Jakarta: Pengamat otomotif menilai target elektrifikasi angkutan umum nasional, terutama bus listrik, pada 2030–2045 adalah hal yang realistis untuk dicapai. Namun, upaya tersebut memerlukan strategi yang menyeluruh, terutama untuk menghadapi tantangan di luar wilayah Jabodetabek.
“Pemerintah akan menghadapi tantangan besar pada pemerataan dan kesiapan di luar Jabodetabek sehingga memerlukan strategi yang komprehensif,” ujar pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, saat dihubungi Antara.
Menurut Yannes, beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Medan sudah mulai menguji coba atau bahkan mengoperasikan bus listrik. Hal ini seiring dengan peningkatan infrastruktur serta dukungan kebijakan yang mulai berkembang secara lebih terpadu.
“Penyerapan kendaraan umum listrik dapat merata di daerah di luar Jabodetabek diproyeksikan akan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan, dengan target signifikan pada tahun 2030, seiring dengan upaya pemerintah dan perkembangan ekosistem pendukungnya,” kata dia.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menambahkan permintaan bus listrik sejauh ini masih terfokus di Jabodetabek. “Bus listrik yang masuk kebanyakan untuk angkutan umum di Jabodetabek,” imbuhnya.
Yannes menyoroti salah satu hambatan utama adalah harga bus listrik yang relatif mahal dibandingkan bus konvensional. Biaya investasi awal ini cukup membebani pemerintah daerah atau operator swasta.
Masalah lain mencakup daya tahan baterai, waktu pengisian daya yang lama, serta minimnya layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang. Ia juga menegaskan pentingnya integrasi sistem transportasi agar elektrifikasi tidak berdiri sendiri.
“Pemerintah juga perlu memikirkan penerimaan masyarakat dan integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada untuk mencapai target elektrifikasi angkutan umum yang ambisius. Tanpa dukungan dan adaptasi dari kedua elemen ini, upaya elektrifikasi akan berjalan pincang,” tegas Yannes.
Ia mencontohkan sistem tiket terpadu seperti Jaklingko, aplikasi navigasi komprehensif, dan perencanaan tata kota yang mendukung mobilitas berkelanjutan sebagai solusi potensial.
“Bus listrik tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas baru, melainkan harus menjadi bagian yang mulus dari suatu model jaringan transportasi urban yang lebih luas. Pemerintah dalam hal ini perlu memastikan bahwa rute bus listrik saling terhubung dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, atau bahkan angkot yg lebih kecil,” ujar Yannes.
Ia juga mendorong edukasi publik dan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi listrik. Kenyamanan dan fitur modern seperti Wi-Fi, jalur khusus, serta akses untuk penyandang disabilitas akan menjadi kunci.
Yannes menyarankan agar pemerintah tidak memaksa operator beralih secara mendadak, melainkan memberikan ruang transisi melalui kemitraan dan insentif.
“Kolaborasi dengan operator angkutan umum yang sudah ada juga sangat penting. Daripada memaksa mereka untuk beralih sepenuhnya, pemerintah bisa menawarkan program transisi yang fleksibel, misalnya melalui kemitraan atau insentif bagi operator yang ingin mengadopsi bus listrik secara bertahap,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan lebih dari 50 persen angkutan umum menggunakan kendaraan listrik pada 2030 dan beralih sepenuhnya pada 2045. Kebijakan ini juga akan menyasar kawasan pariwisata, dengan elektrifikasi ditargetkan mulai 2025 seiring pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menargetkan 50 persen armadanya sudah menggunakan bus listrik pada 2027, dan seluruh armada berbasis listrik pada 2030. Target ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022.
Keywords: elektrifikasi bus listrik Indonesia, target kendaraan listrik 2030, Transjakarta listrik, bus listrik di Jabodetabek, strategi transportasi berkelanjutan, tantangan bus listrik di daerah, opini Yannes Martinus Pasaribu, Gaikindo Jongkie Sugiarto, kendaraan listrik KSPN, kebijakan bus listrik nasional.
Jakarta: Pengamat otomotif menilai target
elektrifikasi angkutan umum nasional, terutama
bus listrik, pada 2030–2045 adalah hal yang realistis untuk dicapai. Namun, upaya tersebut memerlukan strategi yang menyeluruh, terutama untuk menghadapi tantangan di luar wilayah Jabodetabek.
“Pemerintah akan menghadapi tantangan besar pada pemerataan dan kesiapan di luar Jabodetabek sehingga memerlukan strategi yang komprehensif,” ujar pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, saat dihubungi Antara.
Menurut Yannes, beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Medan sudah mulai menguji coba atau bahkan mengoperasikan bus listrik. Hal ini seiring dengan peningkatan infrastruktur serta dukungan kebijakan yang mulai berkembang secara lebih terpadu.
“Penyerapan kendaraan umum listrik dapat merata di daerah di luar Jabodetabek diproyeksikan akan terjadi secara bertahap dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan, dengan target signifikan pada tahun 2030, seiring dengan upaya pemerintah dan perkembangan ekosistem pendukungnya,” kata dia.
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menambahkan permintaan bus listrik sejauh ini masih terfokus di Jabodetabek. “Bus listrik yang masuk kebanyakan untuk angkutan umum di Jabodetabek,” imbuhnya.
Yannes menyoroti salah satu hambatan utama adalah harga bus listrik yang relatif mahal dibandingkan bus konvensional. Biaya investasi awal ini cukup membebani pemerintah daerah atau operator swasta.
Masalah lain mencakup daya tahan baterai, waktu pengisian daya yang lama, serta minimnya layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang. Ia juga menegaskan pentingnya integrasi sistem transportasi agar elektrifikasi tidak berdiri sendiri.
“Pemerintah juga perlu memikirkan penerimaan masyarakat dan integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada untuk mencapai target elektrifikasi angkutan umum yang ambisius. Tanpa dukungan dan adaptasi dari kedua elemen ini, upaya elektrifikasi akan berjalan pincang,” tegas Yannes.
Ia mencontohkan sistem tiket terpadu seperti Jaklingko, aplikasi navigasi komprehensif, dan perencanaan tata kota yang mendukung mobilitas berkelanjutan sebagai solusi potensial.
“Bus listrik tidak bisa berdiri sendiri sebagai entitas baru, melainkan harus menjadi bagian yang mulus dari suatu model jaringan transportasi urban yang lebih luas. Pemerintah dalam hal ini perlu memastikan bahwa rute bus listrik saling terhubung dengan moda transportasi lain seperti KRL, MRT, atau bahkan angkot yg lebih kecil,” ujar Yannes.
Ia juga mendorong edukasi publik dan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi listrik. Kenyamanan dan fitur modern seperti Wi-Fi, jalur khusus, serta akses untuk penyandang disabilitas akan menjadi kunci.
Yannes menyarankan agar pemerintah tidak memaksa operator beralih secara mendadak, melainkan memberikan ruang transisi melalui kemitraan dan insentif.
“Kolaborasi dengan operator angkutan umum yang sudah ada juga sangat penting. Daripada memaksa mereka untuk beralih sepenuhnya, pemerintah bisa menawarkan program transisi yang fleksibel, misalnya melalui kemitraan atau insentif bagi operator yang ingin mengadopsi bus listrik secara bertahap,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan lebih dari 50 persen angkutan umum menggunakan kendaraan listrik pada 2030 dan beralih sepenuhnya pada 2045. Kebijakan ini juga akan menyasar kawasan pariwisata, dengan elektrifikasi ditargetkan mulai 2025 seiring pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Sementara itu, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menargetkan 50 persen armadanya sudah menggunakan bus listrik pada 2027, dan seluruh armada berbasis listrik pada 2030. Target ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2022.
Keywords: elektrifikasi bus listrik Indonesia, target kendaraan listrik 2030, Transjakarta listrik, bus listrik di Jabodetabek, strategi transportasi berkelanjutan, tantangan bus listrik di daerah, opini Yannes Martinus Pasaribu, Gaikindo Jongkie Sugiarto, kendaraan listrik KSPN, kebijakan bus listrik nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
