Hoaks Ratna Dinilai Bukan Bagian Kampanye
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar - Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan laporan terkait kasus hoaks aktivis Ratna Sarumpaet. Bawaslu berpandangan kasus itu tak berkaitan dengan pelanggaran pemilu. 

"Jadi gini kata-kata yang paling tepat kasus ini bukan dihentikan, melainkan terbukti tidak melanggar (aturan pemilu)," kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar ketika dikonfirmasi, Kamis, 25 Oktober 2018. 


Fritz mengatakan Bawaslu telah melakukan kajian terhadap tiga laporan yang berkaitan dengan hoaks Ratna Sarumpaet. Bawaslu memeriksa saksi serta meminta keterangan ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. 

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu berpandangan kasus hoaks Ratna tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada para terlapor, yaitu Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pasal itu menyebut pelaksana, peserta pemilu, tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye yang dapat menganggu ketertiban umum. "Berdasarkan kajian kami, itu tidak termasuk dalam kegiatan kampanye jadi tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 280 ayat (1)," tukas dia. 

Fritz mengakui Bawaslu tidak berhasil mendapatkan keterangan Ratna Sarumpaet saat mengkaji laporan ini. Namun tanpa keterangan Ratna, kata Fritz, Bawaslu sudah dapat menyimpulkan bahwa laporan kasus ini tidak memenuhi unsur kampanye. 

"Semua saksi kita periksa kan ada tiga pelapor dan saksi. Kecuali memang Ibu Ratna yang tidak bisa kita jumpai. Tetapi berdasarkan kajian, kami melihat kegiatan itu bukanlah masuk dalam kegiatan kampanye," tutur dia. 

(Baca juga: Bawaslu Hentikan Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet)

Berdasarkan salinan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diterima Medcom.id, ada tiga laporan terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Laporan pertama dengan nomor 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dilaporkan oleh Muhammad Sayidi dengan terlapor calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Status laporan tersebut dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Laporan kedua dengan nomor 03/LP/PP/RI/0/0.00/X/2018 dilaporkan oleh Silas Datu dengan terlapor Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga (Prabowo, Fadli Zon, Dahnil Simanjuntak, Hanum Rais, Rachel Maryam). Status laporan itu juga dihentikan karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

Laporan ketiga dengan nomor 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dilaporkan oleh Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dengan terlapor Ratna Sarumpaet. Status laporan tersebut juga dihentikan dengan alasan yang sama dengan dua laporan sebelumnya. 
 



(REN)

metro tv
  • OpsiOpsi
  • kick andyKick Andy
  • economic challengesEconomic Challenges
  • 360360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id