Politik Uang Hancurkan Pemilu Berkualitas
Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019--Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Bekas Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menanggapi soal maraknya 'serangan fajar' dalam Pemilu 2019 ini. Menurut dia, perbuatan-perbuatan seperti itu harus dihindari.
Bahkan, Idrus meminta penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku politik uang. Sebab, menurut dia, politik uang tidak akan memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat.
"Selalu saya tunjukan adalah bagaimana menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Bagaimana kita menunjukan kualitas bukan isi tas, itu semua dan ini konsisten," kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.
Idrus yang juga terdakwa kasus suap itu mengaku mendukung penegakan hukum terhadap para pelaku politik uang. Sebab, hal itu malah akan merusak kualitas demokrasi.
"Karena itu merusak kualitas pemilu dan demokrasi yang sejatinya demokratisasi itu harus menunjukan kualitas perdebatan konseptual, ide dan gagasan, menjadi instrumen, bukan isi tas," tegasnya.
Sebelumnya, dugaan politik uang dalam Pemilu 2019 mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Bowo kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
Bahkan, Idrus meminta penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku politik uang. Sebab, menurut dia, politik uang tidak akan memberikan pelajaran politik yang baik bagi masyarakat.
"Selalu saya tunjukan adalah bagaimana menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Bagaimana kita menunjukan kualitas bukan isi tas, itu semua dan ini konsisten," kata Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.
Idrus yang juga terdakwa kasus suap itu mengaku mendukung penegakan hukum terhadap para pelaku politik uang. Sebab, hal itu malah akan merusak kualitas demokrasi.
"Karena itu merusak kualitas pemilu dan demokrasi yang sejatinya demokratisasi itu harus menunjukan kualitas perdebatan konseptual, ide dan gagasan, menjadi instrumen, bukan isi tas," tegasnya.
Sebelumnya, dugaan politik uang dalam Pemilu 2019 mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Bowo kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK.
Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.
Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
