Yusril Meyakini Kasasi Prabowo-Sandi Kandas Lagi
Kuasa hukum presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Kuasa hukum presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini kasasi capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Agung (MA) kandas. Yusril menilai kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandiaga salah langkah.
Menurut Yusril, ketika MA menyatakan perkara niet ontvanklijk verklaard (N.O) atau tidak dapat diterima, artinya pemohonnya tidak punya legal standing. Makanya, permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama.
"Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA," kata Yusril di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
Yusril menilai, Prabowo-Sandiaga bukan pihak yang memohon perkara ke Bawaslu dan sebelumnya telah mengajukan kasasi ke MA. Pasalnya, pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso.
"Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo-Sandiaga tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara," ujar Yusril.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan Prabowo-Sandiaga. Ia yakin MA akan menolak kembali permohonan tersebut seluruhnya.
Yusril mengungkapkan, pandangan bahwa mengajukan kembali kasasi atas dugaan pelanggaran TSM ke MA sebenarnya sudah tidak relevan. Perkara ini akan menjadi semacam ne bis in idem atau mengadili kasus yang sama dengan termohon yang sama dua kali.
MK juga telah memeriksa permohonan yang intinya sama, yakni dugaaan kecurangan dan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu. MK telah menolak permohonan Prabowo-Sandiaga untuk seluruhnya, lantaran tidak ada satu pun dalil yang dapat dibuktikan.
"Putusan MK adalah final dan mengikat. Dengan diputuskannya perkara oleh MK, maka Bawaslu dan MA harus dianggap sudah tidak berwenang lagi menangani perkara yang sama," jelas Yusril.
Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada 15 Mei 2019 untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.
Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada 3 Juli 2019 dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.
Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Menurut Yusril, ketika MA menyatakan perkara niet ontvanklijk verklaard (N.O) atau tidak dapat diterima, artinya pemohonnya tidak punya legal standing. Makanya, permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama.
"Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA," kata Yusril di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
Yusril menilai, Prabowo-Sandiaga bukan pihak yang memohon perkara ke Bawaslu dan sebelumnya telah mengajukan kasasi ke MA. Pasalnya, pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso.
"Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo-Sandiaga tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara," ujar Yusril.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan Prabowo-Sandiaga. Ia yakin MA akan menolak kembali permohonan tersebut seluruhnya.
Yusril mengungkapkan, pandangan bahwa mengajukan kembali kasasi atas dugaan pelanggaran TSM ke MA sebenarnya sudah tidak relevan. Perkara ini akan menjadi semacam ne bis in idem atau mengadili kasus yang sama dengan termohon yang sama dua kali.
MK juga telah memeriksa permohonan yang intinya sama, yakni dugaaan kecurangan dan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu. MK telah menolak permohonan Prabowo-Sandiaga untuk seluruhnya, lantaran tidak ada satu pun dalil yang dapat dibuktikan.
"Putusan MK adalah final dan mengikat. Dengan diputuskannya perkara oleh MK, maka Bawaslu dan MA harus dianggap sudah tidak berwenang lagi menangani perkara yang sama," jelas Yusril.
Sebelumnya, Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada 15 Mei 2019 untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.
Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada 3 Juli 2019 dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.
Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
