Capres-Cawapres Diminta Selesaikan Konflik Agraria
Ilustrasi--Warga menunjukkan sertifikat tanah acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Jakarta Selatan. (Foto: MI/Ramdani)
Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serius menyelesaikan konflik agraria. Walhi menilai saat ini masih banyak ketimpangan dalam penguasaan lahan dan konflik pertanahan.
"Dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini belum menyasar secara utuh terkait penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria dalam visi dan misi mereka," ucap Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono di Walhi Eksekutif Nasional, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.
Yuyun menyatakan, reformasi agraria bukan sekadar membagikan sertifikat tanah. Namun juga menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat, konfik agraria, dan pengentasan kemiskinan.
"Reforma agraria saat ini belum mencapai sasaran, baru sampai tahap bagi-bagi sertifikat. Namun, tak pernah menyelesaikan permasalahan yang krusial," jelas dia.
Baca juga: Walhi Dukung Program Arboretum Gambut
Pada kesempatan yang sama, Manager Kampanye Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) Stevandi mengaku miris saat pemerintah melakukan reformasi agraria masih banyak korporasi yang merampas tanah rakyat. Menurut dia perlu ada penataan kembali kepemilikan tanah terutama untuk petani dan masyarakat kalangan bawah.
"Itu yang harus menjadi prioritas," tegas Stevandi.
Lebih lanjut Stevandi meminta pemerintah membatasi penerbitan izin penggunaan lahan termasuk mencabut konsesi perusahaan yang bermasalah dan menghentikan insentif kepada perusahaan sawit.
"Sebagus apa pun program yang dibuat, tanpa menyasar masalah utama di agraria Indonesia tak ada pengaruhnya. Capres cawapres harus melihat masalah ini sebagai pekerjaan serius mereka," pungkas Stevandi.
Baca juga: Direktur Walhi Jadi Panelis Debat Kedua Pilpres
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini belum menyasar secara utuh terkait penyelesaian konflik agraria maupun reforma agraria dalam visi dan misi mereka," ucap Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono di Walhi Eksekutif Nasional, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.
Yuyun menyatakan, reformasi agraria bukan sekadar membagikan sertifikat tanah. Namun juga menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat, konfik agraria, dan pengentasan kemiskinan.
"Reforma agraria saat ini belum mencapai sasaran, baru sampai tahap bagi-bagi sertifikat. Namun, tak pernah menyelesaikan permasalahan yang krusial," jelas dia.
Baca juga: Walhi Dukung Program Arboretum Gambut
Pada kesempatan yang sama, Manager Kampanye Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) Stevandi mengaku miris saat pemerintah melakukan reformasi agraria masih banyak korporasi yang merampas tanah rakyat. Menurut dia perlu ada penataan kembali kepemilikan tanah terutama untuk petani dan masyarakat kalangan bawah.
"Itu yang harus menjadi prioritas," tegas Stevandi.
Lebih lanjut Stevandi meminta pemerintah membatasi penerbitan izin penggunaan lahan termasuk mencabut konsesi perusahaan yang bermasalah dan menghentikan insentif kepada perusahaan sawit.
"Sebagus apa pun program yang dibuat, tanpa menyasar masalah utama di agraria Indonesia tak ada pengaruhnya. Capres cawapres harus melihat masalah ini sebagai pekerjaan serius mereka," pungkas Stevandi.
Baca juga: Direktur Walhi Jadi Panelis Debat Kedua Pilpres
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
