"Legitimasi menjadi faktor utama kenapa kegiatan yang diklaim sebagai Munaslub oleh Forum Pengurus Provinsi terlihat sebagai kegiatan yang mengada-ada. Mayoritas perwakilan yang datang mengaku sebagai perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov), tapi tidak memiliki surat mandat yang sah," kata Pramono yang juga Sekretaris Kabinet (Sekab) di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Senin (19/10/2020).
Tak hanya itu, beberapa Pengprov dari Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat yang masa kerjanya sudah berakhir malah masuk dalam forum tersebut. Tiga Pengprov lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Banten juga sudah diminta untuk menyelesaikan masalah masa berlaku kepengurusan oleh PB ISSI sebelum bisa kembali aktif berorganisasi.
Pramono mengatakan, sekelompok orang yang mengatasnamakan mantan atlet balap sepeda juga membuat suasana keruh dengan menjadi penggerak Munaslub. Mereka terdiri dari mantan atlet dan pelatih yang pernah bermasalah dengan kredibilitas.
"Kegiatan ini juga semakin terasa aneh ketika di berbagai slide materi kegiatan selalu menampilkan foto satu orang secara berulang-ulang, sehingga patut dicurigai orang tersebut berupaya untuk mengambil alih kepemimpinan yang sah selama ini," ungkapnya.
Sebelumnya, forum tersebut mengatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap kepengurusa PB ISSI di bawah pimpinan Raja Sapta Oktohari. Meskipun nyatanya mosi tidak percaya tersebut tidak pernah sampai ke PB ISSI secara resmi.
Forum tersebut juga menyebut telah terjadi kekosongan kepemimpinan di PB ISSI dalam 11 bulan terakhir. Namun dalam kurun waktu itu, malah masih banyak kegiatan resmi yang dilakukan pengurus PB ISSI.
Sebut saja mulai dari pelatnas balap sepeda yang sampai sekarang masih jalan menggunakan anggaran negara. Belum lama juga ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait bantuan anggaran pelatnas Olimpiade 2020 Tokyo yang ditandatangani langsung Raja Sapta Oktoari pada 20 Februari lalu.
Chandra Bhakti selaku Deputi IV Bidan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora mengaku tidak melihat kekosongan kepemimpinan di PB ISSI. Menurutnya, selama ini, pengurus ISSI masih melakoni pengelolaan terhadap pelatnas.
"PB ISSI baik-baik saja. Kami sudah lakukan MoU dengan Ketua Umum PB ISSI belum lama ini dan memanggil pengurusnya terkait laporan pelatnas. Kepengurusan PB ISSI resmi dan diakui Kemenpora saat ini adalah yang ketuanya Raja Sapta Oktohari," tegas Chandra.
Lebih aneh lagi, Munaslub yang digelar Forum Pengprov buatan Ahmad Junaedi itu menetapkan Tatang Sulaiman sebagai Ketua Umum baru PB ISSI periode 2020-2024. Sementara sampai saat ini, Raja Sapta Oktohari masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI.
Raja Sapta Oktohari resmi menjadi Ketua Umum PB ISSI periode 2015-2019. Tapi kemudian, ia kembali terpilih melalui aklamasi pada Munas PB ISSI XVIII di Manson Pine Bumi Parahyangan Bandung, Jawa Barat pada 26-28 Juli 2019.
Selama menjabat, Okto berhasil mengembalikan kejayaan balap sepeda Indonesia lewat torehan dua medali emas di Asian Games 2018 setelah puasa selama 56 tahun. Selain itu, Indonesia jadi memiliki velodrome terbaik di Asia.
Saat ini, Okto juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden ACC (Asia Cycling Confederation) dan menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya sebagai Komisi Cycling for All di UCI (Federasi Balap Sepeda Dunia).
Steering Committee Munas PB ISSI, Jadi Rajaguguk dan Andrianto sebagai ketua pelaksana Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda pemilihan Ketua Umum baru akan digelar pertengahan januari 2021. Kondisi pandemi covid-19 serta beberapa pengprov yang masa jabatannya sudah habis pada 2020 membuat Munas baru digelar tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
