PROYEK pembangunan mass rapid transit mulai memasuki tahapan konstruksi. Masyarakat diminta untuk menghindar kawasan Jalan Sudirman, Jakarta karena akan mulai dibuat terowongan untuk jalur kereta api bawah tanah. Namun proyek infrastruktur untuk mengatasi kemacetan di ibu kota itu terancam mandek oleh perizinan.
Pembangunan MRT yang diharapkan selesai tahun 2016, harus dilakukan secara serentak. Selain jalur Sudirman, yang harus juga dimulai pembangunannya adalah stasiun untuk depo kereta.
Sejak awal sudah ditetapkan bahwa stasiun depo akan berada di kawasan Lebak Bulus. Stadion Lebak Bulus terpaksa harus dipindahkan karena akan dipakai untuk stasiun depo kereta.
Kita tahu bagaimana pemindahan Stasiun Bus Lebak Bulus saja sudah menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terpaksa menunda pemindahannya, karena ada masalah sosial yang harus ditangani terlebih dahulu di sana.
Namun yang sekarang menjadi masalah dan bisa menyebabkan pembangunan MRT mandek adalah izin untuk memindahkan Stadion Lebak Bulus yang belum kunjung keluar. Mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan Presiden belum juga menandatangani persetujuan pemindahan stadion tersebut.
Inilah yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah seringkali maju-mundur dan membiarkan persoalan menggantung. Tidak pernah ada kesadaran bahwa ketika mereka tidak mengambil keputusan, maka persoalan akan tetap ada di sana.
Sikap pemerintah tidak ubahnya seperti burung onta. Ia selalu membenamkan kepalanya ke dalam pasir, ketika ada persoalan yang dihadapi. Seakan masalah bisa selesai dengan melakukan itu, padahal tidak sama sekali.
Kemacetan Jakarta tidak bisa terus dibiarkan seperti sekarang. Harus ada upaya khusus untuk menanganinya dan itu pun tidak bisa dengan satu solusi. Pemecahan kemacetan di Jakarta hanya bisa dilakukan dengan mensinkronkan semua moda transportasi yang ada.
Kita seharusnya bisa berkaca kepada negara-negara tetangga yang sebelumnya dihadapkan juga kepada masalah kemacetan. Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, kemacetannya tidak lebih baik dari Jakarta. Mereka pun dihadapkan kepada kemacetan yang parah.
Namun pemerintah kota itu kemudian keluar dengan konsep untuk memecahkan masalah. Kuala Lumpur dan Bangkok membangun moda transportasi yang terpadu mulai dari bus kota, monorail, dan juga MRT. Hasilnya, kemacetan di kedua kota itu bisa diurai.
Jakarta sejak akhir tahun 1980-an sudah menyiapkan konsep pembangunan transportasi kota. Namun konsep itu hanya berhenti pada tataran perencanaan dan tidak pernah mau dieksekusi.
Sekarang rencana itu dicoba dieksekusi. Pada zaman Gubernur Sutiyoso dibangun jalur busway. Akhir tahun lalu Gubernur Jokowi memulai pemancangan tiang pertama pembangunan MRT. Namun langkah itu tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
Sepanjang tidak ada kemauan untuk memecahkan kemacetan di Jakarta, maka kemacetan itu akan semakin menjadi-jadi. Padahal kita tahu kerugian yang diakibatkan kemacetan di Jakarta mencapai Rp 40 triliun setiap tahunnya.
Setiap satu tahun penundaan keputusan untuk membangun infrastruktur seperti MRT, maka negara harus membayar beban biaya sebesar Rp 40 triliun. Kalau dihitung dengan keterlambatan pembangunan infrastruktur yang lain, maka kerugiannya akan semakin besar lagi.
Untuk itulah kita tidak bosan mengingatkan pemerintah untuk berbuat. Para pejabat negara harus memiliki sikap get things done. Memang mengambil keputusan itu mempunyai risiko. Tetapi risiko itu merupakan konsekuensi dari jabatan yang diterimanya.
Selalu kita katakan, kalau pilihannya jelas antara baik dan buruk, semua orang pasti sanggup mengambil keputusan. Tetapi pejabat yang baik, ia harus mengambil keputusan dari sebuah pilihan antara yang buruk dan kurang buruk, evil dan less evil.
Semua itu harus dilakukan karena tidak mengambil keputusan pun bukan berarti tidak ada biayanya. Kemacetan parah yang terjadi di Jakarta merupakan akibat dari ketidakberanian pemerintah untuk mengambil keputusan sejak zaman Orde Baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
