MAHKAMAH Konstitusi mengakhiri ketidakpastian tentang boleh tidaknya hitung cepat dilakukan pada Pemilihan Umum 2014. Dengan keputusan pencabutan pelarangan lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepatnya, maka masyarakat akan bisa mengetahui lebih cepat perkiraan hasil pemungutan suara tanggal 9 April mendatang.
Kekhawatiran hasil survei memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, membuat Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang melarang lembaga survei mengumumkan hasil survei pada hari tenang. Untuk memperkuat keputusan itu ditetapkan adanya sanksi pidana dan juga denda uang kepada lembaga survei yang melanggar peraturan tersebut.
Terutama larangan mengumumkan hasil cepat sampai dua jam setelah pemungutan suara terakhir ditutup pukul 13.00 WIB, dianggap terlalu berlebihan. Pelarangan tersebut sama saja dengan melarang lembaga survei melakukan penghitungan cepat terhadap pelaksanaan Pemilu 2014.
Padahal dua pemilu sebelumnya, penghitungan cepat sudah dilakukan dan tidak ada masalah apa-apa dengan hasil survei yang dikeluarkan. Bahkan hasil penghitungan cepat bisa menjadi pembanding dan pengawas terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.
Atas dasar itulah Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Persepi menggugat pasal pelarangan dan pasal pidana dari UU Nomor 12 Tahun 2008 yang dianggap tidak sejalan dengan fungsi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pihaknya telah mencabut larangan tersebut pada tahun 2009. Atas dasar tersebut maka pasal pelarangan dan pasal pidana terhadap lembaga survei dalam menjalankan pekerjaannya dianggap bertentangan karena sudah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan keputusan tersebut, maka kita pantas berharap bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu bisa dilakukan lebih baik. Komisi Pemilihan Umum akan mendapat pembanding yang mengharuskan mereka bekerja lebih cermat.
Tentunya kita ingin menyampaikan kepada lembaga survei untuk menjaga dengan baik kepercayaan yang diberikan. Janganlah kepercayaan itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan ekonomi semata.
Sekarang ini kita sepertinya terjebak dalam orientasi kebendaan yang luar biasa. Seakan-akan materi itu menjadi segala-galanya. Akibatnya segala sesuatu dicoba dikapitalisasi untuk kepentingan materi.
Tidak terkecuali lembaga penelitian pun dijadikan lembaga penghasil materi. Orang membuat lembaga survei bukan untuk memuliakan ilmu pengetahuan, tetapi menjadikan sebagai komoditas yang diperjual-belikan.
Kritik kepada kembaga survei yang memperdagangkan profesinya bukan tidak pernah disampaikan. Banyak tindakan yang tidak pantas dilakukan lembaga survei yang menjual jasanya untuk kepentingan politik tertentu.
Namun kritikan itu selalu dianggap angin lalu. Perilaku tidak pantas tetap saja dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Mereka melakukan penelitian bukan untuk kepentingan mencerdaskan masyarakat, tetapi justru untuk menyesatkan.
Tidak sedikit lembaga survei yang terjebak sebagai alat kepentingan politik. Mereka menjual jasanya untuk kepentingan politik kelompok tertentu agar bisa mendapatkan kekuasaan.
Perilaku tidak pantas itulah yang membuat Dewan Perwakilan Rakyat membuat pasal pelarangan dan pasal pemidanaan. Mereka tidak ingin lembaga survei dijadikan alat kepentingan politik.
Sekali lagi kepercayaan itu kini diberikan kepada lembaga survei. Persepi tentu harus menjaga perilaku anggotanya agar tidak terjebak dalam kepentingan sesaat. Lembaga survei harus menjadikan dirinya sebagai institusi yang memang menghormati ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
