SEBUAH karikatur menarik menggambarkan kondisi politik Indonesia sekarang ini. Digambarkan dua petinju yang bersaing ketat di atas ring. Para penonton bersemangat untuk mendukung masing-maasing jagoan mereka.
Oleh karena ketatnya, tidak ada petinju yang terjatuh. Penentuan pemenang harus ditentukan oleh penghitungan angka. Hakim pertandingan kemudian memberikan hasil penilaian mereka untuk kemudian dijumlahkan.
Ketika penghitungan angka akan diumumkan, maka wasit pertandingan memanggil kedua petinju untuk berdiri di sampingnya. Namun ternyata salah satu petinju tidak berani untuk berdiri di samping wasit dan memillih untuk kabur dengan memanjat tali ring. Ilustrasi itu cocok untuk menggambarkan sikap dari Calon Presiden Prabowo Subianto. Di luar dugaan calon presiden nomor urut 1 menyatakan menarik diri dari proses pemilihan presiden. Padahal proses rekapitulasi nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum sudah menyelesaikan 29 provinsi dan tinggal empat provinsi yang akan dihitung.
Prabowo memutuskan untuk menarik diri karena menganggap pelaksanaan pemilihan presiden penuh dengan kecurangan. KPU dinilai banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang mereka buat sendiri.
Sikap politik disampaikan Prabowo bersama dengan pimpinan partai politik yang mendukungnya sebagai calon presiden. Hanya saja tidak terlihat calon Wakil Presiden Hatta Rajasa dalam pernyataan politik hari Selasa siang tadi.
Tuduhan yang disampaikan Prabowo terasa janggal karena bersifat spekulatif. Ada beberapa kasus yang memang diangkat seperti yang diduga terjadi di DKI Jakarta. Namun tuduhan tentang adanya kecurangan pada sekitar 5.800 tempat pemungutan suara, baru saja dijelaskan oleh Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta pada rekapitulasi nasional di KPU.
Bawaslu DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di lebih 5.800 TPS. Mereka memang menerima pengaduan adanya kecurangan, tetapi setelah diperiksa di lapangan tidak ada kecurangan yang terstruktur dan masif itu.
Logikanya kecurangan yang terstruktur dan masif hanya bisa dilakukan mereka yang berkuasa dan ingin melanggengkan kekuasaannya. Sekarang ini tidak ada kekuasaan yang ingin melanggengkan kekuasaan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak maju lagi dalam pemilihan presiden kali ini.
Tidak keliru kalau dikatakan tuduhan kecurangan yang terstruktur dan masif itu, akhirnya mencoreng muka kubu Prabowo sendiri. Sebab, konsentrasi kekuasaan sebenarnya berada pada Koalisi Merah Putih yang dipimpinnya. Bahkan partai berkuasa yaitu Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih.
Tujuan untuk mendelegitimasi Joko Widodo sebagai presiden terpilih, justru menamparkan muka pemerintahan Presiden Yudhoyono. Pemerintah sekarang seakan tidak mampu menjalankan pemilihan umum yang langsung, umum, bersih, jujur, dan adil.
Kita tidak tahu tujuan akhirnya yang ingin dilakukan kubu Prabowo dengan manuver politiknya. Sepertinya mereka berpandangan bahwa dengan menarik diri dari proses pemilihan presiden, maka pelaksanaan pemilu menjadi tidak sah karena hanya ada satu calon.
Padahal penarikan diri di ujung penghitungan suara tidak mengganggu proses keseluruhan pelaksanaan pemilihan presiden. Apalagi di tingkat rakyat, mereka begitu antusias untuk ikut dalam pemilu kali ini dan mereka bahkan mengikuti secara keseluruhan prosesnya.
Berulangkali kita menyampaikan bahwa membangun demokrasi membutuhkan kesabaran. Bahkan demokrasi membutuhkan kematangan, karena tanpa itu bisa menimbulkan kekacauan. Kebebasan yang melekat pada demokrasi, apabila tidak terkelola dengan baik akan mudah menimbulkan kekacauan.
Kita lihat saja apa yang terjadi di Thailand. Demokrasi yang mereka terapkan tidak berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan masyarakat terbelah menjadi dua dan akhirnya berseteru tiada habis-habisnya.
Kita sungguh tidak berharap manuver yang dilakukan kubu Prabowo mengarahkan kepada Thailandisasi. Kita harus dewasa untuk tidak mau dikelompokkan menjadi Kubu Merah dan Kubu Kuning serta kemudian dibentur-benturkan.
Kita harus berprasangka baik, karena Prabowo kemarin menyatakan bahwa dirinya dan pimpinan koalisi pendukungnya adalah pejuang demokrasi. Pada tahun 1998 mereka adalah pribadi-pribadi yang siap mengorbankan jiwa raga bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.
Kita semua pasti bertanya, di mana pimpinan partai politik itu pada saat reformasi lalu. Sepanjang kita tahu hanya ada empat tokoh reformasi yaitu Megawati Soekarnoputri, KH Abdurahman Wahid, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X. Pimpinan partai politik yang disebutkan Prabowo tidak pernah terlibat langsung dalam reformasi itu.
Akan tetapi kalau mereka benar-benar mengaku pejuang demokrasi tentunya mereka tidak akan pernah menodai demokrasi yang sudah susah payah kita bangun. Pejuang demokrasi tidak akan pernah antidemokrasi. Pejuang demokrasi akan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Bukan menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan.
