Buruh dan Pengusaha Saling Butuh
UNTUK pertama kalinya peringatan Hari Buruh dilakukan pada hari libur. Pemerintah menetapkan mulai tahun 2014 tanggal 1 Mei merupakan hari libur nasional. Penetapan hari libur nasional membuat unjuk rasa yang digelar para buruh di seluruh Indonesia tidak harus mengganggu kegiatan masyarakat secara keseluruhan.
Biasanya apabila peringatan Hari Buruh dilaksanakan pada hari kerja, maka kemacetan yang ditimbulkan luar biasa. Aksi buruh yang mengerahkan ribuan massa menyebabkan arus lalu lintas bukan hanya tersendat, tetapi tidak bisa dilewati.
Hari Kamis kita melihat bagaimana aksi buruh di Jakarta sempat menutup jalan utama Sudirman-Thamrin. Namun karena aktivitas perkantoran di kawasan itu tutup, aksi itu tidak terlalu mengganggu kegiatan masyarakat.
Kita hargai bahwa peringatan Hari Buruh kali ini tidak hanya dilakukan dengan unjuk rasa menuntut hak. Di beberapa daerah kita melihat adanya aksi sosial yang dilakukan kelompok buruh dan ada juga yang menggelar kegiatan pekan olahraga dan kesenian.
Peringatan Hari Buruh memang tidak harus menciptakan ketakutan. Peringatan Hari Buruh merupakan kesempatan untuk mengingatkan semua pihak untuk tidak hanya menjadikan buruh sebagai obyek, tetapi harus menjadi subyek dalam kegiatan pembangunan.
Kalau kita berbicara persoalan perburuhan, sering kali kemudian membenturkannya dengan para pengusaha. Seakan-akan pengusaha merupakan pihak yang menyebabkan para buruh tertindas dan tidak menginginkan para buruh mendapatkan kehidupan yang layak.
Pandangan ini tidak bisa dihindarkan merupakan ekses dari kondisi di masa lalu. Ketika itu stabilitas menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan. Pemerintah di masa lalu tidak menginginkan terjadinya gejolak yang bisa menyebabkan gangguan pada kegiatan ekonomi.
Tindakan represif yang dilakukan pada masa itu membuat buruh memang tidak berdaya. Sebagai ekspresi dari ketidakberdayaan menghadapi penguasa, maka luapan kekesalannya diarahkan kepada para pengusaha.
Padahal tidak ada pengusaha yang bisa mengembangkan bisnis tanpa dukungan buruh. Pengusaha dan buruh ibarat ikan dan air yang saling membutuhkan. Keduanya tidak akan bisa hidup apabila tidak ditopang oleh yang lain.
Untuk itulah pengusaha tidak perlu berbenturan dengan buruh. Kedua belah pihak harus duduk bersama-sama memecahkan persoalan yang dihadapi. Kedua belah pihak harus bersama-sama untuk terus mengakumulasikan modal agar bisa meningkatkan kesejahteraan.
Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk terus memperbesar usahanya agar mampu memperbaiki kehidupan semua yang berkeringat untuk kemajuan perusahaan. Tidaklah mungkin perusahaan akan mampu memperbaiki kehidupan para pegawainya apabila tidak mampu mengakumulasikan modal.
Namun kita harus menyadari bahwaa perbaikan kehidupan para buruh--seperti juga perbaikan kesejahteraan masyarakat--tidak bisa ditumpukan hanya kepada pengusaha. Ada peran yang harus dilakukan pemerintah untuk membuat kehidupan para buruh bisa terangkat.
Seperti yang dilakukan negara-negara maju, pemerintah menjamin pendidikan dasar bagi keluarga buruh. Bahkan pemerintah membangun sistem transportasi yang baik, agar buruh tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pergi bekerja. Demikian pula dengan perumahan yang harus dibuat tidak jauh dari tempat buruh bekerja.
Selama ini buruh menjadi tertekan kehidupannya karena mereka harus menanggung beban sehari-hari yang tinggi. Biaya perumahan bisa menyedot 30 persen dari pendapatan buruh. Belum biaya transportasi yang tidak terintegrasi membuat pengeluaran harian para buruh menjadi mahal.
Persoalan biaya pendidikan dan biaya kesehatan merupakan faktor yang semakin memberatkan para buruh. Kalau wajib belajar bisa dibuat menjadi 12 tahun dan jaminan kesehatan nasional bisa dijalankan dengan baik, maka itu akan bisa mengurangi beban pengeluaran para buruh.
Selama ini semua itu dibebankan kepada pengusaha. Untuk perusahaan yang besar, tentu beban itu tidak terlalu terasa. Namun bagi pengusaha menengah dan kecil, beban biaya pegawai itu memberatkan biaya operasional mereka.
Kita harus menyadari bahwa jumlah perusahaan besar di Indonesia hanya sekitar dua persen saja. Sisanya merupakan perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah, yang kemampuan finansialnya sangat terbatas.
Tentu semua itu bukan excuse bahwa kita tidak mampu memperbaiki kesejahteraan buruh. Tentu ada jalan yang bisa kita temukan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun semua itu harus dibicarakan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Bukan dengan saling menyalahkan bahwa masing-masing pihak tidak peduli.
Kita percaya bahwa baik pemerintah, dunia usaha, dan buruh sama-sama mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Sebab itulah tujuan kita bersepakat menjadi satu bangsa dan membentuk negara Indonesia karena kita ingin menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
