Syah Sabur Syah Sabur Peneliti di Media Research Center (MRC)

Di Tengah Bencana, Hoaks Tetap Ada

Syah Sabur 03 Oktober 2018 18:52 WIB
Gempa Donggala
Di Tengah Bencana, Hoaks Tetap Ada
ILUSTRASI: Kabar palsu/Medcom.id/M. Rizal
DUKA akibat gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah rupanya tak menghentikan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Malah, bagi sebagian orang, suasana duka ini seolah dianggap momentum yang pas untuk menyebar beragam hal yang “bengkok dan miring”, yang berkaitan dengan bencana tersebut. 

Mereka berupaya sekuat tenaga untuk mencari kesalahan pemerintah dalam menangani bencana. Kalaupun tidak ada kesalahan besar, mereka akan memanfaatkan kesalahan sekecil apapun untuk memulai aksinya. 


Lalu bagaimana jika tidak ada kesalahan? Tentu saja mereka tidak akan kehabisan akal untuk memproduksi informasi palsu, fitnah, maupun ujaran kebencian. 

Lihat saja pernyataan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Shobri Lubis yang mengaitkan gempa bumi di Palu dan Donggala dengan penetapan tersangka terhadap penceramah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. 

"Gus Nur dinyatakan tersangka, di Palu langsung gempa bumi," kata Shobri dalam acara Doa untuk Keselamatan Bangsa di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (29/9) seperti dikutip berbagai media.

Tidak jelas, apa yang membuatnya yakin bahwa penetapan tersangka Sugi berakibat gempa dan tsunami.

Di media sosial juga muncul hoaks yang menyatakan akan adanya bencana susulan yang lebih besar di Palu.

“Tolong hubungi Mama Mea dll yang di Palu. Palu siaga 1. Barusan temanku di BMKG habis periksa alat pendeteksi gempa yang dorang taro di laut, kalau gempa susulan akan ada lebih besar dari kemarin, berkekuatan 8,1 ke atas dan berpotensi tsunami yang lebih besar dari kemarin”.

Selain itu, ada pula hoaks lain yang berkaitan dengan gempa. Pesan berantai di WhatsApp tersebut menginformasikan akan terjadi gempa megathrust pulau Jawa, khususnya Jakarta yang besarnya bisa mencapai 8,9 pada Skala Ritcher (SR). Pesan berantai itu juga mengimbau masyarakat untuk waspada dan menyiapkan surat-surat penting. Padahal, hingga saat ini belum ada satu pun ahli dan teknologi yang mampu memprediksi gempa itu.

Lalu muncul berita pelintiran bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengizinkan warga korban gempa untuk mengambil barang yang diperlukan di minimarket dan pemerintah akan membayarnya. Padahal, maksudnya, Mendagri meminta aparat di jajarannya untuk mengambil barang di minimarket bagi korban gempa. Selanjutnya, pemerintah yang akan membayarnya kepada pemilik minimarket. 

Ada juga pernyataan petinggi partai politik dari kelompok oposisi yang cukup menggelitik. Juru  bicara calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono mengatakan, dalam memberikan bantuan, dia tak ingin bantuan yang diberikan Joko Widodo di luar tugasnya sebagai presiden, atau memanfaatkan fasilitas negara yang dimiliki sebagai presiden. Karena itu, Ferry meminta agar fasilitas negara tidak dimanfaatkan Jokowi saat menyampaikan bantuan untuk korban gempa. 

Ferry seolah lupa bahwa, sesuai aturan, saat membagikan bantuan, Presiden Jokowi memang berhak memakai fasilitas negara. Jokowi dilarang memanfaatkan fasilitas negara saat berkampanye, yang berlangung di hari libur atau saat mengambil cuti. 

Tentu ada pula komentar berupa sindiran halus. “FPI sudah turun di Palu, Donggala dll. Semoga BANSER sudah di sana juga ya…”. Begitu status yang tertulis di salah satu akun Facebook.

Para penyebar hoaks dan kabar miring sepertinya tidak mengenal “hari libur”. Dalam suasana duka akibat bencana pun, berita-berita semacam itu tetap hadir. Celakanya, satu ujaran miring akan mendapat dukungan dari orang-orang yang sepaham atau sealiran. Bahkan, tidak jarang kemudian sejumlah kabar tersebut menjadi viral akibat disebarkan oleh banyak orang.

Lalu mengapa hoaks begitu mudah menyebar? Pernyataan salah satu penulis terkenal asal Amerika Serikat (AS), Mark Twain sekitar satu abad lalu ini sepertinya masih relevan dengan kondisi saat ini. 

“Kebohongan dapat menyebar hingga separuh dunia sementara kebenaran hanya tersimpan di ujung sepatu".

Koran New York Times pernah menyebut berita-berita bohong yang kerap dibumbui judul bombastis dan menarik perhatian sebagai “virus digital”. 

Yang menjadi masalah adalah virus digital ini cenderung lebih mudah menjadi viral dan dipercaya banyak orang. Penyebabnya adalah karena terbatasnya perhatian manusia dan banyaknya informasi yang muncul di media sosial atau internet.

Yang juga mengejutkan, beberapa waktu lalu sebuah penelitian di AS menyatakan, warga  dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan menyebar hoaks terbanyak. Memang belum ada penelitian serupa di Indonesia. Namun, dari postingan netizen yang bisa dibaca di grup WhatsApp maupun Facebook, terlihat bahwa banyak orang yang berpendidikan tinggi yang mudah percaya hoaks. 

Tapi, memang harus dibedakan dengan tegas antara “berpendidikan tinggi” dengan “banyak membaca”. Sebab, khususnya di Indonesia, orang yang berpendidikan tinggi tidak otomatis banyak membaca.

Dari riset kecil-kecilan yang penulis lakukan, sebenarnya banyak orang yang tidak suka hoaks, berita miring atau ujaran kebencian. Tapi mereka pasif dengan berbagai alasan. Misalnya, karena tidak mengetahui suatu topik secara mendalam, tidak suka berkonflik dengan teman segrup atau merasa hoaks yang menyebar tidak berkaitan secara langsung dengan kehidupannya. 

Kalau demikian, untuk apa mereka peduli?

Hoaks dan berita miring juga mudah menyebar berkat adanya media sosial di telepon genggam banyak orang. Dengan begitu, hoaks dan berita miring langsung sampai kepada individu, kapan, dan di mana pun. 

Karena media penyampaiannya yang berlangsung antarindividu, hoaks jadi begitu personal, yang mudah menarik kepercayaan penerimanya. Hal itu berbeda dengan radio, televisi, majalah, atau koran misalnya yang tidak selalu “menempel” pada seseorang. Sedangkan telepon genggam, seperti kata sebuah iklan, “selalu setia setiap saat”. 

Hoaks dan kabar miring juga mudah dipercaya karena penerima mengenal baik si pengirim pesan. Apalagi grup WhatsApp yang biasanya beranggotakan orang-orang yang cenderung homogen, baik dalam latar belakang pendidikan maupun minat. Lihat saja umumnya grup WhatsApp yang terdiri dari teman satu sekolah, teman satu jurusan di kampus atau teman sekantor, seprofesi maupun seideologi, khususnya menjelang tahun politik. 

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian? Lewat UU ITE pemerintah sebenarnya sudah menerapkan sanksi bagi para penyebar hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. 

Pasal 45A (1) misalnya menyebutkan, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

Selanjutnya ayat 2 menyatakan, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain itu, Polri pun sudah memberikan stempel hoaks pada berbagai informasi yang terbukti palsu. Ada pula langkah Kementrian Komunikasi dan Informasi yang memblokir situs penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Namun, dalam Media Komunikasi Politik (2018), Gun Gun Heryanto mengatakan, berbagai langkah tersebut ternyata tidak efektif. Sebab, selalu muncul penyebar hoaks baru, situs baru, dan sekaligus ujaran kebencian yang baru.

Karena itu, Gun Gun mengusulkan adanya counter isu atau narasi agar penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian tidak terjadi secara massif. 

Masyarakat harus mudah mendapatkan sumber informasi yang valid agar makin sedikit masyarakat yang percaya hoaks. Dalam kaitan ini, media mainstream memiliki tanggung jawab besar. 

Media arus utama harus terus merawat kredibilitasnya agar tidak ditinggalkan masyarakat. Sebab, ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada media mainstream, saat itulah hoaks makin merajalela. 

Masalahnya, tidak banyak pengguna media sosial yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca sumber informasi yang terpercaya. Ketika menerima hoaks dan ujaran kebencian, sebagian orang langsung mempercayainya dan menyebarkannya kepada orang lain. 

Sebagian lagi bisa jadi ragu-ragu sehingga tidak menyebarkannya. Tapi, orang-orang ini tidak berupaya untuk mencari informasi yang benar. Akibatnya, tidak ada tradisi yang serius untuk selalu mencari kebenaran dan mengabaikan hoaks dengan penuh keyakinan. 

Sebagian sisanya mungkin tidak mudah percaya hoaks dan ujaran kebencian sekaligus termotivasi mencari kebenaran. Tapi karena jumlahnya hanya sedikit, para penyebar hoaks dan ujaran kebencian pun hampir selalu bersorak kegirangan. 

Mereka gembira karena berhasil memviralkan niat jahat mereka, termasuk di tengah bencana seperti gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id





(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id