Wawancara Khusus Kuasa Hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa

Tercium Ketidakprofesionalan Polri pada Kasus Novel

M Sholahadhin Azhar 02 Maret 2018 15:32 WIB
novel baswedan
Tercium Ketidakprofesionalan Polri pada Kasus Novel
Alghiffari Aqsa. Foto: MI/Arya Manggala
Jakarta: Penyiram air keras ke wajah penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih buron. Padahal, kasusnya sudah mengendap nyaris setahun. Sketsa wajah yang sempat disebar kepolisian menjadi hambar. Pemeriksaan terhadap sejumlah orang juga belum jelas arahnya. Jadi, pantas saja jika sejumlah spekulasi muncul.
 
Kuasa hukum Novel, Alghiffari Aqsa, meradang dengan lambatnya pengungkapan. Emosinya terasa saat pekan lalu jurnalis Medcom.id M. Sholahadhin Azhar mewawancarainya di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.
 
Ada indikasi kepolisian main-main mengungkap kasus ini?

Kalau dikatakan ada indikasi main-main atau tidak, kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi ada beberapa kejanggalan dari penyidikan yang berjalan. Misalnya ada ketidakkonsistenan dari kepolisian ketika menyampaikan temuan sidik jari.


Awalnya mereka mengatakan temuan itu tidak cukup, kemudian mengatakan sidik jarinya tidak ada. Itu salah satu contoh. Kedua saksi yang diperiksa polisi mendapatkan semacam warning, baik di level polsek, polres, maupun polda.
 
Bisa dijelaskan lebih rinci soal ketidakkonsistenan ini?

Misalnya di level bawah. Dikatakan penyidik polres yang melakukan BAP (berita acara pemeriksaan) bahwa jangan kasih tahu ke polda, begitu pun sebaliknya. Ini sama seperti temuan ketika awal kasus Novel. Novel justru lebih dulu mendapatkan gambar orang yang diduga mengintai dibandingkan dengan polda (Polda Metro Jaya).
 
Saat itu, polda baru mengetahui hal itu sebulan setelah kejadian (Novel disiram air keras pada pagi, 11 April 2017-Red.). Novel justru mendapat gambar dari anggota Densus 88 Antiteror Polri itu seminggu setelah kejadian.

Jadi, memang ada ketidaksinkronan. Kita tidak tahu apakah tim yang (menangani kasus) benar-benar tulus dan profesional. Inilah yang harus dicek oleh Kapolri (Jenderal Tito Karnavian).

Baca: Kapolri Segera ke Istana Laporkan Kasus Novel

Jangan-jangan ada tim yang benar dan tim yang tidak benar-benar ingin menyelesaikan kasus. Ini yang harus kita dalami lebih lanjut. Pak Kapolri benar-benar harus memeriksa hal ini. Beberapa waktu lalu juga ada ketidaksinkronan ketika Kapolri sudah mengantongi nama orang-orang yang diduga pelaku. Kemudian, polda mengklarifikasi bahwa orang tersebut bukan pelaku, hanya mata elang.

Kita tak bisa simpulkan ada permainan atau tidak, tapi yang jelas ada ketidakprofesionalan. Kedua, kapolri harus mengecek lebih lanjut. Selama 10 bulan penyelidikan tidak berujung apa-apa, bahkan pelaku lapangan pun tidak ditangkap, apalagi otaknya.

Solusinya?

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bisa menyelesaikan kasus ini, bukan kepolisian. Dan berulang kali Novel menyatakan ada keterlibatan jenderal kepolisian di kasus ini. Sudah seharusnya melibatkan TGPF. Jika kepolisian yang menangani, ada conflict of interest di sana. 


Novel Baswedan saat akan dibawa ke Singapura untuk pengobatan. Foto: Aprilio Akbar

Sejumlah pihak yang mendukung penuntasan kasus ini malah dipanggil, ada yang janggal?

Saya tidak hadir ketika dipanggil (Alghiffari menjadi salah satu yang dipanggil). Ini karena pemeriksaan banyak kejanggalan. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) juga merespon bahwa panggilan ini tidak patut. Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar sempat hadir. Memang menjadi janggal karena orang-orang yang hendak membuka kasus ini malah dipanggil. 

Orang-orang yang lain justru dengan mudahnya dilepas. Ada kecurigaan jangan-jangan polisi hanya gerah karena kita kritisi terus proses penyidikannya. Terakhir, ada statement tak jelas dari Ombudsman RI. Bahwa ada anggota Ombudsman yang bilang Novel enggak pernah diperiksa, Novel kemudian tak koopertif, padahal Novel diperiksa di Singapura.

Novel juga menjawab semua pertanyaan penyidik di Singapura, kecuali pertanyaan nama jenderal yang terlibat. Novel mengatakan polisi tidak akan sanggup menyelesaikannya karena itu di tubuh polisi sendiri. Lebih baik TGPF. Dan itu mungkin membantu kepolisian.

Maksudnya membantu?

Bayangkan bagaimana penyidik polda memanggil jenderal polisi. Sulit. Jadi, kalau TGPF mungkin lebih mudah karena di bawah Presiden. Dan mungkin langsung melibatkan Kapolri di dalamnya.

Selain itu ada kerancuan-kerancuan lain, misalnya anggota Ombudsman mengatakan BAP Novel hanya 2-3 lembar. Padahal, saya, Haris Azhar, dan Yati dari Kontras mendampingi selama lima jam. Dan banyak sekali pertanyaan yang diajukan penyidik. Kami juga mendatangani BAP, Novel mendatangani. Banyak sekali halamannya. Sekitar 8-10 lembar.

Kok ini seakan-akan dibuat Novel tidak kooperatif. Seakan-akan Novel tidak diperiksa. Akhirnya penyidikan ini tidak menyelesaikan kasus Novel. Malah Novelnya yang dipojokkan.


Demonstrasi meminta polisi segera menuntaskan kasus penyiraman Novel. Foto: Antara/Reno Esnir

Indonesia Police Watch (IPW) bilang polisi jangan dipojokkan, pandangan kuasa hukum?

Kenapa komparasinya ke KPK (IPW sempat berkomentar banyak kasus di KPK juga mangkrak, tapi kenapa kepolisian yang terus diserang)? Kita saat ini sedang membicarakan kasus yang penting dituntaskan di kepolisian. Bukan berarti kita tidak mengkritisi KPK atas tidak tuntasnya kasus-kasus di sana. Contoh kasus Budi Gunawan dulu tidak tuntas, baru setelah kita desak dia ditetapkan sebagai tersangka dan berujung kisruh.

Kasus KTP-el sejak dulu dikawal ICW dan itu pun berkali-kali didesak ICW diselesaikan. Atau pun kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan Bank Century, itu pun sampai sekarang dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil. Artinya, bukan kita tidak kritis ke KPK soal penuntasan kasus, tapi dalam kasus Novel ini adalah kasus spesifik, kriminal kekerasan, yang logikanya menurut Novel sendiri sebulan bisa ketahuan pelakunya.

Kalau kita bandingkan dengan kasus kekerasan lain, misal perampokan, pembacokan dan kasus lain bisa dengan mudahya diselesakan oleh kepolisian. Mengomparasinya jangan dengan KPK, tapi kasus kekerasan lain. LBH sudah mengomparasikan kasus yang linier dengan kasus Novel, seminggu dua minggu bisa langsung ketangkep tersangkanya. 

Ada kejanggalan?

Berkali-kali kami bilang ada kejanggalan dalam kasus itu. Kalau Novel bilang ada keterlibatan jenderal, berarti wajar kalau enggak selesai.

Kendalanya?

Jika benar ada jenderal di kepolisian yang terlibat, maka sudah dapat dipastikan kasusnya sulit diselesaikan oleh kepolisian sendiri.
 




(UWA)