TIDAK terbayangkan pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 dilakukan begitu terbuka. Padahal saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif tiga bulan sebelumnya masih tertutup. Formulir C-1 yang merupakan hasil perhitungan di tempat pemungutan suara hanya menjadi dokumen KPU dan partai politik saja, tidak dibuka kepada publik.
Ketika terjadi persengketaan tentang hasil Pemilihan Legislatif, tidak ada pihak ketiga yang bisa menjadi rujukan. Kita hanya bisa membiarkan KPU dan partai politik saling berdebat tentang kebenaran versi masing-masing. Semua bersikukuh pada data yang dimiliki dan semua merasa bahwa pihaknyalah yang paling benar.
Pada Pemilihan Presiden semuanya berubah total. KPU bukan hanya sekadar membuka data yang mereka miliki, tetapi mengunggah data itu ke situs KPU. Masyarakat bisa melihat hasil pemindaian formulir hasil penghitungan suara yang ada di semua TPS yang menjadi tempat pemungutan suara pada tanggal 9 Juli lalu.
Dengan keterbukaan itu masyarakat bukan hanya sekadar melihat, tetapi ada yang ikut melakukan rekapitulasi. Seperti dilakukan Ainun Najib dan Rully Achdiat. Mereka membuat situs kawalpemilu.org yang merekapitulasi semua Formulir C-1 yang ada di situs KPU. Tidak hanya itu, mereka bersama rekan-rekannya juga merekapitulasi hasil perhitungan di tingkat kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi.
Hasilnya, rekapitulasi yang mereka buat bisa menjadi pembanding rekapitulasi yang dilakukan KPU. Oleh karena berasal dari data yang sama, maka hasilnya pun persis sama. Data yang dihitung KPU sama dengan data yang dihitung kelompok-kelompok masyarakat, yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019.
Kita pantas memberi apresiasi kepada KPU yang mau bersikap terbuka. Dengan sikapnya yang transparan, maka masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Presiden. Dengan itulah maka berbagai praktik kecurangan bisa dihindarkan dan kita bisa mencapai pelaksanaan pemilu yang lebih baik.
Dengan pengalaman ini, maka kita akan bisa menatap pelaksanaan pemilu yang lebih baik di masa-masa mendatang. Bahkan bukan mustahil kita akan bisa membangun sistem penghitungan suara yang lebih cepat, sehingga tidak perlu ada lembaga-lembaga survei yang bisa dipakai oleh kelompok politik tertentu untuk merekayasa hasilnya.
Tidak terbayangkan bahwa Pemilihan Presiden kali ini melahirkan lembaga-lembaga yang mau melacurkan dirinya. Mereka memperjual-belikan ilmu pengetahuan untuk kepentingan materi. Mereka rela untuk berbohong dan membohongi masyarakat dengan survei yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang mereka semua itu lari dari tanggung jawab.
Aneh jika di tengah peran serta pengawasan masyarakat yang luar biasa, masih ada pihak yang tidak percaya dengan hasil Pemilihan Presiden yang lalu. Mereka tetap bersikukuh dengan pendiriannya bahwa data yang dimiliki benar. Sepertinya, paradigma yang dipakai masih yang lama bahwa pelaksanaan pemilu penuh dengan rekayasa.
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengadukan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. KPU dituduh berpihak kepada pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, sehingga terjadi penambahan suara yang besar kepada calon nomor urut 2 dan pengurangan suara untuk calon nomor urut 1 pada Pemilihan Presiden 9 Juli lalu.
Di depan Majelis Hakim Konstitusi, Prabowo secara hiperbolis bahkan mengatakan, pelaksanaan pemilu di Indonesia lebih fasis, lebih otoriter, lebih komunis dari Korea Utara. Padahal kita semua tahu bahwa Korea Utara tidak pernah melakukan pemilu karena hanya ada satu partai politik di negeri itu. Sementara di Indonesia ada 12 partai politik yang ikut pemilu dan dua pasang calon yang bersaing untuk memperebutkan kursi presiden.
Dalam sidang perdana perselisihan sengketa pemilihan presiden hari Rabu, Majelis hakim Konstitusi mengingatkan kubu Prabowo-Hatta untuk fokus kepada gugatan yang ingin diajukan. Premis terhadap adanya kecurangan dalam penghitungan suara dan bahkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif itu harus disertai dalil yang kuat.
Kita melihat bahwa kubu Prabo-Hatta terjebak kepada tuduhan yang bersifat indikatif. Semua lebih banyak didasarkan atas perasaan, sehingga tidak cukup kuat data yang diajukan. Akibatnya, banyak hal-hal yang disampaikan di persidangan perdana tidak sesuai dengan faktanya yang terjadi.
Seperti Prabowo menyampaikan adanya pembakaran terhadap kantor pemenangan mereka di Banyuwangi, Jawa Timur. Relawan Merah-Putih yang menjadi pendukung Prabowo sendiri membantah adanya kejadian itu. Yang benar hanyalah terjadi pelemparan batu ke rumah-rumah yang ada di sekitar kantor mereka, sehingga menyebabkan kerusakan kecil.
Kita tentu menghargai upaya yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta untuk memperjuangkan hak politik mereka. Hanya saja kita tidak bosan mengingatkan bahwa politik itu akal sehat. Semua upaya politik harus dilakukan secara rasional dan mengutamakan akal sehat.
Janganlah politik dijalankan dengan pendekatan "pokoknya". Semua hanya didasarkan atas persepsi sendiri dan persepsi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apalagi ketika keinginan untuk memaksakan kebenaran dilakukan dengan mengerahkan massa dan menimbulkan keonaran.
Ada sebuah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Pemimpin Tibet, Dalai Lama. “Berhati-hatilah akan pikiranmu karena mereka akan menjadi perkataan. Berhati-hatilah pada kata-katamu karena mereka akan menjadi tindakan. Berhati-hatilah pada tindakanmu karena mereka akan menjadi kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu karena mereka akan membentuk karaktermu. Jaga karaktermu, karena akan membentuk nasibmu dan nasibmu adalah hidupmu.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di
