Ma'ruf: Pancasila dan UUD 1945 Jadi Dasar Semua Golongan
Calon wakil presiden Ma`ruf Amin. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Depok: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin merespons isu pertarungan ideologi antara khilafah dan Pancasila yang diutarakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Menurut Ma'ruf, paham khilafah memang tak laku di Indonesia.
"Semua elemen bangsa tidak akan menerima kehadiran khilafah karena kita sudah punya kesepakatan, Pancasila dan UUD 1945," kata Ma'ruf di Depok, Sabtu, 30 Maret 2019.
Ma'ruf menuturkan, Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar semua golongan, termasuk organisasi masyarakat berbasis agama. Hal tersebut yang membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tidak melirik paham khilafah sedikitpun.
"Bentuk negara kita republik juga. Makanya MUI, NU, Muhammadiyah semua menolak khilafah," kata Ma'ruf.
Ia melhat opini paham khilafah membuka ruang bagi demokrasi bisa saja dilakukan. Namun demokrasi hanya digunakan sebagai alat atau kendaraan politik saja. Bukan sebagai medium komponen negara republik seperti Indonesia.
"Bisa saja mereka menggunakan politik sebagai kendaraan untuk memperjuangkan keinginan mereka. Karena itu tidak akan berhasil," tutur Ma'ruf.
Belum lama ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyinggung perang ideologi dalam pemilu 2019. Hendropriyono mengatakan ada pertarungan antara Pancasila dan Khilafah.
"Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, kita jalan aja di luar kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana," kata Hendropriyono di Pasar Minggu, Kamis, 28 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Semua elemen bangsa tidak akan menerima kehadiran khilafah karena kita sudah punya kesepakatan, Pancasila dan UUD 1945," kata Ma'ruf di Depok, Sabtu, 30 Maret 2019.
Ma'ruf menuturkan, Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar semua golongan, termasuk organisasi masyarakat berbasis agama. Hal tersebut yang membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tidak melirik paham khilafah sedikitpun.
"Bentuk negara kita republik juga. Makanya MUI, NU, Muhammadiyah semua menolak khilafah," kata Ma'ruf.
Ia melhat opini paham khilafah membuka ruang bagi demokrasi bisa saja dilakukan. Namun demokrasi hanya digunakan sebagai alat atau kendaraan politik saja. Bukan sebagai medium komponen negara republik seperti Indonesia.
"Bisa saja mereka menggunakan politik sebagai kendaraan untuk memperjuangkan keinginan mereka. Karena itu tidak akan berhasil," tutur Ma'ruf.
Belum lama ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyinggung perang ideologi dalam pemilu 2019. Hendropriyono mengatakan ada pertarungan antara Pancasila dan Khilafah.
"Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, kita jalan aja di luar kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana," kata Hendropriyono di Pasar Minggu, Kamis, 28 Maret 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
