Jakarta: Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai rekomendasi forum Multaqo (pertemuan) ulama dapat mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Rekomendasi yang dikeluarkan dalam multaqo juga diyakini mampu mendinginkan situasi politik.
“(Rekomendasi Multaqo) Sangat rasional dan sangat wajar, istimewa, sudah sangat jelas rekam jejaknya,” kata Ujang Komaruddin kepada wartawan, Minggu, 5 Mei 2019.
Ujang mengatakan seruan yang dikeluarkan dalam Multaqo ini merupakan rekomendasi umum dan tidak berbenturan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama lain dalam Ijtimak Ulama III. Meskipun, bisa dibaca kalau Multaqo merupakan respons atas forum Ijtimak Ulama III beberapa waktu lalu.
"Saya mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kita harus objektif dan terbuka saja menilai ini dan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Multaqo itu adalah respon dari rekomendasi ijtimak ulama," ungkapnya.
Ujang menyatakan, selama ini rekomendasi ijtimak ulama ditafsirkan sejumlah masyarakat sarat kepentingan politik dan sebagian menilai dapat memecah belah. Sebab, ada seruan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus didiskualifikasi. Hal ini dinilai memicu kegaduhan dan berbahaya. Potensi perpecahan itulah yang menurut Ujang, direspons Ooeh ulama yang berkumpul dalam Multaqo.
"Saya ingin melihat ulama tidak anti politik. Silakan berpolitik tapi politik yang mempererat, merekatkan persatuan umat," terangnya.
Menurut Ujang, menyikapi kontestasi politk tidak bisa sembarangan. Bila memang masalahnya terjadi dugaan kecurangan, maka harus dibuktikan dan tidak membuat opini yang membingungkan masyarakat.
Ujang menambahkan, hal yang terpenting dalam menyikapi Pemilu 2019 adalah menjaga persatuan bangsa. Toh, masyarakat sudah cerdas dalam menilai informasi yang beredar.
"Justru kita fokus saja ini Ramadan pengumuman itu kan dilaksanakan pada bulan Ramadhan 22 Mei," tambahnya.
Dia mengingatkan jangan sampai ada gerakan-gerakan anarki yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Bulan suci ramadan harus jadi momentum persatuan antar anak bangsa.
"Kalau urusan nanti politik ikuti prosedur konstitusionalnya karena sudah ada aturan mainnya, Sudah ada undang undang nya, sudah ada konstitusi-nya. Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah ulama menggelar Multaqo Ulama, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 dan mengeluarkan delapan rekomendasi. Ulama yang hadir dalam Multaqo itu yakni, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Kiai Haji Maimoen Zubair, Habib Luthfi Bin Yahya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, dan Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara (PGN) Nuril Arifin Husein alias Gus Nuril.
Rekomendasi Multaqo itu antara lain menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa NKRI adalah bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia. NKRI juga bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa.
Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain. Masyarakat juga diajak tidak menonjolkan perbedaan yang kontraproduktif selama dan sesudah ramadan, sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyu dan penuh berkah.
Umat juga diajak untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab selama dan setelah bulan suci ramadan. Selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan ramadan.
Jakarta: Pengamat Politik Ujang Komaruddin menilai rekomendasi forum Multaqo (pertemuan) ulama dapat mencegah bangsa Indonesia dari perpecahan. Rekomendasi yang dikeluarkan dalam multaqo juga diyakini mampu mendinginkan situasi politik.
“(Rekomendasi Multaqo) Sangat rasional dan sangat wajar, istimewa, sudah sangat jelas rekam jejaknya,” kata Ujang Komaruddin kepada wartawan, Minggu, 5 Mei 2019.
Ujang mengatakan seruan yang dikeluarkan dalam Multaqo ini merupakan rekomendasi umum dan tidak berbenturan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh sejumlah ulama lain dalam Ijtimak Ulama III. Meskipun, bisa dibaca kalau Multaqo merupakan respons atas forum Ijtimak Ulama III beberapa waktu lalu.
"Saya mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi kita harus objektif dan terbuka saja menilai ini dan masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Multaqo itu adalah respon dari rekomendasi ijtimak ulama," ungkapnya.
Ujang menyatakan, selama ini rekomendasi ijtimak ulama ditafsirkan sejumlah masyarakat sarat kepentingan politik dan sebagian menilai dapat memecah belah. Sebab, ada seruan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus didiskualifikasi. Hal ini dinilai memicu kegaduhan dan berbahaya. Potensi perpecahan itulah yang menurut Ujang, direspons Ooeh ulama yang berkumpul dalam Multaqo.
"Saya ingin melihat ulama tidak anti politik. Silakan berpolitik tapi politik yang mempererat, merekatkan persatuan umat," terangnya.
Menurut Ujang, menyikapi kontestasi politk tidak bisa sembarangan. Bila memang masalahnya terjadi dugaan kecurangan, maka harus dibuktikan dan tidak membuat opini yang membingungkan masyarakat.
Ujang menambahkan, hal yang terpenting dalam menyikapi Pemilu 2019 adalah menjaga persatuan bangsa. Toh, masyarakat sudah cerdas dalam menilai informasi yang beredar.
"Justru kita fokus saja ini Ramadan pengumuman itu kan dilaksanakan pada bulan Ramadhan 22 Mei," tambahnya.
Dia mengingatkan jangan sampai ada gerakan-gerakan anarki yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Bulan suci ramadan harus jadi momentum persatuan antar anak bangsa.
"Kalau urusan nanti politik ikuti prosedur konstitusionalnya karena sudah ada aturan mainnya, Sudah ada undang undang nya, sudah ada konstitusi-nya. Kalau ada kecurangan laporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah ulama menggelar Multaqo Ulama, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019 dan mengeluarkan delapan rekomendasi. Ulama yang hadir dalam Multaqo itu yakni, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, Kiai Haji Maimoen Zubair, Habib Luthfi Bin Yahya, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, dan Ketua Umum Patriot Garuda Nusantara (PGN) Nuril Arifin Husein alias Gus Nuril.
Rekomendasi Multaqo itu antara lain menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa NKRI adalah bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia. NKRI juga bentuk negara yang sesuai dengan islam yang rahmatan lil alamin di indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa.
Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain. Masyarakat juga diajak tidak menonjolkan perbedaan yang kontraproduktif selama dan sesudah ramadan, sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyu dan penuh berkah.
Umat juga diajak untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggungjawab selama dan setelah bulan suci ramadan. Selain mengganggu, dapat juga menghilangkan pahala puasa di bulan ramadan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
