Wildanshah Wildanshah Komisaris Perkumpulan Warga Muda

Menuju Representasi Politik Anak Muda

Wildanshah 16 April 2018 13:14 WIB
partai politikPemilih Pemula
Menuju Representasi Politik Anak Muda
ILUSTRASI: Aplikasi Pemilu Orang Baik berbasis data base API Pemilu untuk pemilih pemula/ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.
PADA tahun politik 2019 dan menuju momentum bonus demografi, anak muda -dalam hal ini generasi milenial- merupakan stakeholder terkuat untuk sekarang dan masa mendatang. 

Energi politik anak muda diprediksi berbagai lembaga survey akan semakin menguat dan menguasai  proses berjalannya politik di Indonesia. Suara mereka diperhitungkan, terlihat dari para elite politik negeri ini yang berlomba-lomba mencitrakan diri menjadi bagian dari kebudayaan dan tren anak muda.  


Seperti Presiden Jokowi dengan motor chopper-nya, Ketua Umum PKB Cak Imin melalui slogan “Wapres zaman now”,  Kepala KSP Moeldoko yang lebih fashionable, Ketua Umum PPP Romahurmuziy bermain bass, AHY yang bersafari politik sebagai pemimpin muda, Susi Pudjiastuti yang semakin nyentrik, Gubernur DKI Anies Baswedan yang jadi lebih asik dan rambut gaul ala Pasha Ungu yang bikin heboh jagat dunia maya.

Memang, suka tidak suka, kini partai politik yang terkesan tua perlu diremajakan citranya agar mampu mendulang suara anak muda.  Partai politik perlu mantra dan strategi khusus mendorong partisipasi politik anak muda hingga masuk kotak suara dan hal ini hanya bisa terjadi jika partai politik semakin terbuka dengan kehadiran aktif anak muda di struktur kelembagaan mereka.

Setelah partisipasi politik 

Partisipasi politik adalah jantung dari proses demokrasi. Sebagaimana organ vital pada tubuh manusia, partisipasi politiklah yang menggerakan seluruh organ-organ demokrasi agar berjalan dengan sebaik-baiknya.

Secara sederhana, prinsip partisipasi politik mengharapkan peran serta segenap elemen warga negara untuk bertanggung jawab atas kepentingan mereka sendiri menjaga ekosistem demokrasi secara berkelanjutan.

Sayangnya, penggalangan  partisipasi politik terutama kelompok anak muda di Indonesia selalu hadir dadakan ketika mendekati pemilu maupun pilkada. Potensi anak muda hanya dilihat sebagai suara setiap satu kepala oleh sebagian elite politik kita. 

Alih-alih meyalurkan energi anak muda sebagai penggerak perubahan, beberapa partai politik malah mengerdilkan mereka sebagai slogan  dari berbagai kegiatan pemenangan. Keberadaan politisi muda dalam struktur partai seperti Tsamara Amany yang menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas,  Dito Ariotedjo yang dipercaya sebagai Ketua Bidang Inovasi Sosial dan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Faldo Maldini yang diamanahkan menjabat wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN dan Muhammad Pradana Indraputra yang ditunjuk menjadi Wasekjen Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, sebenarnya bisa menjadi katalis positif perluasan, percepatan, percontohan bagaimana partai politik lainnya mengelola partisipasi politik warga negara khususnya anak muda dalam institusi politik struktural.

Kehadiran anak muda seperti mereka dalam institusi politik  formal setidaknya  membuka peluang harapan memperkuat posisi generasi muda -dalam hal ini sebagai warga negara muda (youthizen)-. Dengan demikian, youthizen semakin mudah memperjuangkan hak keterlibatan dalam proses menentukan kebijakan bersama. 

Tumbuhnya kemauan politik (political will) pada generasi milenial bukan hadir secara tiba-tiba. Generasi milenial adalah sebuah generasi yang terdidik dengan beragam informasi dan diskursus politik progresif yang tersedia di media sosial. Mereka mempelajari sejarah masa lalu, namun berorientasi pada kemajuan masa depan. 

Pelan tapi pasti, akan terjadi penggumpalan gagasan anak muda  yang lambat laun membentuk jati diri komunitas politik mereka sendiri (youthizen)  yang akan semakin lantang menyuarakan aspirasi, berani mengawasi  negara,  waspada keserakahan korporasi, merawat nalar publik, merayakan keberagaman identitas dan melakukan partisipasi politik secara struktural maupun kultural. 

Menuju representasi politik 

Anak muda sudah dipastikan akan menjadi juru kunci kemenangan pada pilkada dan pemilu di tahun politik. Ini alasan yang paling kuat bagi ormas, parpol dan pemerintah marak menasehati anak muda ambil bagian sebagai pemilih pagelaran pesta demokrasi. 

Sayangnya, nasehat para elite politik masih sebatas menyarankan anak muda untuk menggunakan hak pilihnya saja. Semestinya para agen politik merespon antusiasme politik anak  tidak hanya sebatas ajakan berpartisipasi tapi lebih pada menghadirkan representasi politik anak muda dalam tatanan politik formal seperti lembaga legislatif.

Political will yang kini tumbuh subur di generasi muda sebaiknya diimbangi dan dilandasi kemauan bersama (general will) dari segala lini demokrasi untuk mengonversi partisipasi politik anak muda menuju representasi politik

Belum maksimalnya kekuatan representasi politik anak muda di parlemen berdampak langsung pada produk kebijakan politik, budaya, sosial dan ekonomi yang menegasikan pertimbangan hak juga kebutuhan anak muda. 

Kelemahan represtasi anak muda terlihat dari data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang menemukan, dari total 560 caleg DPR yang menduduki kursi parlemen periode 2014-2019, hanya 2,7% yang berusia 20-30 tahun, dan sisa kursi lainnya masih didominasi oleh anggota parlemen diusia 40 tahun ke atas. 

Walaupun banyaknya anggota parlemen yang berusia tua memperjuangkan aspirasi anak muda namun tidak bisa seutuhnya mewakili harapan anak muda karena memang di antara keduanya memiliki perbedaan kepetingan dan kebutuhan. Padahal pandangan anak muda yang kini menjadi pemangku kepentingan terbesar dalam proses agregasi kepentingan dan formulasi kebijakan sangat diperlukan sekaligus relevan. Mengingat bangsa Indonesia telah menghadapi distrupsi teknologi, dongkrakan ekonomi kreatif dan akan memasuki momentum bonus demografi.


Maka dari itu, menciptakan ruang representasi politik anak muda mutlak perlu diperjuangkan bersama. Representasi politik anak muda akan menghasilkan kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan generasi muda.

Hal ini bisa dilakukan secara cepat dan sistematis dengan mengadaptasi gagasan kouta 30 persen perempuan kepada komunitas politik anak muda.

Ada tiga alasan pokok pentingnya memperkuat representasi politik anak muda di parlemen dengan kuota 30 persen. 

Pertama, kuota 30 persen  untuk anak muda akan memperbanyak kuantitas anak muda di parlemen untuk  memastikan aspirasi dan kepentingan anak muda diperjuangkan secara utuh disetiap level kebijakan. 

Kedua, kuota 30 persen  anak muda akan menwajibkan pemerintah dan partai politik proaktif membangun partisipasi dan representasi politik anak muda di Indonesia.

Ketiga, kouta 30 persen bisa menjadi affirmative action mendorong kuantitas dan kualitas anak muda di seluruh institusi pembuat kebijakan secara cepat sebagai. 

Menelah dinamika politik dan kebutuhan mendesak generasi muda, gagasan kuota 30 persen anak muda di parlemen diharapkan menjadi common platform perjuangan komunitas-komunitas politik anak muda untuk  ambil bagian dalam proses demokratisasi di Indonesia.[]

*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID





(SBH)