KISRUH di tubuh Partai Persatuan Pembangunan bukannya mereda, tetapi justru semakin menjadi-jadi. Saling pecat terjadi di antara sesama pengurus. Akibatnya, dukungan politik kepada Calon Presiden Prabowo Subianto pun menjadi tidak solid.
Di kolom ini, kita sebelumnya mengharapkan agar pimpinan partai berlambang Kabah ini menunjukkan kematangannya. Sebagai partai yang berusia lebih dari empat dekade, seharusnya PPP lebih pandai untuk mengelola perbedaan di antara mereka.
Namun ternyata pimpinan PPP gagal untuk mencapai islah dan membangun konsolidasi. Mereka bukan berupaya untuk mempersempit perbedaan yang ada, tetapi malah memperlebarnya.
Kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memperbesar kekisruhan dengan memecat Ketua Dewan Pengurus Pusat Suharso Monoarfa dan lima Ketua Dewan Pengurus Wilayah. Perseteruan menjadi semakin menjadi-jadi ketika Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzij ikut juga dirotasi dari jabatannya.
Itulah yang membuat kubu Sekjen PPP bereaksi dengan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional. Rapat yang digelar hari Sabtu malam memutuskan untuk mengambil tampuk pimpinan partai, sambil menunggu diselenggarakannya musyawarah kerja nasional.
Satu yang kita khawatirkan dari perpecahan di tingkat pimpinan adalah ketika mereka kemudian menggerakkan akar rumput untuk ikut terlibat persoalan. Tadi malam kita sudah melihat bagaimana sekelompok masyarakat datang untuk mempertanyakan pelaksanaan Rapimnas PPP.
Kita berharap agar perbedaan di antara elite diselesaikan dengan cara yang lebih terhormat. Sungguh tidak elok apabila para elite menggunakan akar rumput untuk menyelesaikan masalah. Perbedaan yang ada bisa-bisa tidak diselesaikan dengan menggunakan akal, tetapi dengan okol atau otot.
Ketika perbedaan diselesaikan dengan kekuatan otot, maka yang akan dirugikan adalah nama besar PPP sendiri. PPP bukan hanya dianggap tidak bisa menyelesaikan perbedaan, tetapi mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya menjauhkan cara-cara kekerasan.
Tentu belum terlambat bagi elite PPP untuk bisa menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Dengan mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi, pasti akan ditemukan cara penyelesaian yang paling baik.
Kisruh di dalam tubuh PPP sangat merugikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dukungan politik yang diberikan PPP ternyata tidak solid. Padahal Prabowo sangat membutuhkan dukungan PPP agar bisa maju sebagai calon presiden.
Seharusnya pimpinan Partai Gerindra memastikan terlebih dahulu dukungan partai berlambang Kabah itu. Mereka jangan mau menjadi bagian dari perseteruan. Gerindra tidak sepantasnya terlibat dalam konflik internal partai.
Sekarang ini Prabowo akhirnya malah menjadi korban. Koalisi yang sudah dideklarasikan menjadi kehilangan arti. Padahal ia diundang untuk hadir di Kantor Pusat PPP dan sepertinya mendapatkan dukungan penuh dari partai tersebut.
Ini tentunya pelajaran yang berharga bagi Partai Gerindra. Dalam situasi seperti sekarang segala sesuatu lebih baik dipastikan terlebih dahulu. Jangan mudah untuk menerima komitmen yang masih belum jelas kedudukannya.
Langkah terbaik yang dilakukan Partai Gerindra adalah menggalang koalisi yang lebih luas untuk mencari dukungan bagi Prabowo. Dengan hanya sekitar 14 persen suara yang dikantungi, Gerindra masih butuh minimal 11 suara untuk bisa mengajukan calon presidennya sendiri.
Kalau pun suara PPP solid mendukung Prabowo, tetap belum mengusung untuk bisa mengusung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sebagai calon presiden. Perjalanan Gerindra masih panjang dan terjal untuk bisa memenangi kursi presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
