Suasana diskusi bertajuk 'rekonsiliasi pascapemilu' di posko cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Suasana diskusi bertajuk 'rekonsiliasi pascapemilu' di posko cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Rekonsiliasi Bukan Ajang Bagi-bagi Kursi

Pemilu pilpres 2019
M Sholahadhin Azhar • 15 Mei 2019 19:50
Jakarta: Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto (Cak Nanto), merespons wacana rekonsiliasi pasca-pemilu. Menurutnya hal itu sah-sah saja dilakukan, namun harus mengedepankan kesadaran bersama.
 
"Rekonsiliasi bukan untuk bagi-bagi kursi dan jabatan, kalau itu yang digunakan ya enggak ada gunanya," kata Sunanto dalam diskusi bertajuk 'rekonsiliasi pascapemilu' di posko cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019.
 
Menurut dia pemulihan hubungan ini harus berangkat dari pemikiran bersama terkait pemilihan umum yang berjalan lancar. Artinya, kesepahaman terkait hal itu harus tercipta lebih dulu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mengingat, tujuan utama rekonsiliasi yakni merangkul yang kalah, sehingga pemenang tak jemawa dan yang kalah tak kecewa. Nanto menyebut momen pemulihan berarti kembali ke asal.
 
Baca: TKN Yakin Rekonsiliasi Tercapai Usai 22 Mei
 
Dengan demikian, narasi damai yang dibangun kedua kubu sebelum pemilu dimulai, harus dibangkitkan kembali. Karena saat ini narasi perpecahan sangat merusak dan hanya akan memperparah kondisi di akar rumput.
 
Lebih lanjut Cak Nanto menyinggung bagaimana narasi kecurangan dimainkan kubu penantang. Menurutnya hal itu jelas merugikan penyelenggara pemilu.
 
"Kalau enggak percaya, ya semua enggak percaya bahwa ada kejadian yang luar biasa dilakukan penyelenggara bahkan hingga ada yang meinggal," kata dia.
 
Menurutnya, narasi kecurangan harus segera tutup buku. Sebab pemilu kali ini diyakini Nanto paling terintegrasi. Bagaimana penyelenggara dilapisi oleh pengawas dan sistem yang begitu terstruktur dan transparan.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) lengkap dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adapun KPU dan Bawaslu juga terus diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Nah kalau setiap lembaga enggak dipercaya ya apa yg mau dipercaya? Buat apa ada lembaga-lembaga itu yang juga dibentuk secara bersama-sama? Kalau seperti itu, buat apa mereka ada karena menguras anggaran juga," kata Nanto.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif