Bandung: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan mitigasi risiko fiskal atas tren hijau tersebut.
"Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik)," ujar Jajang Rohana dikutip dari Antara.
Hal tersebut juga disampaikan Jajang saat memimpin kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1).
Baca Juga:
Aman Ga Sih Beli Mobil Bekas Banjir?
Saat itu, Jajang menyebutkan pergeseran minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik terjadi cukup signifikan.
Tanpa strategi diversifikasi pendapatan yang baru, tren ini dinilai akan mengguncang stabilitas penerimaan daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi tulang punggung pendapatan provinsi.
"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang," ujarnya.
Lebih lanjut, Jajang menilai realitas ini harus menjadi variabel utama dalam menyusun target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak terjadi target yang meleset (shortfall). Ia meminta P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih realistis melihat capaian tahun 2025 sebagai dasar proyeksi tahun depan.
Baca Juga:
Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
"Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai," ujar Jajang menambahkan.
Bandung: Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada
pajak kendaraan konvensional.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan mitigasi risiko fiskal atas tren hijau tersebut.
"Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik)," ujar Jajang Rohana dikutip dari Antara.
Hal tersebut juga disampaikan Jajang saat memimpin kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1).
Saat itu, Jajang menyebutkan pergeseran minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik terjadi cukup signifikan.
Tanpa strategi diversifikasi pendapatan yang baru, tren ini dinilai akan mengguncang stabilitas penerimaan daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi tulang punggung pendapatan provinsi.
"Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang," ujarnya.
Lebih lanjut, Jajang menilai realitas ini harus menjadi variabel utama dalam menyusun target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak terjadi target yang meleset (shortfall). Ia meminta P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih realistis melihat capaian tahun 2025 sebagai dasar proyeksi tahun depan.
"Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai," ujar Jajang menambahkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
