Ilustrasi STNK. Medcom.id/Ekawan Raharja
Ilustrasi STNK. Medcom.id/Ekawan Raharja

Pajak Kendaraan

Blokir STNK yang Sudah Dijual, Anti Ribet Bisa Online

Otomotif pajak kendaraan
Ekawan Raharja • 28 September 2020 16:00
Jakarta: Banyak pemilik kendaraan yang masih enggan melakukan blokir Surat Tanda Kendaraan (STNK) usai menjualnya. Padahal urusan blokir STNK sekarang ini tidaklah rumit, dan bisa dilakukan dengan mudah era sekarang ini.
 
Calon pengaju blokir STNK sekarang tidak perlu repot-repot datang ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di masing-masing daerah. Cukup melakukan pemblokiran secara online (dalam jaringan/daring) dan bisa dilakukan dari mana saja.
 
Akun resmi Instagram humaspajakjakarta membeberkan cara mudah melakukan blokir kendaraan usai melakukan jual kendaraan melalui online. Caranya berkunjung melalui laman https://pajakonline.jakarta.go.id, kemudian masuk ke pajak online dan memilih menu PKB. Calon pengaju bisa memilih pelayanan, jenis pelayanan blokir kendaraan, pilih nomor polisi yang mau di blokir, unggah kelengkapan dokumen, dan klik tombol kirim.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nah lantas apa saja dokumen yang harus dipersiapkan untuk diunggah? Cukup mengunggah salinan KTP pemilik kendaraan, Surat Kuasa bermaterai cukup dan salinan KTP (Jika dikuasakan), salinan Surat/ Akta penyerahan/ Bukti Bayar, Salinan STNK/BPKB (jika ada), salinan Kartu Keluarga (KK), dan Surat pernyataan yang bisa di akses di bprd.jakarta.go.id.
 
Setelah itu, pengaju bisa menunggu verifikasi persetujuan oleh Kantor Samsat. Jika semua syarat dan kelengkapan dipenuhi, maka Samsat secara otomatis akan melakukan blokir.

Blokir STNK untuk Hindari Pajak Progresif

Blokir STNK ini berguna untuk menghindari pajak progresif terhadap kendaraan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi anda sendiri apakah sudah tahu apa itu pajak progresif?
 
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.
 
Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai tarif berbeda.
 
Sebagai contoh Anda menjual mobil ke orang lain, namun Anda tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut. Maka pajak progresif akan ditanggungkan kepada pemilik lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama.
 
Dengan demikian, jika Anda menjual kendaraan bermotor kepada orang lain, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga Anda tidak lagi membayar pajak progresif untuk kendaraan tersebut.

Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa kepemilikan kedua untuk pembayaran pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat, Kepemilikan kendaraan roda empat, dan Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.
 
Berikut ini tarif pajak progresif untuk wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2015:
Kendaraan pertama: 2%
Kendaraan kedua: 2,5%
Kendaraan ketiga: 3%
Kendaraan keempat: 3,5%
Kendaraan kelima: 4%
Kendaraan keenam: 4,5%
Kendaraan ketujuh: 5%
Kendaraan kedelapan: 5,5%
Kendaraan kesembilan: 6%
Kendaraan kesepuluh: 6,5%
Kendaraan kesebelas: 7%
Kendaraan keduabelas: 7,5%
Kendaraan ketigabelas: 8%
Kendaraan keempatbelas: 8,5%
Kendaraan Kelimabelas: 9%
Kendaraan Keenambelas: 9,5%
Kendaraan Ketujuhbelas: 10%
 
(ERA)
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif