Tegas! DMI Bengkulu Tolak Kampanye Politik di Masjid
Ketua DMI Provinsi Bengkulu Hamka Sabri di Bengkulu, Rabu (4/10/2023) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)
Bengkulu: Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bengkulu mengingatkan partai politik, peserta pemilu, pendukung maupun simpatisan untuk tidak memanfaatkan masjid sebagai tempat untuk kampanye pada Pemilu 2024.
"Tidak seluruhnya masyarakat itu menjadi anggota parpol, pendukung ataupun simpatisan. Jadi, tidak boleh berkampanye atau berpolitik praktis di masjid, silakan memengaruhi di tempat-tempat yang lain, tapi tidak di masjid," kata Ketua DMI Provinsi Bengkulu Hamka Sabri di Bengkulu, Rabu, 4 Oktober 2023.
Dia mengatakan larangan berpolitik praktis di masjid juga sudah diterbitkan oleh Dewan Masjid Indonesia Pusat yang melarang masjid, langgar, musala, dan tempat ibadah lainnya dipergunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Masjid itu bukan untuk berpolitik praktis, tapi untuk beribadah dan menyelesaikan persoalan umat, persoalan desa masing-masing, boleh dipergunakan untuk rapat musyawarah dan lain-lain, tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan politik praktis," urainya.
DMI memastikan mengawal dan memonitor seluruh masjid yang ada di Provinsi Bengkulu agar bebas dari praktik politik praktis, baik kampanye dari peserta pemilu, simpatisan, pendukung, maupun adanya penceramah terindikasi berkampanye atau mengarahkan pilihan jemaah pada sosok atau parpol peserta pemilu.
"Kalau ditemukan, sudah pasti akan kami tegur, kami laporkan dengan partai induknya," kata Hamka Sabri.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu menyebutkan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat provinsi berjuluk Bumi Rafflesia tersebut guna mencegah adanya praktik politik yang menyalahi aturan main pemilu, termasuk soal kampanye.
"Bawaslu punya panwaslu kecamatan hanya tiga orang per kecamatan, pengawas desa/kelurahan hanya satu orang, jadi sangat tidak mungkin pengawasan hanya kami lakukan sendiri tidak melibatkan masyarakat, butuh masyarakat berpartisipasi aktif," kata anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Eko Sugianto.
Jika ditemukan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran kampanye, Eko meminta masyarakat segera melaporkan ke Bawaslu Bengkulu agar segera ditindaklanjuti. Hal itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Tidak seluruhnya masyarakat itu menjadi anggota parpol, pendukung ataupun simpatisan. Jadi, tidak boleh berkampanye atau berpolitik praktis di masjid, silakan memengaruhi di tempat-tempat yang lain, tapi tidak di masjid," kata Ketua DMI Provinsi Bengkulu Hamka Sabri di Bengkulu, Rabu, 4 Oktober 2023.
Dia mengatakan larangan berpolitik praktis di masjid juga sudah diterbitkan oleh Dewan Masjid Indonesia Pusat yang melarang masjid, langgar, musala, dan tempat ibadah lainnya dipergunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Masjid itu bukan untuk berpolitik praktis, tapi untuk beribadah dan menyelesaikan persoalan umat, persoalan desa masing-masing, boleh dipergunakan untuk rapat musyawarah dan lain-lain, tapi tidak dipergunakan untuk kepentingan politik praktis," urainya.
| Baca juga: Langgar Perda, Ratusan APK di Kabupaten Tangerang Ditertibkan |
DMI memastikan mengawal dan memonitor seluruh masjid yang ada di Provinsi Bengkulu agar bebas dari praktik politik praktis, baik kampanye dari peserta pemilu, simpatisan, pendukung, maupun adanya penceramah terindikasi berkampanye atau mengarahkan pilihan jemaah pada sosok atau parpol peserta pemilu.
"Kalau ditemukan, sudah pasti akan kami tegur, kami laporkan dengan partai induknya," kata Hamka Sabri.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu menyebutkan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat provinsi berjuluk Bumi Rafflesia tersebut guna mencegah adanya praktik politik yang menyalahi aturan main pemilu, termasuk soal kampanye.
"Bawaslu punya panwaslu kecamatan hanya tiga orang per kecamatan, pengawas desa/kelurahan hanya satu orang, jadi sangat tidak mungkin pengawasan hanya kami lakukan sendiri tidak melibatkan masyarakat, butuh masyarakat berpartisipasi aktif," kata anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Eko Sugianto.
Jika ditemukan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran kampanye, Eko meminta masyarakat segera melaporkan ke Bawaslu Bengkulu agar segera ditindaklanjuti. Hal itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
