Hakim MK Ancam Usir Kuasa Hukum Pemohon PHPU
Hakim MK Arief Hidayat. MI/ Susanto.
Jakarta: Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali mengancam bakal mengusir salah satu kuasa hukum pemohon sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif. Arief meradang lantaran dipotong saat sedang berbicara.
Kali ini giliran kuasa hukum Partai Golkar, Irwan yang kena semprot Arief. Irwan merupakan kuasa hukum yang menangani PHPU partai beringin untuk Provinsi Sulawesi Barat.
Perdebatan antara Irwan dan Arief terjadi saat dirinya sedang membacakan pokok permohonan. Pihak Golkar menuding telah terjadi penambahan data pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Barat.
"Saudara mengatakan ada penambahan dalam DPK juga terdapat penambahan dalam DPT yang sudah diupdate. Sekarang pertanyaan saya, yang tambahan itu memilih atau tidak, Anda tahu?" tanya Arief di ruang sidang panel I MK, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Irwan menjawab jumlah pemilih dalam DPT dan DPK itu ikut menggunakan hak suaranya. Sehingga mempengaruhi suara Partai Golkar di provinsi tersebut.
Irwan mengaku dirinya mengantongi data berupa formulir C1 dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pemilih. Dia menyebut total ada penambahan 38 ribu pemilih yang menggunakan hak suaranya.
Arief tidak puas dengan penjelasan Irwan. Dia kemudian menanyakan kepadanya apakah pihaknya bisa memastikan bahwa 38 ribu pemilih tambahan yang diklaim itu memang mempengaruhi perolehan suara Partai Golkar. Arief menilai dalil pemohon masih bersifat asumsi.
"Anda meminta pemungutan suara ulang (PSU) tapi data Anda sendiri tak tahu data Anda. Anda....,"
Kalimat Arief saat itu terpotong karena Irwan mencoba menyela pembicaraan Arief. Arief meradang dan mengancam akan mengusir Irwan.
"Sebentar toh, jangan memotong, nanti saya usir keluar juga kamu kalau memotong. Saya hakim yang tidak bisa kompromi. Kalau memotong hakim bicara bisa dikeluarkan," ketus Arief.
Arief memang kerap mengancam akan mengusir kuasa hukum dalam persidangan PHPU. Nasib serupa juga pernah menimpa Bambang Widjodjanto, kuasa hukum calon presiden wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa PHPU Pilpres.
Saat itu BW mencoba menyela pembicaraan antara Arief dan saksi yang dihadirkan pihak Prabowo-Sandi. Arief lantas meradang dan membentak BW agar berhenti bicara atau majelis akan meminta BW dikeluarkan dari ruang sidang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Kali ini giliran kuasa hukum Partai Golkar, Irwan yang kena semprot Arief. Irwan merupakan kuasa hukum yang menangani PHPU partai beringin untuk Provinsi Sulawesi Barat.
Perdebatan antara Irwan dan Arief terjadi saat dirinya sedang membacakan pokok permohonan. Pihak Golkar menuding telah terjadi penambahan data pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulawesi Barat.
"Saudara mengatakan ada penambahan dalam DPK juga terdapat penambahan dalam DPT yang sudah diupdate. Sekarang pertanyaan saya, yang tambahan itu memilih atau tidak, Anda tahu?" tanya Arief di ruang sidang panel I MK, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.
Irwan menjawab jumlah pemilih dalam DPT dan DPK itu ikut menggunakan hak suaranya. Sehingga mempengaruhi suara Partai Golkar di provinsi tersebut.
Irwan mengaku dirinya mengantongi data berupa formulir C1 dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pemilih. Dia menyebut total ada penambahan 38 ribu pemilih yang menggunakan hak suaranya.
Arief tidak puas dengan penjelasan Irwan. Dia kemudian menanyakan kepadanya apakah pihaknya bisa memastikan bahwa 38 ribu pemilih tambahan yang diklaim itu memang mempengaruhi perolehan suara Partai Golkar. Arief menilai dalil pemohon masih bersifat asumsi.
"Anda meminta pemungutan suara ulang (PSU) tapi data Anda sendiri tak tahu data Anda. Anda....,"
Kalimat Arief saat itu terpotong karena Irwan mencoba menyela pembicaraan Arief. Arief meradang dan mengancam akan mengusir Irwan.
"Sebentar toh, jangan memotong, nanti saya usir keluar juga kamu kalau memotong. Saya hakim yang tidak bisa kompromi. Kalau memotong hakim bicara bisa dikeluarkan," ketus Arief.
Arief memang kerap mengancam akan mengusir kuasa hukum dalam persidangan PHPU. Nasib serupa juga pernah menimpa Bambang Widjodjanto, kuasa hukum calon presiden wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa PHPU Pilpres.
Saat itu BW mencoba menyela pembicaraan antara Arief dan saksi yang dihadirkan pihak Prabowo-Sandi. Arief lantas meradang dan membentak BW agar berhenti bicara atau majelis akan meminta BW dikeluarkan dari ruang sidang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
