Mengarifi Persoalan HTI

Sobih AW Adnan 08 Mei 2018 21:30 WIB
Mengarifi Persoalan HTI
ILUSTRASI: Simpatisan HTI membawa bendera di Banda Aceh, Aceh, Jumat (15/4)/ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Jakarta: Langkah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut patut diapresiasi. Pun sebaliknya, adanya keinginan bagi HTI untuk menempuh banding sesuai jalur yang dijamin konstitusi, perlu dimafhumi.

Yang penting, hiruk pikuk proses pencarian keadilan ini tidak dialihkan ke ranah politisasi. Terlebih, di tahun-tahun yang memang proses demokrasi tengah diuji. 

Menakar fakta lapangan
Obrolan ihwal HTI meningkat sejak pemerintah menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 yang mengubah UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Berkaca pada aturan baru itu, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi mencabut status badan hukum HTI yang bernomor registrasi AHU-00282.60.10.2014.

HTI dinilai melanggar pasal 80A dan disinyalir sebagai salah satu ormas yang berseberangan, bahkan menentang Pancasila.

Dalam persidangan, pihak HTI menganggap pemerintah tak bisa menyodorkan banyak bukti lantaran lebih mengandalkan dokumentasi sebelum Perppu diterbitkan. Pemerintah, juga tak memberi kesempatan bagi HTI melalui tahapan peringatan yang sesuai.

Sementara bagi pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli yang diajukan dianggap sudah cukup terang menjelaskan bahwa HTI memiliki agenda untuk merombak sistem negara, menolak Pancasila, dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Peneliti sekaligus penulis buku Kontroversi Dalil-dalil Khilafah (2017) Muhammad Sofi Mubarok menilai, HTI memang memiliki hak penuh dalam memberikan pembelaan. Sarannya, HTI juga mesti membuktikan hal itu secara konsisten, bukan cuma untuk keperluan narasi di pengadilan.

Dalam penelitian yang pernah ditempuhnya, Sofi menjamin bahwa kekeliruan-kekeliruan HTI dalam memandang pemerintah dan negara itu memang ada. Bahkan, banyak kegiatan-kegiatan propaganda dan kampanye menentang Pancasila itu dilangsungkan di lingkungan pendidikan dan forum-forum diskusi mahasiswa. 

"Di tataran kampus, kaderisasi dengan menanamkan rasa kebencian kepada pemerintah dilakukan cukup masif," kata Sofi kepada Medcom.id, Selasa, 8 Mei 2018.

Sikap arif yang harus ditempuh HTI untuk mengubah paradigma terhadap negara itu, perlu pula diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menjamin perlindungan para eks HTI dalam mendapatkan hak keselamatan secara fisik maupun sosiologis.

Sofi bilang, tak cukup membubarkan, pemerintah mesti menguatkan kampanye bahwa persoalan terhadap organisasi ini tidak berhubungan dengan hak-hak secara perseorangan. 

"Meski saya sangat optimis, berkat kedewasaan masyarakat, tak akan ada kasus perskusi yang diterima mantan aktivis HTI," ujar dia.

Melihat detail
Sikap arif juga perlu diilhami para tokoh politik. Sofi menganggap, momentum dukung dan tolak keberadaan HTI ini amat dimungkinkan menjadi angin segar dalam strategi politik kelompok tertentu.

"Mendukung maupun menolak, eloknya murni demi masa depan bangsa," kata dia.

Intinya, asas kemaslahatan penting kembali ditekankan di masing-masing kelompok.

Kekhawatiran atas polemik pembubaran HTI ini juga diungkapkan peneliti sekaligus penulis buku HTI: Gagal Paham Khilafah (2016) Makmun Rasyid. Menurut dia, publik baiknya tidak menghabiskan energi dalam dukung-mendukung tanpa terlebih dahulu berikhtiar bisa memandang masalah ini dengan detail.

Makmun berpendapat, ada tiga hal yang harus diketahui masyarakat ihwal pro-kontra HTI. Pertama, jika saat pencabutan pemerintah menilai HTI adalah gerakan politik, sedangkan juru bicara HTI Ismail Yusanto mengklaimnya sebagai lembaga dakwah, tak perlu dipertentangkan. Semuanya benar. Makmun menyebut, secara faktual HTI merupakan gerakan yang secara wataknya memang memadukan dakwah dan kerja-kerja politik.

Kedua, apabila problemnya adalah gagasan negara khilafah, maka, masyarakat harus memahami bahwa ada empat tradisi yang biasa ditemukan dalam sistem tersebut.

"Dalam Masyrû’ Al-Dustûr, pada pasal al-Mâddatu yang merupakan penjabaran atas sistem pemerintahan Islam, empat tradisi itu adalah kedaulatan milik syariah -bukan milik (di tangan) rakyat, mengangkat pemimpin tunggal khalifah merupakan kewajiban seluruh kaum Muslimin, khalifah berhak melegislasikan hukum-hukum syara’, dan khalifah sajalah yang berhak melegislasi UUD dan yang terkait dengannya," jelas Makmun. 

Empat prinsip itu, tentu bertentangan dengan empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, bhineka tunggal ika, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Inilah faktor kenapa HTI tidak mau mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Takut terulang sejarah awal berdirinya Hizbut Tahrir yang ditolak pemerintahan Yordania," jelas Makmun.

Ketiga, yang dilarang mengganti posisi Pancasila adalah gagasan khilafah versi HTI. Artinya, personel eks HTI sebagai rakyat harus tetap dilindungi secara hak dan kewajibannya. "Khilafah memang tidak ada dalam Alquran, tetapi pijakan khilafah itu bersumber dari Alquran. Ini, dua hal yang perlu dimengerti masyarakat," kata dia.

Alhasil, arif dalam menyikapi persoalan HTI memang dibutuhkan beberapa kalimat kunci. Pertama, masing-masing pihak perlu mawas diri, kedua, mampu melihat problem secara rinci, dan yang berikunya, tidak menyeret persoalan ke dalam pola politisasi.

Tak kalah penting, masyarakat juga mesti menyepakati bahwa titik fokus dalam perdebatan hanya HTI. Tak patut diatas-namakan secara keseluruhan, hingga muncul propaganda bahwa pemerintah Indonesia hari ini adalah rezim anti-Islam.

Naudzubillah...



(SBH)