()

​Pengalaman Perampingan Kabinet

26 Agustus 2014 22:18
RUMAH Transisi terus menggodok rencana untuk melakukan perampingan pada Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejauh yang muncul ke masyarakat umum ada tiga pilihan yang disiapkan Rumah Transisi untuk diajukan kepada Jokowi dan Jusuf Kalla.
 
Menarik ketika usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Jusuf Kalla. Wakil Presiden Terpilih itu cenderung tidak menyetujui perampingan kabinet. Alasannya, perampingan kabinet hanya sekadar untuk membuat lebih kecil dari kabinet yang ada sekarang, akan membuat energi pemerintah baru habis untuk mengurusi kabinet.
 
Kita bisa memahami cara pandang Jusuf Kalla karena kita pernah mengalami kondisi itu. Ketika KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden, maka kabinet yang dianggap tidak perlu di zaman Orde Baru kemudian dibubarkan.
 
Salah satu yang dibubarkan oleh Gus Dur adalah Departemen Penerangan. Kita lihat bagaimana ingar bingar yang kemudian terjadi. Ribuan karyawan yang berpuluh-puluh tahun mengabdikan hidupnya di departemen itu, tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan juga masa depannya. Kita tentu masih ingat bagaimana karyawan Departemen Penerangan hampir setiap hari berunjuk rasa. Pemindahan karyawan Departemen Penerangan ke departemen lain membutuhkan waktu yang lama. Salah satu pekerjaan Pemerintahan Gus Dur akhirnya hanya mengurusi pegawai negeri sipil yang harus kehilangan pekerjaannya.
 
Sistem kepegawaian kita memang tidak sama dengan Amerika Serikat. Pegawai negeri sipil kita mempunyai nomor induk kepegawaian yang mengacu kepada kementerian. Bahkan antara pusat dan daerah pun, angka NIK-nya berbeda-beda.
 
Dengan NIK yang berbeda, maka tidak mudah bagi seorang pegawai untuk berpindah ke tempat lain. Bagian kepegawaian akan tahu NIK yang berbeda dan sehebat apa pun orang tersebut, maka kariernya akan sulit berkembang karena akan menghadapi resistensi dari orang-orang di tempatnya yang baru.
 
Ide perampingan kabinet memang enak untuk digagas, tetapi tidak mudah untuk diaplikasikan. Pemerintahan Jokowi pasti akan tersita energinya seperti pada zaman Gus Dur dulu dan akibatnya banyak agenda penting lain yang tidak bisa dikerjakan.
 
Kecuali memang disiapkan dana "golden handsake" yang memadai. Setiap pegawai negeri sipil yang harus kehilangan pekerjaannya diberi uang pensiun yang besar agar mereka bisa memulai bisnis yang baru. Ini bagian dari revolusi mental di mana orang dipaksa untuk menjadi wirausahawan.
 
Pertanyaannya, apakah pemerintahan baru nanti memiliki dana yang mencukupi untuk melakukan kebijakan tersebut? Sekarang ini bahkan sudah diingatkan, Pemerintahan Jokowi kemungkinan tidak lagi mempunyai dana karena sudah habis untuk menambal subsidi bahan bakar minyak.
 
Langkah yang lebih realistis dilakukan adalah mengoptimalkan kementerian yang sudah terlanjur ada. Perampingan bisa dilakukan di dalam kementerian dengan misalnya menghapus jabatan wakil menteri. Posisi orang kedua di dalam kementerian dikembalikan ke sekretaris jenderal.
 
Kalau Jokowi ingin membuat kementerian berorientasi kepada pelayanan publik, maka menteri yang ditunjuk harus berorientasi kepada hasil. Menteri jangan hanya sekadar berwacana, tetapi memastikan kebijakan yang disusunnya bisa ia laksanakan.
 
Dengan berorientasi kepada hasil, maka menteri akan mengubah sikap mental dari para pegawai negeri sipil. Sikap mereka harus dibuat menjadi "no nonsense". Dengan itu para pegawai negeri sipil akan berupaya untuk membuat bagaimana kebijakan yang dibuat kementerian bisa dilaksanakan.
 
Penyakit utama pada kementerian kita adalah birokrasi yang menghambat. Para pegawai negeri sipil terbiasa dengan pola asal datang ke kantor dan tidak pernah berupaya untuk menghasilkan karya ketika pergi ke kantor.
 
Sekarang ini Kementerian Penertiban Aparatur Negara sudah membuat sistem insentif. Negara memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang berkarya dan sebaliknya menghukum mereka yang kinerjanya buruk. Kalau saja merit system ini bisa terus dipertahankan, pasti kinerja kementerian akan lebih optimal.
 
Kita harus ingat bahwa tidak pernah ada sistem yang sempurna. Yang dibutuhkan adalah perpaduan yang ideal antara sistem dan orang. Sistem yang tidak sempurna akan bisa menjadi optimal apabila dipegang oleh orang yang bisa menjalankan sistem.
 
Oleh karena itu daripada habis energi untuk melakukan perampingan kabinet, lebih baik mencari orang yang bisa menjalankan sistem yang ada. Pengalaman yang bisa dipetik dari pemerintahan 10 tahun terakhir, kelemahan justru terletak pada orangnya. Kita membutuhkan sosok yang "get more things done", bukan hanya yang pandai berwacana. (Suryo Pratomo)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase jokowi capres

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif