Amin Mudzakkir Amin Mudzakkir Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kontroversi Cadar dan Dilema Liberalisme

Amin Mudzakkir 13 Maret 2018 12:06 WIB
Kontroversi Cadar dan Dilema Liberalisme
(Ilustrasi) Seorang hakim menangguhkan hukum larangan bercadar bagi warga di Quebec, Kanada. (Foto: AFP).
BEBERAPA hari terakhir ruang media sosial kita ramai oleh perdebatan mengenai cadar. Pemicunya adalah larangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rektornya, Yudian Wahyudi, mengatakan bahwa peraturan tersebut adalah dikeluarkan guna mencegah perkembangan paham radikalisme agama. Dalam pemahamannya, masalah ini merupakan urusan administrasi pendidikan yang menjadi wewenang kampus bersangkutan. Sebagai kampus negeri, Yudian menegaskan, UIN Sunan Kalijaga ingin menerapkan substansi ajaran Islam yang moderat dalam bingkai republik. Dia mencoba menempatkan permasalahan cadar dalam kerangka agama dan kenegaraan. Baginya, kedua hal tersebut seharusnya bisa didialogkan. Kampus, khususnya lagi kampus negeri berbasis agama, adalah tempat yang sesungguhnya paling diharapkan mampu untuk melakukan itu. 

Tentu saja penolakan datang bergelombang. Yang menarik, mereka yang menolak kebijakan di UIN Sunan Kalijaga tersebut tidak hanya berasal dari kalangan islamis, tetapi juga sebagian kaum liberalis. Kalangan islamis, seperti biasa, menyebut pelarangan itu sebagai bentuk islamofobia. Sementara itu, sebagian kalangan liberalis memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Bagi mereka, seseorang berhak mengenakkan pakaian apapun sejauh tidak mengganggu orang lain. 

Pertemuan gagasan antara kaum islamis dan sebagian kalangan liberal dalam kontroversi mengenai cadar menarik diamati. Meski sering digambarkan berseberangan, islamisme dan liberalisme ternyata bisa bertemu dalam beberapa kesempatan. Perkaranya mirip dengan relasi antara feminisme dan kapitalisme seperti ditulis oleh Nancy Fraser (2013) dalam artikelnya “How feminism become capitalism’s hanmaiden—and how to reclaim it?”. Pada awalnya kedua paham tersebut terlihat bertolak belakang, tetapi dalam praktik sosialnya justru saling menguatkan. Kritik feminis terhadap patriarkhisme yang melekat pada rezim negara kesejahteraan malah diambil alih oleh kapitalisme dalam menjustifikasi agenda ekonomi politiknya. Apakah hal yang sama terjadi dalam kontroversi mengenai cadar? 

Pada dasarnya liberalisme tidak mau mengurusi pakaian. Berangkat dari prinsip otonomi diri, termasuk tubuh, liberalisme menganggap pakaian adalah urusan privat di mana negara tidak bisa ikut campur. Khususnya lagi setelah kemunculan feminsime, kebebasan untuk memakai jenis pakaian apapun—bahkan tidak berpakaian seperti diperagakan oleh kaum Hippies di era 1960-an—adalah salah satu isu terpenting dalam perjuangan emansipasi perempuan. 

Meski demikian, dalam lintasan sejarah kita bisa melihat prinsip liberalisme tersebut tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Bahkan di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, kebebasan dalam berpakaian baru aktual sejak berakhirnya perang Dunia II, khususnya di era 1960-an. Ketika itu liberalisme kultural mengemuka. Para pendukungnya ingin mendobrak tatanan kultural yang dianggap membelenggu kaum perempuan. Arus ini semakin kuat setelah filsafat eksistensialisme ikut serta memberikan asupan intelektual, seperti tercermin dalam pemikiran Simon de Beauvoir.

Masalah muncul ketika para imigran dari negara-negara Muslim berdatangan ke Eropa Barat dan Amerika Serikat. Sebagian mereka berjilbab. Meski demikian, hingga akhir 1980-an, pertanyaan mengenai jilbab belum juga muncul. Saat itu agama belum menjadi pusat perhatian seperti sekarang. Mengikuti teori modernisasi, agama diyakini hanya akan bersembunyi di ruang privat. Namun yang terjadi sebaliknya. Keberadaan agama, dalam hal ini khususnya Islam, di ruang publik semakin kelihatan.

Sejak itulah liberalisme memikirkan secara sungguh aturan berpakaian. Berbagai kebijakan dibuat, terutama di sekolah-sekolah. Kasus yang paling menyita perhatian terjadi di Perancis. Di negara ini, sejak 2004 kerudung dan berbagai simbol keagamaan lainnya dinyatakan terlarang untuk digunakan di sekolah negeri. Sementara itu, cadar dan berbagai aksesoris penutup muka lainnya dilarang penggunaannya di semua tempat publik sejak 2010. Pemerintah berpandangan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka menjaga prinsip-prinsip kewarganegaran liberal. 

Akan tetapi, masih di Perancis, sebagai respon terhadap kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah negeri, muncul "affaire du string” yang  mempertanyakan pemakaian g-string (celana dalam perempuan) yang atraktif di sekolah. Kalau jilbab dilarang, mengapa g-string tidak? Padahal bukankah ia sama mengganggunya dalam proses belajar mengajar? Sebagian kalangan liberal di Perancis setuju dengan pertanyaan tersebut. Pemakaian celana dalam yang mencolok menimbulkan suasana erotis yang cukup mengganggu suasana belajar. Masalahnya bukan otak mesum atau pikiran Freudian lainnya, tetapi soal kepantasan. Pemakaian celana dalam yang terlalu atraktif  di sekolah dianggap tindakan yang kurang pantas. 

... Bagaimanapun, soal pantas atau tidak pantas adalah perkara kontekstual yang sangat terkait dengan kebudayaan tertentu. 

Persis pada titik ini liberalisme menghadapi dilema. Bagaimanapun, soal pantas atau tidak pantas adalah perkara kontekstual yang sangat terkait dengan kebudayaan tertentu. Mungkin bagi penduduk di gurun pasir Saudi Arabia, menggunakan cadar tidak hanya pantas tetapi juga perlu dalam menjaga diri dari lingkungan yang ganas. Namun bagi penduduk di Indonesia yang tropis, hal itu dianggap berlebihan. Kontekstualisme yang melekat pada kebudayaan dan lingkungan tertentu membuat klaim-klaim liberal menjumpai batas-batasnya. 

Dilema epsitemologis yang dihadapi oleh liberalisme adalah celah masuk bagi islamisme dalam menjustifikasi agendanya. Meski tidak secara otomatis terkait dengan islamisme yang berkonotasi dengan radikalisme agama dan bahkan terorisme, cadar bagaimanapun melambangkan suatu tendensi ideologis dan politis tertentu, apalagi jika ia diekspresikan di ruang publik. Barangkali kalangan islamis pun tidak atau belum menyadari adanya celah masuk ini, tetapi implikasinya sudah terasa. Penentangan terhadap pelarangan penggunaan cadar bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga lebih sering menggunakan argumen kebebasan daripada keagaman. Ironisnya argumen ini dipakai oleh sekelompok islamis ketika menggeruduk UIN Sunan Kalijaga tempo hari. Tanpa merasa perlu berdialog lagi, mereka meminta agar keputusan tersebut dibatalkan. Dan akhirnya, tanggal 10 Maret 2018 kemarin, keputusan itu memang dibatalkan. Kebebasan yang membunuh anak kandungnya sendiri?[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID


 

(SBH)