Jakarta: Alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta mengeluarkan gugatan atas demokrasi yang dinilai tidak baik-baik saja. Bahkan, dalam kegiatan maklumat di depan kampus yang berada di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan itu terdengar teriakan makzulkan Jokowi.

"Makzulkan Jokowi," teriak para alumni yang tengah berorasi di depan kampus tersebut, Jumat, 9 Februari 2024.

Dekan Fakultas Ekonomi Moestopo Usmar yang juga alumni Moestopo mengatakan mereka dalam kapasitas alumni Universitas Moestopo beragama kampus nasional ikut menyuarakan upaya turunnya demokrasi oleh rezim Jokowi. Dia mengaku bersuara karena para alumni Moestopo adalah peserta aktif 1998.

"Pendudukan gedung DPR Mei itu (21 Mei 1998) berangkat dari pertemuan di rumah kami. Sehingga, ketika terjadi upaya menegasikan mendowngrade demokrasi, kami punya tanggung jawab moral kepada masyarakat yang dulu kami mengantarkan reformasi 98 menumbangkan rezim otoritarian orde baru," ujar Usmar.

Guna mencegah terjadi otoritarian baru dengan gaya baru, maka mereka ikut menyuarakan demokrasi tak baik-baik saja itu. Usmar mengatakan dia dan 320 lebih alumni yang masuk dalam simpul-simpul pergerakan merasa punya tanggung jawab sejarah, bahwa Moestopo adalah pelaku aktif reformasi 98 punya saham dan obligasi serta punya kewajiban untuk tetap menjaga jalannya demokrasi itu tetap tegak.

"Sekarang ada upaya mendowngrade itu, dimulai kebijakan Presiden Jokowi dan terlibatnya beberapa aparatur negara dan tidak netralnya ASN dan sebagainya. Itu merusak demokrasi dan karena itu tidak ada kata lain, sebagai tanggung jawab kami yang dulu terlibat dalam reformasi 98 kemudian ada upaya menegasikan itu, kemudian kami kembali lagi ke lapangan dalam kapasitas kami alumni, untuk meluruskan kembali," ungkapnya.
 

Baca juga: Akademisi UI Sebut Kritik kepada Jokowi Tak Ada Urusan dengan Pemilu

Dalam Maklumat Hang Lekir, ada sejumlah poin yang disampaikan para alumni Moestopo ini. Yakni pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lalu, menolak keras segala bentuk perilaku penguasa dalam kepemimpinan Joko Widodo yang mengarah pada upaya merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia dan melegitimasi dinasti politik melalui perubahan nilai dan etika konstitusi.

Menolak keras segala bentuk kebijakan pemerintah yang menggunakan instrumen dan atau fasilitas negara untuk kepentingan elektor pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024, karena sangat bertentangan dengan demokrasi. Mengutuk keras tindakan kegaduhan yang telah dilakukan Presiden Jokowi melalui pernyataan gesture kepemimpinan yang menimbulkan kegaduhan politik dalam negeri.

Bahwa sebetulnya jabatan publik diemban oleh Joko Widodo adalah amanat rakyat Indonesia. Sehingga, jabatan publik merupakan pengaruh yang melekat dengan atau tanpa penggunaan fasilitas negara. Jabatan yang diemban juga melekat, meskipun dalam status cuti sekalipun.

Para alumni juga mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih memilih calon pemimpin berdasarkan kualitas, rekam jejak kenegarawannya, kepemimpinan, program kerja yang berpihak pada masyarakat. Serta memilih berdasarkan hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh bukan berdasarkan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.

Terakhir, para alumni Moestopo mengajak para mahasiswa-mahasiswi Indonesia dan seluruh generasi muda Indonesia untuk menggunakan hak pilih pada Rabu, 14 Februari 2024. Maklumat ini dikirim ke Presiden Jokowi di Istana Negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((END))