Politik Wasathiyah
ILUSTRASI: Imbauan tentang pentingnya pemilu di Rumah Pintar KPU, Jakarta, Kamis (16/11)/MI/RAMDANI.
Jakarta: Istilah wasathiyah kembali menemui trennya. Di ambil dari kata wasat, kerap diartikan sebagai sikap tengah.

Ada lima kali penyebutan kata wasat dalam Alquran. Dengan aneka ragam bentuk, ia tersebar di surat Al-Baqarah: 143 dan 238, Al-Maidah: 89, Al-Qalam: 28, dan Al-‘Adiyat: 5. 


Soal makna, mufasir kenamaan sekelas Ibn Jarir Ath-Thabari dan Fakhr Al-Din Al-Razi mengarahkannya kepada tiga kemungkinan. Yakni pengertian tengah-tengah, adil, atau terbaik.

Dari pemaknaan itu, muncul pula ijtihad bahwa redaksi turunannya, ummatan wasathan yang ada pada salah satu ayat Alquran patut diartikan sebagai kriteria ideal bagi manusia dalam menjalankan keyakinannya. Seorang Muslim selayaknya tetap berada di tengah. Tidak terlalu condong ke kiri, pula ke kanan. 

Dalam perkembangan lebih lanjut, redaksi itu meluas menjadi gagasan Islam wasathiyah yang dihadirkan sebagai respons atas islamopobia yang menggejala di sebagian masyarakat dunia. Konsep ini, dikampanyekan demi mengimbangi nama Islam yang dikesankan radikal dan sering kali pengatas-namaannya terseret dalam tindak kekerasan. 

Tak ayal, dalam bahasa modern, wasathiyah disepadankan dengan istilah moderat. Islam moderat diperankan sebagai media untuk menegaskan bahwa ajaran yang dirisalahkan Nabi Muhammad SAW itu merupakan agama yang toleran, Islam yang cinta damai. 

Wajah Islam Indonesia

Sebutan wasathiyah bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak masih bernama Nusantara, Islam dikenalkan para pendahulu melalui jalan damai, nihil kekerasan.

Dalam Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia (2008), Marwati Djoened Poesponegoro menjelaskan bahwa penyebaran ajaran Islam di  Indonesia lebih ditekankan melalui akulturasi budaya. Pendekatan ini, kemudian dianggap sebagai faktor utama diterimanya Islam di Nusantara. 

"Jadi, pada taraf permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan kondisinya," tulis Marwati.

Meski fakta itu tidak menutupi adanya warna lain yang juga turut andil. Ambil misal, persis yang digambarkan Bernard Hubertus Maria Vlekken dalam Nusantara: Sejarah Indonesia (2008). Ia menyatakan bahwa di kemudian hari, ada juga sekelompok pendakwah yang menorehkan corak baru dalam tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

"Selama beberapa abad, sebelum muncul kaum 'putihan' (yang sangat dipengaruhi budaya Timur Tengah), raja-raja dan masyarakat Jawa menganggap Islam sebagai agama yang damai penuh dengan toleransi," tulis Vlekken.

Artinya, pendekatan moderat tak menjadi satu-satunya cara dalam catatan sejarah. Akan tetapi, corak selainnya tak mendapatkan porsi lebih.

Seiring arus globalisasi kian menganga, Indonesia makin berkepentingan pula dalam membendung benih intoleransi, bahkan gelombang terorisme yang sedikit banyak ikut mengimbas. Kuncinya, dengan merawat watak moderat, mengkampanyekan Islam wasathiyah yang senilai dengan pedoman kebangsaan bernama Pancasila.

Bukan cuma agama

Wasathiyah sebagai jalan tengah, mestinya tidak melulu dipakai ketika bicara soal agama. Dalam perilaku politik demokrasi, juga tak kalah perlunya.

Wasathiyah dalam demokrasi bukan berarti antipilihan. Berdiri di tengah, namun tetap bersikap dan turut ambil bagian. 

Kesadaran wasathiyah dalam politik demokrasi lebih kepada upaya menghindari perpecahan dan rawannya adu domba. Dengan sikap wasathiyah, proses demokrasi diharapkan bisa dilangsungkan sesuai cita-cita dan penuh suasana gembira.

Berkaca pada dampak polarisasi dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, banyak survei menunjukkan bahwa akibat pembelahan yang terjadi, indeks toleransi di antara masyarakat yang berbeda pilihan kian menurun. Upaya-upaya rekonsiliasi yang coba dibangun, tak begitu banyak mendapat sambutan.

Prinsip wasathiyah yang dibutuhkan dalam problem ini, sebenarnya sudah ada dalam Pancasila. Melalui lima sila yang terkandung di dalamnya, segala prilaku masyarakat secara langsung berkait-paut dengan norma dan etika.

Dalam makalahnya yang dijuduli "Politik dan Etika Pancasila (2018)", Deputi Kepala UKP-PIP Bidang Pengendalian dan Evaluasi Silverius Y Soeharso menulis, segala norma yang berlaku di tengah masyarakat dipastikan harus menimbang nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan toleran (wujud sila pertama), berperikemanusiaan (sila kedua), menjaga persatuan dan persatuan (sila ketiga), demokrasi-musyawarah (sila keempat), serta solidaritas sosial yang berkeadilan (sila kelima).

Lima sila itu, menjadi landasan etis untuk menghindari konflik berlebihan lantaran beda pilihan. Ia bisa dijadikan cermin bagi prilaku ideal masyarakat di ruang-ruang publik, termasuk dalam menghargai kebebasan memilih dalam proses demokrasi.

Alhasil, Pancasila adalah prinsip wasathiyah itu sendiri. Pun sebaliknya, jika Pancasila sudah memberi banyak manfaat dalam kerukunan agama, harusnya semangat itu diturunkan pula ke dalam problem politik dan permasalahan bangsa yang lainnya. 





(SBH)