan besar terjadi. Hal ini khususnya saat penghitungan surat suara calon anggota legislatif. "Presiden dihitung duluan, setelah itu pengawasan kemungkinan akan melemah," ujar Titi.
Baca: Mahasiswa Diminta Aktif Kawal Pemilu 2019
Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno meminta penyelenggara pemilu mengintensifkan patroli aktif pada pencoblosan 17 April 2019. Dia menduga politik uang berupa serangan fajar bakal marak.
“Mereka harus memeriksa atau menginvestigasi pihak-pihak tertentu, atau bahkan kendaraan yang dicurigai membawa logistik serangan fajar,” kata Adi kepada Medcom.id, Selasa, 2 April 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perlu bersinergi untuk mengantisipasi. Ia berharap penegakan hukum tak hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus menimbulkan efek jera.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
