Bakhrul Amal Bakhrul Amal Penggiat pendidikan politik dan demokrasi 

Tahun Vivere Pericoloso

Bakhrul Amal 12 September 2018 15:30 WIB
pancasilainternetkomunisme
Tahun <i>Vivere Pericoloso</i>
ILUSTRASI: Sejumlah anggota TNI, polisi, dan anggota berbagai ormas mengarak patung Garuda Pancasila di Jawa Tengah/ANTARA FOTO/Maulana Surya.
BEGITULAH yang dikatakan Presiden Soekarno, satu tahun menjelang tragedi G30S/PKI. Tahun penuh bahaya, katanya.

Dalam pidato yang dibacakan pada 17 Agustus 1964 itu, Soekarno sedikit banyak mengungkapkan bahwa keadaan sedang genting. Revolusi Indonesia mulai berjalan tidak teratur. Ada kalangan-kalangan yang bersembunyi di balik narasi kebangsaan, namun pada titik yang lain menyerang kebersamaan rakyat Indonesia. 


Orang biasa mengenal gerakan kalangan tersebut dengan istilah gerakan subversif. 

Meski sudah berlalu dan mungkin telah banyak dilupakan kalangan milenial. Namun, jangan lupa, menurut pemikir besar asal Jerman, Karl Marx, sejarah mesti berulang. 

Yang menarik, pengulangan sejarah ini sudah barang tentu tidak melulu persis. Cerita yang terbentuk hampir serupa, namun dengan kondisi dan keadaan berbeda. Bahkan, pengulangan itu akan menghasilkan lelucon, yang sejatinya bisa dirayakan dan ditertawakan bersama.

Satu cara untuk memahami dan menjaga supaya ?Tahun Vivere Pericoloso atau Tavip semacam itu tidak terulang, hanyalah dengan berusaha memahami seterang-terangnya dasar kesepakatan bangsa Indonesia. Harapannya, pemahaman itu dapat memberikan gambaran mengenai batas, jarak, dan titik yang melingkupi diri ketika kebebasan sudah dirasa telanjur kebablasan.

Momentum Pancasila 

Pancasila lahir dari pertanyaan penting Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Kutipan kuncinya, “Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan?”

Sudah tentu tidak! Itulah jawaban Bung Karno dari pertanyaan di atas. Bagi dia, Indonesia didirikan “bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, –tetapi (Bangsa Indonesia didirikan) semua buat semua”. 

Bung Karno, lantas menyamakan gerak langkah yang berbeda-beda itu seperti seekor luwing atau kaki seribu. Ada kaki Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan kaki Asmat, yang semuanya melangkah di atas satu tubuh yang sama. Tubuh yang sama itu bernama Indonesia.

Sepintas, gagasan Soekarno ini sedikit sama dengan gagasan ahli politik Prancis Charles de Tocqueville, yang pernah mengatakan bahwa di antara hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat manusia, ada satu hukum yang tampak lebih tepat dan jelas dari hukum-hukum yang lain. 

Hukum yang dimaksud tersebut, dikutip dari Huntington, bisa dipergunakan sebagai sarana untuk membuat kehidupan manusia tetap dan terus beradab. 

Gagasan De Tocquevilla itu benar-benar ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun, akhir-akhir ini kalah berkembang dibandingkan dengan ide kesetaraan partisipasi politik. 

Hukum tersebut adalah hukum “seni bergaul bersama" (the art of associating together). Sehingga, dengan narasi yang serupa, Pancasila bisa dikatakan sebagai seni yang dibentuk di atas  semangat kebersamaan yang senada.

Tavip di era Soekarno

Tavip pertama, atau tahun di mana pada akhirnya Bung Karno diambil alih kursi kepemimpinannya, terjadi satu tahun sebelum geger pembunuhan di Lubang Buaya muncul. 

Di tahun-tahun itu, seni bergaul bersama bangsa Indonesia bisa dikatakan memang sedang merosot. Beberapa kalangan, dengan ideologi transnasionalnya, mencoba memaksa dan merangsek masuk ke jantung Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kaki-kaki, yang diibaratkan laksana bagian tubuh luwing, bergerak tak beraturan, bahkan meninggalkan tubuhnya. Indonesia pun goyah. Konflik horizontal meluas dan tidak dapat dihindari.

Kunci dari meledaknya pertarungan itu adalah karena ada egoisme individu, kepentingan, atau pun kelompok yang merasa berhak dan benar sendiri.

Agar tindakan memecah rantai kebersatuan itu tidak berkelanjutan, maka kemudian pada 1966 diterbitkan Ketetapan MPRS Nomor XXV tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketetapan tersebut kita ketahui muncul akibat peristiwa pembunuhan jenderal yang dianggap sebagai upaya kudeta pemerintah yang bersumber dari ide komunis dan sangat bertentangan dengan Pancasila yang berketuhanan.

Tavip era digital-milenial

Saat ini kejahatan cenderung makin canggih. Ia bisa bersembunyi dalam wajah-wajah kebaikan. Wajah itu, bahkan muncul karena asumsi dan persepsi yang dibangun tanpa penglihatan secara langsung, utuh, atau sekadar melalui media sosial. 

Zizek menggambarkan kejahatan terselubung itu dengan sebutan contradictory consciousness-management atau manajemen kesadaran yang kontradiktif.

Inilah titik waspada yang perlu kita hadapi ke depan. Satu fase menjelang dimulainya pesta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2019. Karena pada momen itulah akan bermunculan pihak-pihak yang merasa benar sendiri dan memaksakan kehendakannya dengan cara apapun bahkan bersembunyi dalam selimut konstitusi.

Periode ini pun, tak ubahnya seperti yang terjadi pada masa deklarasi Tavip dikumandangkan. Sedikit saja keliru, maka sesuai arti vivere pericoloso, dapat menyerempet bahaya.

Lebih bahaya lagi, jika pasukan-pasukan yang merongrong ideologi itu dibantu dengan kekuatan opini melalui fake account dan buzzer, yang mengubah nalar masyarakat kebanyakan.

Sebagai landasan meningkatkan kewaspadaan untuk melawan narasi-narasi yang memecah belah itu, sesuai sila pertama, sebelum kita mengkonsumsi berita dari media sosial, dalam upaya menghadapi tahun vivere pericoloso kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pemegang kebenaran. 

Kedua, selesaikanlah persoalan yang masih mengambang itu dengan mengingat bahwa kita adalah sama-sama manusia yang beradab. Hindari caci maki.

Ketiga, utamakan tujuan persatuan bangsa. Jika terdapat konten yang terkesan mengadu domba, jauhi dan kembali pada semangat persatuan. 

Keempat adalah membiasakan diri menyelesaikan segalanya secara musyawarah, atau dalam bahasa Islam disebut dengan tabayyun

Kelima hendaklah berlaku adil, jangan pernah menghakimi tanpa memberikan kesempatan pada yang hendak dihakimi tersebut untuk menjawab tuduhannya.[]
 

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id





(SBH)