Jakarta: Pasar otomotif di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,2 persen. Mlihat kondisi yang kurang baik, maka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar pemerintah daerah bisa memberikan relaksasi opsen pajak agar industri otomotif bisa 'bernafas'.
Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Setia Diarta, melihat pasar otomotif nasional menghadapi tantangan yang cukup kuat dengan meningkatnya PPN 12 persen dan pemberlakuan opsen pajak di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, dia mengusulkan kepada pemerintah daerah mempertimbangkan pengutan opsen pajak kendaraan bermotor.
"Penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB di mana sudah ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Jadi ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif," ucap Setia dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta pada Selasa (14-1-2025).
Data yang disajikan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukan penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari-Desember 2024 tembus 865.723 ribu unit. Sedangkan data retail sales (distribusi dealer ke konsumen) sebanyak 889.680 unit.
Secara nilai, penjualan tahun ini tergolong turun cukup jauh dibandingkan periode sebelumnya. Angka wholesales diketahui mengalami penurunan di mana tahun 2023 bisa mengirimkan 1.005.802 unit.
Setia menjelaskan efek penurunan penjualan mobil begitu signifikan. Bahkan jika dinilai, maka bisa mencapai Rp4 Triliun.
"Sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp4,21 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun, dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun," kata Setia.
Jakarta: Pasar
otomotif di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,2 persen. Mlihat kondisi yang kurang baik, maka Kementerian Perindustrian (
Kemenperin) mengusulkan agar pemerintah daerah bisa memberikan relaksasi opsen pajak agar
industri otomotif bisa 'bernafas'.
Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Setia Diarta, melihat pasar otomotif nasional menghadapi tantangan yang cukup kuat dengan meningkatnya PPN 12 persen dan pemberlakuan opsen pajak di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, dia mengusulkan kepada pemerintah daerah mempertimbangkan pengutan opsen pajak kendaraan bermotor.
"Penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB di mana sudah ada 25 provinsi yang menerapkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Jadi ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif," ucap Setia dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah di Kantor Kementerian Perindustrian Jakarta pada Selasa (14-1-2025).
Data yang disajikan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (
GAIKINDO) menunjukan penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari-Desember 2024 tembus 865.723 ribu unit. Sedangkan data retail sales (distribusi dealer ke konsumen) sebanyak 889.680 unit.
Secara nilai, penjualan tahun ini tergolong turun cukup jauh dibandingkan periode sebelumnya. Angka wholesales diketahui mengalami penurunan di mana tahun 2023 bisa mengirimkan 1.005.802 unit.
Setia menjelaskan efek penurunan penjualan mobil begitu signifikan. Bahkan jika dinilai, maka bisa mencapai Rp4 Triliun.
"Sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp4,21 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun, dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun," kata Setia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
