Akibat dari lebarnya perbedaan itu berdampak kepada anggaran negara. Defisit neraca transaksi berjalan dan juga defisit perdagangan dalam dua tahun terakhir ini disebabkan oleh impor minyak yang menyedot devisa yang begitu besar.
Penyelesaian persoalan itu tidak bisa hanya sekadar kulit luarnya. Harus ada langkah yang lebih fundamental dilakukan agar penyelesaian bisa bersifat jangka panjang.
Menarik usulan yang disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen tentang penyelesaian persoalan energi. Menurut Husen, langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi, karena tidak mungkin negeri ini terus mengimpor minyak dalam jumlah besar. Selain itu, pemerintah harus sungguh-sungguh mengonversi sebagian energi dari minyak ke gas dan energi terbarukan. Tidak ada yang baru dengan ide Husen sebenarnya, karena pemikiran itu sudah juga disampaikan oleh banyak pihak. Hanya saja yang menarik adalah kesiapan Pertamina untuk meningkatkan produksi dua kali lipat dari produksi yang sekarang.
Tentu kita bertanya, bagaimana Pertamina bisa meningkatkan produksi, apalagi kita paham eksplorasi itu membutuhkan waktu? Menurut Husen, langkah segera yang bisa dilakukan adalah melalui enhanced oil recovery atau EOR. Saat menjabat Direktur Hulu Pertamina, Husen pernah menyiapkan Brigade 200K yang akan mendorong produksi hingga 200 ribu barel per hari melalui EOR.
Langkah tersebut tidak bisa dijalankan karena tidak ada political will dari pemerintah. Pertamina tidak mau mengambil risiko dan dianggap merugikan keuangan negara dalam melakukan eksploitasi dari sumur-sumur tua yang sudah dibiarkan tidak berproduksi.
Padahal dari setiap sumur minyak, selama ini yang baru diambil sekitar 30 persen dari potensi yang ada. Sisanya yang 70 persen dibiarkan karena membutuhkan teknologi yang lebih tinggi untuk melepaskan ikatan karbon yang ada di bawah tanah.
Hal lain yang perlu diambil sikap tegas oleh pemerintah adalah nasib kontrak-kontrak karya yang segera akan berakhir. Pemerintah sejak sekarang harus menentukan siapa selanjutnya yang akan mengelola kontrak karya yang sudah habis masa berlakunya.
Tentunya lebih baik apabila pemerintah menyerahkan pengelolaan selanjutnya kepada Pertamina sebagai perusahaan nasional. Tetapi keputusan itu harus ditetapkan sejak jauh-jauh hari sehingga jelas investasi yang harus dilakukan.
Pengalaman kasus Blok Mahakam, pemerintah begitu terlambat untuk mengambil keputusan. Bahkan kemudian keputusannya memberikan perpanjangan kontrak karya kepada perusahaan Perancis, Total E&P. Keterlambatan pengambilan keputusan membuat tidak ada investasi baru yang dikeluarkan dan akibatnya produksi semakin menurun.
Tentu yang tidak kalah penting harus dilakukan adalah melakukan eksplorasi baru. Bahkan Pertamina tidak hanya melakukan itu di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Dua proyek yang segera akan menghasilkan adalah ladang minyak di Irak dan Aljazair.
Kemampuan putra-putra Indonesia tidak kalah dari bangsa lain. Tinggal kemauan pemerintah untuk mendorong putra-putra Indonesia bersaing dengan bangsa lain dan kemudian menjadi pemenang.
Setelah tiga langkah itu, maka selanjutnya yang perlu dilakukan juga pemerintah adalah memperhatikan kilang-kilang yang ada. Jujur harus dikatakan kilang yang dimiliki kapasitasnya rendah. Kita hanya mampu memperoduksi sekitar 800 ribu barel bahan bakar minyak setiap hari, padahal kebutuhannya sudah di atas 1,5 juta barel per hari.
Sambil menunggu investasi baru untuk kilang, maka yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas dari lima kilang yang ada. Penambahan kapasitas bukan hanya lebih murah, tetapi juga lebih cepat dilakukan daripada membangun kilang yang baru.
Apabila persoalan BBM sudah ditangani, maka yang perlu segera dipikirkan adalah penggunaan gas dan energi terbarukan. Ke depan kita harus lebih memanfaatkan gas untuk memenuhi kebutuhan energi, karena produksi gas yang kita miliki jauh lebih besar dari minyak.
Baru kemudian kita memanfaatkan energi terbarukan. Minyak kelapa sawit merupakan energi terbarukan yang paling potensial bisa dikembangkan. Apabila ada kebijakan harga yang tepat, maka orang akan tertarik menangani energi yang satu ini.
Bagaimana dengan energi untuk listrik? Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan panas bumi. Masalahnya berbeda dengan energi yang lain, panas bumi tidak bisa disimpan. Apabila sekarang tidak kita manfaatkan, maka potensi itu akan hilang.
Potensi panas bumi di Indonesia sungguh luar biasa. Seperti halnya energi terbarukan, yang dibutuhkan adalah kebijakan harga. Apabila pemerintah lebih progresif dalam menetapkan harga keekonomian, khususnya dikaitkan dengan besarnya devisa yang harus kita hamburkan untuk mengimpor BBM, maka pasti kita akan bisa lebih efisien dalam memanfaatkan energi yang kita miliki.
Inilah pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru. Kita membutuhkan hadirnya seorang pengambil kebijakan yang orientasinya lebih terbuka dan berani mengambil keputusan yang tidak biasa. Semoga pengumuman kabinet hari Minggu ini mampu memenuhi harapan kita untuk segera menyelesaikan persoalan energi dari bangsa ini. (Suryopratomo)
