Jakarta:  Tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah mengajukan 85 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah perkara tersebut terkait adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Ada juga yang tentang TSM, tapi umumnya berkenaan dengan sengketa suara. Artinya ada penggelembungan suara, penggembosan, lebih cenderung ke arah situ," ujar anggota tim kuasa hukum DPP Demokrat Yandri Sudarso, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2019.

Menurut Yandri, dari 85 perkara yang ada didominasi oleh perkara pileg di tingkat DPRD kabupaten/kota. "Totalnya untuk sengketa pileg DPR itu cuma enam sampai tujuh orang," tuturnya.

Selain itu, wilayah yang mendominasi jumlah perkara tersebut berada di Indonesia bagian timur, seperti dari Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Jambi, Sulawesi Utara, hingga Papua. 

Untuk memperkuat sejumlah perkara tersebut, partai berlambang mercy tersebut menyertakan bukti-bukti  DB1 Plano. Pasalnya untuk menyertakan C1 terbilang cukup sulit.

"Jadi karena C1 susah didapat, jadi untuk melacak perolehan suara itu susah. Jadi disitulah suara ini berubah ubah, dari C1, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, disitu perubahan perubahannya," tuturnya.

Bedasarkan pengamatan Medcom.id, bukti-bukti tersebut dikemas menggunakaan box plastik berwarna putih sejumlah 15. Bukti-bukti itu merupakan bukti susulan, dimana sebelumnya sudah ada sejumlah bukti yang telah lebih awal diserahkan ke MK.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((EKO))