Yusril Bantah Pengerahan Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran
Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra. MI/Susanto
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, membantah terjadi pengerahan perangkat desa untuk dukungan capres dan cawapres nomor urut 2. Hal itu merespons kegiatan silaturahmi desa bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 19 November 2023.
"Saya sendiri hadir di GBK dari pukul 10.30 sampai acara selesai, tidak satu katapun mendengar ucapan deklarasi yang dimaksud," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 November 2023.
Tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hadir memantau diklaim tak ada deklarasi tersebut. Menurut Yusril, kegiatan itu mendengarkan tuntutan dari masing-masing perwakilan.
"Yang terjadi, seperti yang disampaikan perwakilan 7 pimpinan organisasi desa, karena satu diantaranya berhalangan, mereka menyampaikan aspirasi, harapan, tuntutan atas beragam persoalan desa yang selama ini mengganjal kinerja mereka," ujar Yusril.
Pakar hukum tata negara itu meyakini tidak ada pelanggaran yang terjadi. Karena kegiatan itu bentuk silaturahmi.
Yusril mempersilakan pihak yang menilai ada pelanggaran untuk membuktikannya di Bawaslu. Ia memastikan TKN bakal menghadapi laporan itu.
"Kami dari TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM), siap saja menghadapi pelapor atau pengadu di sidang Bawaslu maupun di pengadilan nanti. Kami siap saja untuk itu," ucap Yusril.
Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan tersebut, koordinator Desa Bersatu Asri Anas mengungkap meski pejabat desa tidak diperbolehkan mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Dukungan kepada salah satu paslon sah saja jika dilakukan oleh organisasi perangkat desa.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Saya sendiri hadir di GBK dari pukul 10.30 sampai acara selesai, tidak satu katapun mendengar ucapan deklarasi yang dimaksud," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 November 2023.
Tim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hadir memantau diklaim tak ada deklarasi tersebut. Menurut Yusril, kegiatan itu mendengarkan tuntutan dari masing-masing perwakilan.
"Yang terjadi, seperti yang disampaikan perwakilan 7 pimpinan organisasi desa, karena satu diantaranya berhalangan, mereka menyampaikan aspirasi, harapan, tuntutan atas beragam persoalan desa yang selama ini mengganjal kinerja mereka," ujar Yusril.
Pakar hukum tata negara itu meyakini tidak ada pelanggaran yang terjadi. Karena kegiatan itu bentuk silaturahmi.
Yusril mempersilakan pihak yang menilai ada pelanggaran untuk membuktikannya di Bawaslu. Ia memastikan TKN bakal menghadapi laporan itu.
"Kami dari TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM), siap saja menghadapi pelapor atau pengadu di sidang Bawaslu maupun di pengadilan nanti. Kami siap saja untuk itu," ucap Yusril.
| Baca Juga: Koalisi Perubahan Tak Anggap Prabowo-Gibran Musuh |
Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan tersebut, koordinator Desa Bersatu Asri Anas mengungkap meski pejabat desa tidak diperbolehkan mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Dukungan kepada salah satu paslon sah saja jika dilakukan oleh organisasi perangkat desa.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
