Jakarta: Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai usulan membatasi masa jabatan presiden cukup satu periode belum tepat. Usulan itu tidak tepat diungkapkan di tengah kontestasi Pilpres saat ini. 

"Menurut saya itu usulan yang bukan sekarang tempatnya ya untuk didiskusikan," kata Sandi di Jakarta, Minggu 28 April 2019.

Menurut Sandi, usulan tersebut tidak menjawab solusi di tengah proses penghitungan suara. Terlebih saat ratusan petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia demi mengawal tegaknya demokrasi. 

"Menurut saya tidak konstruktif disampaikan pada saat perhitungan suara sedang berlangsung korban berjatuhan Kelelahan yang luar biasa dirasakan. Mari kita memikirkan untuk bangsa dan negara bukan untuk memikirkan kekuasaan," tegas Sandi. 

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade mengusulkan masa jabatan presiden dibatasi maksimal satu periode saja. Ini agar presiden fokus menuntaskan janji kepada masyarakat. 

"Ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden cukup satu periode tujuh tahun," kata Andre dalam sebuah diskusi bertajuk Silent Killer Pemilu 2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

(Baca: Politisi Gerindra Usul Presiden Cukup Jabat Satu Periode)

Andre mengaku melempar wacana ini agar setelah dilantik, presiden tidak fokus mencari cara untuk mempertahankan kekuasaanya. Tetapi bekerja sungguh-sungguh memenuhi janjinya pada masyarakat. 

"Itu penting, sehingga dia tidak perlu mengkonsolidasikan Kapolda, Kabinda, Kajati, Kasad, Panglima TNI dan instrumen lainnya untuk memperkuat kekuasaanya. Tapi bekerja untuk rakyatnya," ujar Andre. 

Padahal aturan mengenai masa jabatan presiden diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUD 1945. Pasal itu menyebut presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))