Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah). (Foto: MI/Susanto)
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah). (Foto: MI/Susanto)

Yusril: Advokat Tidak Identik dengan Kliennya

Pemilu pilpres 2019 Jokowi-Ma`ruf
08 November 2018 15:11
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjamin tidak ada konflik kepentingan atas bergabungnya dia dengan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia tak menampik pernah 'berdiri' bersama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) namun hal itu hanya sebatas membela hak-hak HTI atas status badan hukum yang diperoleh.
 
Yusril mengatakan pembubaran HTI didasarkan atas penerbitan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu pula lah Kemenkumham merasa berhak untuk mencabutnya.
 
"Saya tidak sependapat dengan itu. Advokat itu tidak bisa diidentikkan dengan kliennya. Ketika hak mereka terzalimi kita berhak membela mereka," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 8 November 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yusril mengaku tak pernah menyatakan sependapat dengan doktrin ekstrem yang diyakini oleh HTI apalagi sepemikiran. Bahkan pemahaman dia dengan HTI tentang konsep khalifah juga jauh berbeda.
 
"Saya membela mereka karena hak-hak mereka yang menurut anggapan saya terzalimi dan kita lawan secara sah dan konstitusional," kata dia.
 
Menurut Yusril secara sederhana yang dia gugat adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai pejabat pemerintah bukan sosok Yasonna Laoly secara pribadi. Bisa jadi, kata dia, hari ini dia menggugat Kementerian Hukum dan HAM, sementara persengketaannya terus berjalan tiba-tiba dia diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.
 
"Bisa saja itu terjadi, seperti itulah saya melihatnya. Jadi tidak ada konflik kepentingan saya dengan pemerintah atau Jokowi. Kalau ada hal anggapan sebelumnya berseberangan kan itu persepsi masyarakat," ungkapnya.
 
Yusril memastikan yang dia lakukan saat ini hanya sebagai pengacara Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Kapasitasnya hanya memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sekaligus advokasi ketika Jokowi atau Ma'ruf Amin mendapatkan serangan. Prinsipnya, ia hanya memberikan pandangan secara objektif dan mendudukkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya sebagai advokat.
 
"Kalau serangan itu tidak berdasarkan satu fakta atau tidak objektif tentu kitamelakukan pembelaan. Menginformasi dan mengonfirmasi serta menyajikandata sebaliknya," pungkasnya.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi