Pemprov Sumbar Sepakati Anggaran Pilkada Rp143,9 Miliar
ilustrasi/Medcom.id
Sumbar: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Surya Efitrimen menyebut pemerintah daerah telah menyepakati anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp143,9 miliar.
"Awalnya KPU mengusulkan anggaran ke Pemerintah Provinsi Sumbar untuk anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp152 miliar," kata Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen di Padang, Rabu, 27 September 2023.
Namun, setelah pemerintah melakukan pembasahan disepakati anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut Rp143,9 miliar. Kendati demikian, Surya menegaskan pihaknya belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau yang disebut dengan NPHD.
KPU menilai anggaran yang disiapkan telah memenuhi kebutuhan untuk Pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan surat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke masing-masing kepala daerah, pencairan anggaran Pilkada serentak dibagi menjadi dua tahapan.
Pada 2023, pemerintah daerah akan mencairkan 40 persen dari total anggaran, sementara sisanya 60 persen dicairkan pada tahun 2024. Terkait mekanisme tersebut, KPU Sumbar tidak mempersoalkannya.
"Artinya, kalau itu dicairkan (40 persen) maka sudah mencukupi," sebut dia.
Namun, pemerintah setempat cukup berat untuk mencairkan anggaran 40 persen tersebut mengingat defisit keuangan APBD Sumbar.
"Makanya kita mengembalikan ke Pemerintah Provinsi Sumbar untuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait surat yang sebelumnya," ujar Surya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi pilkada. Namun, untuk sementara lembaga itu tetap menganggarkan 40 sesuai arahan pusat.
"Dari sekarang kita mengalokasikan anggaran 40 persen itu, agar Pilkada serentak ini berjalan sukses dan lancar," kata Suwiepen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
"Awalnya KPU mengusulkan anggaran ke Pemerintah Provinsi Sumbar untuk anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp152 miliar," kata Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen di Padang, Rabu, 27 September 2023.
Namun, setelah pemerintah melakukan pembasahan disepakati anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan tersebut Rp143,9 miliar. Kendati demikian, Surya menegaskan pihaknya belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau yang disebut dengan NPHD.
KPU menilai anggaran yang disiapkan telah memenuhi kebutuhan untuk Pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan surat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke masing-masing kepala daerah, pencairan anggaran Pilkada serentak dibagi menjadi dua tahapan.
| Baca: Pemkab Bintan Setujui Anggaran Pilkada 2024 Rp15 Miliar |
Pada 2023, pemerintah daerah akan mencairkan 40 persen dari total anggaran, sementara sisanya 60 persen dicairkan pada tahun 2024. Terkait mekanisme tersebut, KPU Sumbar tidak mempersoalkannya.
"Artinya, kalau itu dicairkan (40 persen) maka sudah mencukupi," sebut dia.
Namun, pemerintah setempat cukup berat untuk mencairkan anggaran 40 persen tersebut mengingat defisit keuangan APBD Sumbar.
"Makanya kita mengembalikan ke Pemerintah Provinsi Sumbar untuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait surat yang sebelumnya," ujar Surya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait alokasi pilkada. Namun, untuk sementara lembaga itu tetap menganggarkan 40 sesuai arahan pusat.
"Dari sekarang kita mengalokasikan anggaran 40 persen itu, agar Pilkada serentak ini berjalan sukses dan lancar," kata Suwiepen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
