Melawan Wasangka Terorisme
Ilustrasi: Pelaku bom bunuh diri/Rakhmat Riyandi/Medcom.id
Jakarta: Sudah nyata-nyata merenggut korban jiwa, aksi terorisme sempat-sempatnya dianggap sandiwara.

Khususnya dalam insiden di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat kemarin. Ketika lima petugas gugur akibat kebrutalan narapidana teroris, ada saja suara-suara yang mengatakan hal itu cuma pengalihan isu, atau mengkalkulasinya dengan cerita-cerita tak perlu.


Wasangka semacam itu, amat wajar jika pada akhirnya dianggap sebagai penanda atas matinya empati dalam diri seseorang. Toh, sudah sangat jelas, para teroris melulu berada di belakang tragedi kemanusiaan. 

Hari ini, Indonesia kembali berduka. Bom meledak di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur. Sudah waktunya masyarakat membuang syak wasangka yang tak berguna. Bergandengan tangan melawan terorisme lebih menjadi kebutuhan bersama.

Memahami akar terorisme
Tak ada yang patut ditolerir dari sebabak kekerasan. Sementara terorisme, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi menebar ketakutan dengan menciptakan kekejian-kekejian.

Dua psikolog Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat (AS) Roy J. Eidelson dan Judy I. Eidelson dalam Dangerous Ideas yang dimuat jurnal American Psycologist, vol. 58, no. 3 (2003) menyebut, salah satu gagasan yang membentuk gerakan terorisme adalah klaim superioritas. Perasaan ini, menjadikan suatu kelompok merasa hanya merekalah yang terpilih atau dipilih oleh 'Tuhan' sebagai komunitas paling unggul. Kesalah-kaprahan ini, biasanya menempel pada sekumpulan orang-orang yang kerap mengatasnamakan keyakinan agama tertentu.

"Mereka berpendapat kelompok lain adalah inferior dan karenanya boleh diperangi atau dibunuh jika dianggap mengancam eksistensi kelompok terpilih tersebut," tulis Eidelson.

Secara keseluruhan, ada lima ide, gagasan, klaim atau kepercayaan berbahaya. Apabila kesemuanya itu menyentuh pada tingkatan individu, maka akan menyebabkan perasaan tidak senang, tidak percaya diri, sampai gelisah dan gangguan neurosis. Sementara pada tingkatan kelompok, hal itu bisa memicu tindak kekerasan.

Kelima ide tersebut ialah superioritas, ketidakadilan (injustice), kerentanan (vulnerability), ketidakpercayaan (distrust), dan ketidakberdayaan (helpressness).

Khusus superioritas, hal ini sudah cukup lama mendapat perhatian. Pada awal abad 20, sosiolog William Graham Sumner mengelompokkannya ke dalam kategori etnosentrisme yang dalam perkembangannya juga melahirkan banyak istilah, seperti ethnocentric monoculturalisme dan lain sebagainya.

Singkatnya, unsur superioritas ini kemudian memonopoli tingkat keterpengaruhan empat faktor lain dalam membentuk tindak kekerasan. Hal inilah yang lantas meneguhkan banyak penelitian bahwa terorisme cukup lemah ketika diduga hanya berangkat dari faktor kemiskinan, pendidikan terbelakang, ketidakadilan atau kekecewaan terhadap serangkaian kebijakan.

Atau sebaliknya, kesemua dalih itu dibentuk berdasarkan penguasaan rasa superioritas untuk memilih sasaran tembak.


Warga membubuhkan tanda tangan di spanduk duka cita gugurnya polisi di Mako Brimob, Minggu (13/5)/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Para sarjana ahli gerakan terorisme mengkategorikan sasaran teroris mengarah pada; pertama, mereka yang dianggap musuh oleh organisasi teroris dan biasanya menetapkan bidikan pada pemerintahan yang sah, atau mereka yang dianggap mendukung musuh yakni masyarakat, atau mereka yang dianggap menjadi bagian dari pemerintah. 

Kedua, individual yang jadi target langsung kelompok teroris, termasuk keluarga dan kawan. Ketiga, wilayah publik yang cukup netral. Keempat, wilayah yang diklaim sebagai titik yang bisa dikuasai atau dimiliki kelompok teroris. Kelima, kepentingan atau properti asing yang dianggap musuh. Keenam, kelompok lain yang berseberangan, dan ketujuh, media.

Dalam insiden di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua dan tiga bom di Surabaya, sudah barang tentu sebagian besar prasyarat itu dianggap sudah sesuai. Dalih akumulasi ketidak-terimaan mereka terhadap pelayanan di rutan atau serangkaian dendam, tak lebih besar ketimbang sekumpulan kebencian dan cita-cita buruk yang memang sudah lama mereka pendam.

Mengambil posisi
Mewajarkan sebabak tindak kekerasan menjadi akar dari ruwetnya persoalan terorisme di Indonesia. Dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa alias extra ordinary crime, terorisme, mestinya layak diposisikan sebagai musuh bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Namun faktanya, masih ada saja pihak-pihak yang malah menempatkan pelaku terorisme sebagai korban. Oleh sebagian kelompok tertentu, tak jarang pula keberadaan mereka justru dielu-elukan.

Kembali pada klaim dan gagasan superioritas tadi, naga-naganya hal itu sebanding dengan banyaknya riset yang menunjukkan betapa benih radikalisme ini masih mendapatkan angin segar dan dukungan.

Ambil contoh data yang dirilis Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2017 yang menjelaskan bahwa 39% mahasiwa Indonesia terpapar radikalisme. Berdasarkan penelitian itu, diperoleh angka sejumlah 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam. 

Begitu pula jika membaca ulang survei Wahid Foundation, Alvara Research & Strategic, atau UIN Jakarta yang menggambarkan pendukung kelompok ini cenderung bertambah.

Faktor lainnya, sebagaimana dicatat Mun'im A. Sirry dalam Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern (2003) menyebut, dukungan terhadap kelompok radikal juga disumbang oleh kekeliruan kalkulasi para elite di partai politik. Mereka percaya, bahwa dengan mendekati dan merangkul kelompok-kelompok garis keras akan meraih suara dari golongan muslim.

"Kalkulasi politik ini jelas menyesatkan, karena mayoritas masyarakat muslim di Indonesia tetap memiliki sikap moderat, toleran, dan pluralis," tulis Mun'im.


Petugas pemadam kebakaran melakukan pembasahan di lokasi ledakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5)/ANTARA FOTO/Moch Asim

Bisa juga karena musabab sebaliknya, gerakan penyebaran paham radikal anti-pemerintah didorong oleh merosotnya pamor partai berbasis Islam yang dianggap mereka tidak begitu relevan mewakili aspirasi kaum radikal.

Radikalisme, yang cuma satu langkah menuju tindak terorisme itu menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk mengambil posisi yang sama. Tak lain, berikhtiar melakukan reedukasi, hingga deradikalisasi. Termasuk bagi para elite politik itu sendiri, sebab jika dianggap mitra sekali saja, tentu salah kaprah. Cepat atau lambat, toh mereka tak menghendaki Indonesia sebagai negara demokrasi yang sangat menjamin kebebasan dalam berpolitik.

Dalam persoalan terorisme, masyarakat Indonesia harus tegas dalam mengambil sikap. Terlebih, prasangka drama terorisme yang ditemukan di media sosial tidaklah hadir secara alamiah.

Pengamat terorisme Ridlwan Habib bilang, tidak semua teroris bekerja di lapangan. Ada pula aktivis dan relawan yang bekerja di media sosial.

"Tujuan mereka memecah belah bangsa sehingga bisa dengan mudah masuk dan melakukan ekskusi-ekskusi di lapangan," kata Ridlwan kepada Metro TV, Minggu, 13 Mei 2018.

Alhasil, tak perlu ada saling curiga dalam ikhtiar menyudahi para teroris dan tindak kekerasan yang mereka lakukan. Sebab, kekejian semacam itu hanya bisa tumbang jika seluruh lapisan masyarakat mau bersatu; menolak dan melawan terorisme tanpa kegamangan. 






(SBH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id