Aneka Usulan DPRD DKI Jakarta untuk Atasi Kemacetan

Jakarta: Kemacetan menjadi salah satu permasalahan utama yang ada di Jakarta. Sejumlah usulan pun dicetuskan untuk mengurai kemacetan lalu lintas, mulai dari membatasi kendaraan pribadi sampai sertifikasi Garasi. Melakukan Pembatasan Kendaraan Pribadi Kalangan legislatif di Jakarta mendukung kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai perintah yang tertuang di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagian kewenangan khusus perhubungan. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan peraturan tersebut harus diterapkan usai Jakarta menanggalkan status ibukota sebagai upaya jitu mengatasi kemacetan. “Pengurangan jumlah kendaraan harus menjadi target,” ujar Gilbert dikutip dari situs resmi DPRD DKI Jakarta. Apalagi aturan tersebut merupakan tren kebijakan pemerintah pada negara-negara maju di dunia. Tetapi, ia meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan pengelolaan transportasi publik yang baik.   “Semua kota maju jumlah kendaraannya dibatasi. Tetapi transportasi publik massal harus membaik juga agar masyarakat tidak terganggu aktivitasnya. Kalau keduanya dikerjakan, Jakarta pasti tidak macet,” tutur Gilbert. Kendaraan Listrik Juga Harus Dibatasi Penerapan pembatasan juga sebaiknya berlaku pada kendaraan berbasis listrik. Sebab faktanya, kendaraan listrik juga menyebabkan polusi lingkungan. “Semua juga bikin polisi lingkungan. Semua mesti dibatasi, tapi terbanyak kan kendaraan ber-BBM (bahan bakar minyak -red),” ungkap dia. Meskipun kepemilikan kendaraan pribadi merupakan hak setiap warga Jakarta, tetapi menghirup udara segar yang bebas polusi juga merupakan hak warga lain yang harus dipenuhi. “Tapi jalanan milik publik. Kalau macet, yang tidak punya mobil lebih banyak, mereka juga terganggu,” ucap Gilbert.   Sertifikasi Garasi Sampai Uji Emisi Ide lain dicetuskan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, di mana permasalahan kemacetan bisa diurai dengan langkah-langkah progresif. Seperti keharusan memiliki garasi yang memadai dan kendaraan lulus uji emisi yang dapat dibuktikan. “Dibutuhkan langkah lain seperti sertifikasi garasi mobil untuk setiap pembelian mobil baru, serta uji emisi. Semua ini harus dilakukan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 25 juta unit,” ujar August. Selain itu, perlu kebijakan penunjang lainnya. Di antaranya, perbaikan layanan dan kenyamanan angkutan umum massal. Harapannya masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi. “Namun diperlukan juga penyediaan transportasi umum yang lebih baik. Sehingga masyarakat dengan sukarela berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” tandas August.