Keinginan untuk membuat Indonesia yang bersih dari praktik KKN merupakan kesepakatan bangsa. Ketika kita berubah dari sistem otokrasi ke sistem demokrasi, alasan paling utama adalah karena kita tidak menginginkan adanya salah guna kekuasaan.
Tidak tanggung-tanggung kita membuat Ketetapan MPR Nomor XI tahun 1999 untuk membangun Indonesia yang bersih. Artinya, kita tidak main-main untuk menyatakan perang terhadap KKN.
Semua kemudian tergantung kepada pemimpin yang akan menjalankan Ketetapan MPR itu. Tidaklah mungkin seorang pemimpin akan bisa bersikap keras terhadap korupsi apabila dirinya tersandera oleh praktik korupsi. Di negara yang lebih maju demokrasinya, kebersihan dan moral pemimpin ditempatkan pada posisi tertinggi. Sebab, keahlian dan kepintaran itu bisa diajarkan, tetapi yang namanya karakter melekat pada kepribadian setiap orang.
Kita masih ingat pengalaman Presiden Jerman Christian Wulff. Ia dipaksa mundur dari jabatannya karena dianggap melakukan korupsi. Ia mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan kredit dengan suku bunga lebih rendah dari suku bunga pasar saat menjadi perdana menteri di negara bagian.
Tidaklah mungkin kita menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang juga kotor. Bahkan dikatakan pemimpin itu seperti mata air. Apabila mata airnya jernih pasti air yang akan mengalir juga jernih. Sebaliknya ketika mata air itu keruh, pasti di hilir juga akan keruh.
Keberanian pemimpin untuk bersikap bersih dan tanpa kompromi terhadap korupsi menjadi kunci. Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji dikenal pemimpin hebat karena ia berani dengan lantang mengatakan "siapkan 100 peti mati, 99 untuk pejabat yang korup dan satu untuk saya apabila juga melakukan korupsi".
Di antara kedua pasangan calon pemimpin kita, siapakah yang paling berani untuk bersikap seperti itu. Kita membutuhkan ketegasan karena korupsi yang terjadi di negara kita ini sudah tidak punya malu lagi.
Satu lagi yang harus kita uji dari para calon pemimpin kita adalah kepatuhannya dalam membayar pajak. Sejauh mana mereka sudah benar membayar pajak dan tidak ada pendapatan yang disembunyikan.
Kedua pasangan calon pemimpin selalu mendengungkan untuk menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Hal itu hanya bisa dicapai apabila pajak bisa dijalankan dengan benar.
Di negara berdasar kesejahteraan, distribusi kemakmuran terjadi karena ada pajak yang bisa dikumpulkan negara. Pajak merupakan alat paling efektif untuk membagi kemakmuran di antara yang kaya dan yang miskin.
Sekarang ini rasio gini yang menyebabkan kesenjangan yang begitu lebar disebabkan oleh tax ratio yang rendah dan kepatuhan untuk membayar pajak yang juga rendah. Kalau saja semua orang membayar pajak benar, negara pasti punya modal untuk menyejahterakan rakyatnya.
Kedua pasangan calon pemimpin kita adalah para pengusaha. Kita tanya saja bagaimana mereka menyejahterakan karyawannya selama ini dan berapa besar pajak yang mereka bayarkan.
Tidaklah mungkin mereka akan menyejahterakan 240 juta penduduk kalau mengurusi karyawannya saja tidak mampu. Perusahaan merupakan potret kecil dari pengelolaan negara.
Kita tidak perlu sulit-sulit melihat siapa calon yang paling tepat memimpin bangsa ini ke depan. Kita lihat saja rekam jejaknya dalam mendapatkan kekayaan mereka. Hanya mereka yang tidak korupsi dan membayar pajak dengan benar yang lebih pantas menjadi pemimpin kita.
