Wawancara khusus Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran

Muslim Cyber Army Kental Bermotif Politik

Dheri Agriesta, Marcheilla Ariesta 06 Maret 2018 16:09 WIB
hoax
Muslim Cyber Army Kental Bermotif Politik
Fadil Imran saat konpers pengungkapan pelaku ujaran kebencian dan berita bohong di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. Foto: MI/Adam Dwi
Jakarta: Maraknya kasus penyebaran berita hoaks, ditambah dengan ditangkapnya para pelaku, membuat masyarakat bingung. Pasalnya, belum diketahui siapa dalangnya.
 
Namun, kepolisian menyatakan bahwa motifnya jelas, yakni politik. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Fadil Imran menyatakan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pemicu penyebaran berita hoaks. Menggiring opini publik dan menjatuhkan lawan merupakan tujuan utama para pelaku penyebar berita bohong tersebut.
 
Kelompok Muslim Cyber Army (MCA) dan Saracen sudah dibidik pihak tim kejahatan siber Bareskrim Polri. Pertanyaan besar, siapakah dalang di balik penyebaran berita hoaks? Berikut wawancara wartawan Medcom.id, Marcheilla Ariesta dan Dheri Agriesta, dengan Fadil.
 
Bagaimana perkembangan kasus MCA hingga kini?
 
Sampai saat ini kami masih menggelar proses penyelidikan, tim terbagi dari beberapa bagian mencari tahu siapa sesungguhnya yang ada di balik rangkaian penyebarluasan isu-isu hoaks ini. Yang pasti, kita semua ingin kasus ini tuntas dan orang-orang yang kita identifikasi sebagai pelaku akan ditindak.
 
Dalam penyelidikan dan analisis tim, ditemukan beberapa kelompok kerja. Ada tiga kelompok, tim yang menyusun, menyebarluaskan, dan tim yang melakukan kegiatan kontra kepada mereka yang dianggap lawan.
 
Kelompok ini disinyalir masih ada, namun seiring penegakan hukum yang kami lakukan, kelompok ini sepertinya berhenti. Namun, kami terus meneliti dan menginvestigasi.
 
Apakah ada mastermind dalam kasus ini?
 
Hal itu masih kita dalami. Mengenai korelasi antara kelompok ini dengan aktor politik, masih kita dalami. Namun, motifnya jelas, motif politik.
 
Hanya, siapa yang ada di belakang perlu pendalaman lagi. Apakah benar orang politik atau pihak lain yang punya kepentingan politik.
 
Selain MCA, apakah Polri juga membidik kelompok penyebar hoaks lain?
 
Ada Saracen. Sementara yang terpantau kami dua kelompok itu, Saracen dan MCA.
 
Sejak kapan Polri membidik MCA?
 
Sudah lama, dari akhir 2017, ketika ramainya kasus penistaan (agama) itu. Hal tersebut menjadi semacam bibit timbulnya hoaks dan itu sudah kita monitor. Kita kerjakan.
 

Seperti kejahatan pada umumnya, tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan jejak


Bagaimana Polri menemukan pelaku yang diduga menyebarkan hoaks? Perangkat seperti apa yang digunakan?
 
Seperti kejahatan pada umumnya, tidak ada yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Dan kita dilengkapi kelompok ahli dan perlengkapan cukup modern, sehingga pelaku ini insyaallah bisa kita identifikasi.
 
Dari sejumlah orang yang sudah ditangkap, apakah akan ada orang lain yang dibidik?
 
Semua orang, semua pihak yang tidak pernah jera memproduksi hoaks, pasti akan kita tindak.
 
Termasuk penyandang dana?
 
Ya, semuanya. Kita tidak lihat latar belakang kelompok. Pasti, kami tindak sepanjang dia mempromosikan hoaks. Pasti kami tindak.


Pelaku ujaran kebencian dan berita bohong di Kantor Bareskrim, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018. Foto: MI/Adam Dwi


Apakah maraknya hoaks ini seiring dengan semakin dekatnya pilkada dan pilpres?
 
Pasti. Kalau tidak ada Pilkada dan pilpres, ya mungkin baik-baik saja. Namanya juga motif politik. Makanya dari sekarang kita sudah monitoring. Makanya ada Satgas Patroli Siber yang kerjanya memantau jagat siber kita.
 
Bisakah dikategorikan sebagai perang siber antarcalon atau antarparpol pendukung calon?
 
Siapa saja saya kira sangat mungkin, tapi kalau kami pasti punya dasar ketika menyebut kelompok A, B, atau C.
 
Apakah ada tim khusus untuk menangani persoalan ini?
 
BSSN, Kominfo, Kejaksaan, serta masyarakat yang tergabung dalam komunitas internet sehat. Semuanya membantu kami.
 
Untuk tim satgas, bagaimana cara kerjanya?
 
Kami punya tahapan dalam menindak, mana yang jadi prioritas. Dan kelompok yang kami tindak itu mendapat perlakuan macam-macam, ada penegakan hukum, preventif, pencegahan, edukasi, dan sebagainya.
 
Penegakan hukum itu cuma 20 persen. Kami melihat mana yang urgen. Kalau masyarakat yang hanya korban meneruskan ketidakatahuan tersebut, tentu ada formula pemulihan langkah kepolisian.
 
 



(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id