Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah menciptakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Hal itu disampaikan Komisione Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye.

Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu menuturkan pihaknya tak ingin masuk pada detil boleh tidaknya Jokowi berkampanye. Namun, negara harus mejamin penyelenggaraan pesta demokrasi berlangsung dengan baik

“Jadi prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, imparsialitas itu penting untuk dikedepankan. Kenapa? Karena kita tentu berharap pemerintah yang lahir dari pemilu ini betul-betul mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik,” ujar Pramono di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

Penyelenggaraan pemilu yang jurdil dinilai harus tercipta. Sehingga, masyarakat bisa menerima hasil pemilihan yang dilakukan.

“Tanpa ada catatan catatan misalnya pemerintah ini lahir dari proses pemilu yang tidak baik, misalnya begitu,” ungkap dia.
 

Baca juga: Bawaslu Dinilai Harus Menegur Jokowi dan Iriana, Kenapa?

Pramono menekankan agar presiden hingga lembaga pemerintah memperlihatkan keteladanan. Serta, menerapkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak asal tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal itu disampaikannya dalam acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi pagi. 

Acara di Halim itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Adapun cawapres pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))